Prabowo Dorong Revolusi STEM pada Perguruan Tinggi
APTISI Tuntut Penghapusan Biaya Akreditasi dan Jatah KIP
MANGUPURA, NusaBali.com -Perguruan Tinggi harus memberikan perhatian lebih pada bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).
Dorongan ini dilontarkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada acara Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Sabtu (2/7/2022).
Menurut Prabowo, Indonesia masih jauh tertinggal dari negari lain, terutama AS dan China, sehingga STEM harus mendapat perhatian lebih.
“Tiap tahun RRT (China) menghasilkan sarjana STEM sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan USA menghasilkan sarjana STEM sebanyak 300.000 orang,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian memperlihatkan bukti lain betapa Indonesia masih tertinggal di bidang penguasaan teknologi canggih, khususnya super komputer.
“Tahun 1996 Indonesia hanya punya 1 super komputer, RRT masih nol (kosong). Tapi tahun 2017 RRT sudah memiliki 167 buah super komputer, sedangkan USA memiliki 165 buah super komputer,” sebut Prabowo. “RRT kini unggul dalam jumlah produksi komputer, semi konduktor, komunikasi dan obat-obatan,” lanjut Prabowo.
Sementara itu Ketua Umum APTISI Pusat Dr M Budi Djatmiko mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan PTS yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini.
Hasil Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya tujuh poin untuk disampaikan kepada pemerintah, namun ada tiga poin yang menurut Budi sangat penting dan wajib direspons pemerintah.
Pertama, hapus biaya akreditasi mandiri, kedua perbaiki sistem uji komptensi dan ketiga jatah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Budi Djatmiko menjelaskan, saat ini ada tiga jenis biaya akreditasi yakni Rp 50 juta, Rp 79 juta dan Rp 82 juta.
"APTISI keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut dengan tiga alasan. Pertama terlalu mahal. Kedua biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS. Ketiga, APTISI mengajukan isian akreditasi berbasis block chain sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor tapi kami direview dan langsung keluar (status akredtasi PTS)," urai Budi Djatmiko.
Tuntutan kedua, adalah APTISI mendesak pemerintah menaikkan jumlah mahasiswa PTS penerima beasiswa KIP Kuliah. Dia menyebut, tahun 2020 mahasiswa PTS hanya kebagian 5 persen jatah beasiswa KIP Kuliah, tahun 2021 naik menjadi 65 persen, sekarang tahun 2022 malah turun lagi menjadi 50 persen.
"Padahal saat ada 4.530 PTS di bawah APTISI dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta orang dari total 9 juta mahasiswa Indonesia," beber Budi Djatmiko.
Menurutya apa yang disepakati APTISI di Bali atau lebih tepat tuntutan APTISI ini akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh Pengurus Pusat APTISI.
APTISI juga memohon penghapusan biaya akreditasi. “Ini saya harus menyampaikan, saya harus mengingatkan kepada para pemegang kebijakan, jangan salahkan saya, kalau mau turuti suara APTISI semuanya free, gratis. Kalau tidak, BEM PTS seluruh Indonesia akan turun ke Jakarta Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi ini,” tegas
Budi Djatmiko.
Menyinggung paparan Menhan Prabowo Subianto tentang permasalahan bangsa saat ini, Budi Djatmiko sangat mengapresiasi ide dan cara-cara Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa.
"Tadi hampir semua pimpinan perguruan tinggi mendukung cara pak Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa. walaupun saya tidak tahu apakah beliau mau maju atau tidak (dalam Pilres 2024, Red) tapi pemikiran-pemikiran beliau tadi sangat diapresiasi oleh para pimpinan perguruan tinggi seluruh indonesia.
Masalahnya apakah beliau mau jadi calon presiden atau tidak, yang jelas APTISI mendukung pemikiran-pemikran beliau," tuntas Budi Djatmiko.
1
Komentar