Tak Miliki Gedung, Dewan Dorong Pemkot Denpasar Bangun BLK

Sebab, selama ini, Kota Denpasar belum memiliki BLK dan memilih untuk numpang di BLK Provinsi Bali Ditemui di kantornya, Kamis (30/6), Eko Supriadi mengungkapkan, keberadaan tempat dan fasilitas untuk memberikan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang belum memiliki keahlian di Kota Denpasar dinilai masih kurang. Selama ini, BLK yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan bagi warga Denpasar malah sama sekali tidak ada.

Eko Supriadi melihat keberadaan BLK sangat penting dalam mewujudkan tenaga kerja yang siap diserap pasar kerja. Karena selama ini banyak angkatan kerja yang belum memiliki keahlian yang diperlukan pasar kerja. “Jika mereka sudah masuk sekolah kejuruan, kemungkinan sudah memiliki kemampuan dasar yang bisa diserap pasar kerja. Namun, bagi mereka yang memilih sekolah umum, diperlukan kursus untuk memberikan mereka keterampilan,” jelasnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, dia melihat keberadaan BLK masih sangat penting. Karena tidak sedikit angkatan kerja kita belum memiliki keahlian untuk mereka masuk bursa kerja. Menurut Eko Supriadi, pemerintah perlu memikirkan pembangunan BLK ini. Karena memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja sangat penting.

Pembangunan BLK ini juga untuk bisa mengakomodir masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi. Mereka akan bisa mendapatkan pelatihan dengan biaya yang murah, karena sudah ditangani pemerintah. “Mungkin kalau di lembaga pelatihan swasta akan terbentur biaya, kalau sudah pemerintah yang punya, pasti akan terjangkau,” ujarnya.

Jika masalah tempat mejadi kendala, Ketua Komisi III ini menunjuk satu tempat yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan. Lokasi tersebut yakni di eks Pasar Loak Jalan Gunung Agung Denpasar yang saat ini dimanfaatkan untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang bukan peruntukkannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTSK) Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidartha mengungkapkan terkait dengan pengadaan gedung BLK pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan RI untuk memfasilitasi lahan yang ada di Kota Denpasar.

Sebab selama ini, Pemkot Denpasar belum pernah memiliki BLK kecuali nimbrung di BLK provinsi dan lembaga pelatihan kerja untuk melakukan kegiatan. “Kami sudah lakukan penjajakan ke kementerian secara informal, kalau formalnya belum dan ini masih dalam proses,” ungkapnya.

Menurutnya, BLK di Denpasar memang sangat diperlukan apalagi untuk pelatihan bagi pencari kerja. Untuk saat ini, Denpasar belum mendapatan lahan untuk pembangunan tersebut sehingga koordinasi intens masih dilakukan ke kementerian dan ke Provinsi Bali untuk meminta lahan yang bisa digunakan.

Setelah adanya lahan tersebut menurut Jimmy baru bisa melakukan proses selanjutnya terutama pengajuan anggaran untuk pembangunan. “Kami selesaikan dulu lokasinya, kalau sudah ada baru kami proses anggarannya untuk diajukan,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar ini.*mis