Raka Sandi Ingin Jadikan KPU Berintegritas
Setelah lolos seleksi, Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi jalani fit and proper test calon Komisioner KPU RI di Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/4).
Sepat Diserang Arteria Dahlan Saat Uji Kelayakan Semalam
JAKARTA, NusaBali
Dalam pemaparan visi misinya, Raka Sandi tegaskan keinginan untuk menjadikan KPU sebagai lembanga penyelenggara Pemilu yang berintegritas.
Fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Komisioner KPU RI, Senin kemarin, diikuti 9 kandidat yang lolos seleksi. Uji kelayakan dibagu dua sesi, di mana Raka Sandi bersama 4 kanditat lainnya masuk dalam gelombang kedua, yang digelar hingga malam.
"Visi saya menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, transparan, akuntabel, dan terpercaya menuju terwujudnya Pemilu yang lebih demokratis dan berbudaya," ujar Raka Sandi saat paparkan visi misinya di hadapan anggota Komisi II DPR, tadi malam.
Sedangkan misi yang diusung Raka Sandi adalah memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, kinerja, dan kepercayaan publik terhadap KPU. Selain itu, juga menyusun regulasi kepemiluan yang lebih komprehensif serta memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Juga punya misi meningkatkan komunikasi, koor-dinasi, dan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
Raka Sandi menyebutkan, misinya juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuannya, agar terselenggaranya Pemilu yang berintegritas, Luber, Jurdil, berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Menurut Raka Sandi, tantangan ke depan adalah semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi KPU, baik internal maupun eksternal, juga besarnya harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan dan kinerja KPU serta Pemilu yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Yang tak kalah penting, penyelenggaraan perdana Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019 mendatang.
Untuk itu, kata dia, perlu ada pokok-pokok program yakni penguatan kelembagaan dan SDM, perbaikan regulasi, dan proses atau tahapan penyelenggara pemilu, peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas KPU, peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IT), serta pe-ningkatan sarana dan prasaranaa aparatur KPU.
Usai pemaparan visi misi, masing-masing fraksi mengajukan pertanyaan untuk Raka Sandi. Salah satunya menyoroti masalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Buleleng 2017, sebagaimana dilayangkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono.
Menjawab pertanyaan rendahkan partisipasi di Pilkada Buleleng 2017, Raka Sandi tidak menampiknya. Apalagi, jelang hari H pemungutan suara, cuaca tidak bersahabat, terjadi hujan lebat dan banjir. Ditambah lagi ada dinamika dalam perjalanan Pilkada yang sempat diwarnai ancaman calon tunggal. "Untuk itu, tingkat partisipasi tidak hanya diukur dari angka kehadiran saja, tapi juga dari penerimaan masyarakat dan kondusivitasnya," terang Raka Sandi.
Raka Sandi menegaskan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dipengaruhi tiga faktor: penyelenggara, peserta Pemilu atau figur yang diusung sebagai kandidat, dan pemilih. Nah, hal-hal itu perlu diperbaiki agar tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu 2019 mendatang berjalan lebih baik. Caranya, penyelenggara Pemilu perlu melakukan inovasi yang demokratis dan berbudaya. Kemudian, memperbaiki data pemilih dengan cara menuntaskan e-KTP. "Dengan begitu, saya yakin partisipasi pemilih meningkat," kata Raka Sandi.
Dalam uji kelayakan kemarin, Raka Sandi juga sempat ‘diserang’ oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, yang notabene mantan kuasa hukum pasangan AA Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dalam gugatan sengketa Pilgub Bali 2013 di MK. Saat pleno penghitungan suara tingkat KPU Bali di Pilgub 2013, Arteria sempat diusir karena menerobos KPU Bali. "Kejadian di Bali sangat berbekas, apalagi kami kalah tipis di sana," kenang Arteria.
Dengan tenang, Raka Sandi menangkis serangan Arteria. Menurut Raka Sandi, masalah Pilgub Bali 2013 sudah selesai secara hukum dan komunikasi. KPU Bali pun telah melakukan perbaikan-perbaikan atas catatan yang diberikan. Antara lain, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan peserta Pemilu sejak awal dengan masyarakat dan stakeholder. "Kami juga melakukan inovasi dan transparan dalam merekap, formulir C1 kami scan dan upload di web," jelas Komisioner KPU Bali asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana kelahiran 21 November 1970 ini. * k22
JAKARTA, NusaBali
Dalam pemaparan visi misinya, Raka Sandi tegaskan keinginan untuk menjadikan KPU sebagai lembanga penyelenggara Pemilu yang berintegritas.
Fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Komisioner KPU RI, Senin kemarin, diikuti 9 kandidat yang lolos seleksi. Uji kelayakan dibagu dua sesi, di mana Raka Sandi bersama 4 kanditat lainnya masuk dalam gelombang kedua, yang digelar hingga malam.
"Visi saya menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, transparan, akuntabel, dan terpercaya menuju terwujudnya Pemilu yang lebih demokratis dan berbudaya," ujar Raka Sandi saat paparkan visi misinya di hadapan anggota Komisi II DPR, tadi malam.
Sedangkan misi yang diusung Raka Sandi adalah memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, kinerja, dan kepercayaan publik terhadap KPU. Selain itu, juga menyusun regulasi kepemiluan yang lebih komprehensif serta memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Juga punya misi meningkatkan komunikasi, koor-dinasi, dan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
Raka Sandi menyebutkan, misinya juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuannya, agar terselenggaranya Pemilu yang berintegritas, Luber, Jurdil, berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Menurut Raka Sandi, tantangan ke depan adalah semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi KPU, baik internal maupun eksternal, juga besarnya harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan dan kinerja KPU serta Pemilu yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Yang tak kalah penting, penyelenggaraan perdana Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019 mendatang.
Untuk itu, kata dia, perlu ada pokok-pokok program yakni penguatan kelembagaan dan SDM, perbaikan regulasi, dan proses atau tahapan penyelenggara pemilu, peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas KPU, peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IT), serta pe-ningkatan sarana dan prasaranaa aparatur KPU.
Usai pemaparan visi misi, masing-masing fraksi mengajukan pertanyaan untuk Raka Sandi. Salah satunya menyoroti masalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Buleleng 2017, sebagaimana dilayangkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono.
Menjawab pertanyaan rendahkan partisipasi di Pilkada Buleleng 2017, Raka Sandi tidak menampiknya. Apalagi, jelang hari H pemungutan suara, cuaca tidak bersahabat, terjadi hujan lebat dan banjir. Ditambah lagi ada dinamika dalam perjalanan Pilkada yang sempat diwarnai ancaman calon tunggal. "Untuk itu, tingkat partisipasi tidak hanya diukur dari angka kehadiran saja, tapi juga dari penerimaan masyarakat dan kondusivitasnya," terang Raka Sandi.
Raka Sandi menegaskan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dipengaruhi tiga faktor: penyelenggara, peserta Pemilu atau figur yang diusung sebagai kandidat, dan pemilih. Nah, hal-hal itu perlu diperbaiki agar tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu 2019 mendatang berjalan lebih baik. Caranya, penyelenggara Pemilu perlu melakukan inovasi yang demokratis dan berbudaya. Kemudian, memperbaiki data pemilih dengan cara menuntaskan e-KTP. "Dengan begitu, saya yakin partisipasi pemilih meningkat," kata Raka Sandi.
Dalam uji kelayakan kemarin, Raka Sandi juga sempat ‘diserang’ oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, yang notabene mantan kuasa hukum pasangan AA Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dalam gugatan sengketa Pilgub Bali 2013 di MK. Saat pleno penghitungan suara tingkat KPU Bali di Pilgub 2013, Arteria sempat diusir karena menerobos KPU Bali. "Kejadian di Bali sangat berbekas, apalagi kami kalah tipis di sana," kenang Arteria.
Dengan tenang, Raka Sandi menangkis serangan Arteria. Menurut Raka Sandi, masalah Pilgub Bali 2013 sudah selesai secara hukum dan komunikasi. KPU Bali pun telah melakukan perbaikan-perbaikan atas catatan yang diberikan. Antara lain, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan peserta Pemilu sejak awal dengan masyarakat dan stakeholder. "Kami juga melakukan inovasi dan transparan dalam merekap, formulir C1 kami scan dan upload di web," jelas Komisioner KPU Bali asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana kelahiran 21 November 1970 ini. * k22
1
Komentar