DAK Jalan Ditiadakan, Fokus Irigasi
DPRD Buleleng mendesak Dinas PUTR tetap menyiapkan anggarkan biaya perbaikan infrastruktur jalan.
SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah pusat berencana akan meniadakan anggaran perbaikan jalan, yang biasanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal ini pun memicu kekhawatiran DPRD Buleleng, mengingat Buleleng memiliki panjang ruas jalan mencapai 1.200 kilometer.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng dari seribuan ruas jalan berstatus jalan kabupaten hingga kini masih menyisakan 300 kilometer jalan rusak. Peniadaan DAK khusus jalan dari APBN ini dikhawatirkan akan memperparah kerusakan jalan di Buleleng.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa saat Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Senin (11/7) mengatakan, peniadaan DAK khusus jalan dapat memicu persoalan baru. Jalan sejauh ini menjadi fasilitas utama daerah yang harus tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Menurutnya kondisi kerusakan jalan sangat dinamis, sehingga anggaran pemeliharaan atau peningkatan jalan hotmix, tetap harus dialokasikan setiap tahunnya. “Kami harapkan Dinas PUTR betul-betul cermat menyampaikan kepada Banggar dan TAPD/ Setidaknya 50 persen dari APBN yang diterima tahun lalu atau Rp 25 miliar harus kita pasang untuk perbaikan infrastruktur jalan ini,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Sementara itu Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra ditemui usai rapat mengatakan pemerintah pusat sejauh ini menilai 85 persen jalan di Buleleng sudah mantap. Sehingga anggaran DAK dialihkan ke bidang lain yakni perbaikan irigasi.
“Seperti tahun ini irigasinya tidak ada, tahun depan muncul perbaikan irigasi karena tahun depan fokusnya ke pertanian,” kata Adiptha. Sedangkan untuk anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tahun depan disebutnya akan ditangani melalui anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng.
Hanya saja perbaikan jalan rusak tidak bisa ditangani dalam satu kali penganggaran. “Mana yang prioritas itu yang kita pelihara. Kalau lihat rielnya 300 kilometer itu perlu anggaran Rp 300 miliar. Berat kalau sekali, sehingga harus bertahap,” tegas Adiptha. *k23
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng dari seribuan ruas jalan berstatus jalan kabupaten hingga kini masih menyisakan 300 kilometer jalan rusak. Peniadaan DAK khusus jalan dari APBN ini dikhawatirkan akan memperparah kerusakan jalan di Buleleng.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa saat Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Senin (11/7) mengatakan, peniadaan DAK khusus jalan dapat memicu persoalan baru. Jalan sejauh ini menjadi fasilitas utama daerah yang harus tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Menurutnya kondisi kerusakan jalan sangat dinamis, sehingga anggaran pemeliharaan atau peningkatan jalan hotmix, tetap harus dialokasikan setiap tahunnya. “Kami harapkan Dinas PUTR betul-betul cermat menyampaikan kepada Banggar dan TAPD/ Setidaknya 50 persen dari APBN yang diterima tahun lalu atau Rp 25 miliar harus kita pasang untuk perbaikan infrastruktur jalan ini,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Sementara itu Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra ditemui usai rapat mengatakan pemerintah pusat sejauh ini menilai 85 persen jalan di Buleleng sudah mantap. Sehingga anggaran DAK dialihkan ke bidang lain yakni perbaikan irigasi.
“Seperti tahun ini irigasinya tidak ada, tahun depan muncul perbaikan irigasi karena tahun depan fokusnya ke pertanian,” kata Adiptha. Sedangkan untuk anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tahun depan disebutnya akan ditangani melalui anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng.
Hanya saja perbaikan jalan rusak tidak bisa ditangani dalam satu kali penganggaran. “Mana yang prioritas itu yang kita pelihara. Kalau lihat rielnya 300 kilometer itu perlu anggaran Rp 300 miliar. Berat kalau sekali, sehingga harus bertahap,” tegas Adiptha. *k23
Komentar