DPRD Minta Pemkab Sikapi Rekomendasi LPH BPK

Jajaran DPRD minta agar Pemkab setempat menyikapi atau menindaklanjuti laporan tersebut.  Dari eksekutif dipimipin oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwitra, dan legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Hadir, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Klungkung I Made Baru membacakan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Klungkung terhadap LHP BPK Tahun Anggaran 2021. Jelasnya, DPRD mengapresiasi langkah Bupati Klungkung beserta jajaran karena telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. "Namun tetap diperlukan adanya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, sesuai perintah peraturan dan perundang-undangan," ujar Wayan Baru.

Selanjutnya, bupati diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap sistem pengendalian intern Pemkab. Khususnya dalam menindaklanjuti temuan BPK terkait pendataan potensi pajak yang belum optimal dan kekurangan pembayaran pajak daerah. Termasuk penganggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa yang kurang tepat, serta pengelolaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai. Di samping itu masih menjadi temuan kembali terkait pemindah bukuan pendapatan kios dan los Pasar Galiran.

"Untuk itu kami minta saudara Bupati agar menindaklanjuti temuan BPK secara cermat dan benar sesuai perundang-undangan agar tidak berulang kembali di tahun mendatang," kata Wayan Baru.

Terhadap adanya beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK, perlu atensi bupati bersama jajarannya untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. "Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi kedepan," tegas Wayan Baru. *wan