Gerindra Kebagian Jatah Kursi Ketua Baleg

SINGARAJA, NusaBali
Fraksi Gerindra juga kebagian kursi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Buleleng, sementara NasDem pertahankan kursi Ketua Komisi III yang diduduki Putri Nareni, sedangkan Hanura pertahankan kursi Ketua Komisi IV.

Kepastian sapu bersih kursi Pimpinan AKD DPRD Buleleng oleh parpol koalisi pendukung Paket PASS ini diputuskan dalam dalam rapat rolling AKD di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Jumat (7/4). Koalisi parpol ‘parlemen’ pendukung Paket PASS asalah PDIP-Hanura-Gerindra-NasDem-PPP.

Sedangkan Golkar dan Demokrat, dua partai papan atas yang berseberangan dukungan dengan PDIP di Pilkada Buleleng 2017, tidak kebagian satu pun kursi Pimpinan AKD. Dalam Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017 lalu, Golkar-Demokrat sokong Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya), pasangan calon dari jalur Independen.

Rapat rolling AKD di Gedung Dewan, Jumat kemarin, dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Kendati penentuan unsur Pimpinan AKD (ketua, wakil ketua, dan sekretaris) diserahkan kepada masing-masing anggota dalam AKD tersebut, namun prosesnya tidak ada kendala. Pasalnya, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat sejak awal sudah ‘lempar handuk’ dan tidak berambisi rebut salah satu posisi di AKD.

Proses pemilihan unsur Pimpinan AKD daloam rapat di DPRD Buleleng, Jumat kemarin, diawali penyerahan nama-nama anggota dari masing-masing fraksi kepada pimpinan rapat. Setelah nama-nama anggota dari masing-masing fraksi dibacakan, proses selanjutkan adalah pemilihan ketua dimasing-masing AKD. Proses itu diserahkan kepada anggota masing-masing AKD.

Parpol koalisi pendukung Paket PASS akhirnya berbagai kursi pimpjan 6 AKD DPRD Buleleng, yakn i Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Ketua Baleg, dan Ketua Badan Kehormatan (BK). Fraksi Gerindra yang baru gabung barisan PDIP saat Pilkada Buleleng 2017, akhirnya kebagian jatah kursi Ketua Baleg DPRD Buleleng yang diduduki I Gede Suradnya. Dia naik menggantikan Gede Ody Busana dari Fraksi PDIP.

Konsekuensinya, Fraksi PDIP kehilangan satu kursi Pimpinan AKD yang diberikan ke Gerindra. PDIP selaku pemegang suara mayoritan di DPRD Buleleng hasil Pileg 2014, harus rela kuasai 3 kursi Pimpinan AKD, yakni Ketua Komisi I (dipegang Putu Mangku Mertayasa), Ketua Komisi II (dipegang Putu Mangku Budiasa), dan Ketua BK (dipegang I Gusti Made Artana). Ketiganya sudah menduduki jabatan tesebut sejak Oktober 2014 silam.

Sedangkan Fraksi Hanura kebagian satu kursi Pimpinan AKD DPRD Buleleng, yakni Ketua Komisi IV yang kini dipercayakan kepada Gede Wisnaya Wisna. Sebelum rolling periode 2,5 tahun, posisi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng diduduki anggota Fraksi Hanura lainnya, I Ketut Wirsana. Sebaliknya, PPP selaku partai terkecil dalam kolaisi pendukung Paket PASS, kebagian jatah kuirsi Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, yang diduduki Mulyadi Putra.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menyatakan rolling AKD sudah berjalan sesuai amanat UU dan Tatib yang ada. “Rolling AKD ini diharapkan memberikan semangat baru dalam mejalankan fungsi pengawasan di lembaga DPRD Buleleng,” jelas Supriatnya yang juga Sekretaris DPC PDIP Buleleng.

Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat harus puas sebagai anggota biasa di semua AKD DPRD Buleleng. Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Gede Suparmen, menegaskan pihaknya tahu diri karena dengan hanya mengandalkan 7 kursi, tidaklah mungkin punya kekuatan dalam perebutan kursi Pimpinan AKD.

“Bukan lempar handuk ya, tapi kami ikuti arus saja. Kami kan tidak mungkin merebut AKD dengan kekuatan tidak imbang. Daripada kami memaksakan kehendak, kan tidak baik juga, lebih baik kami ikuti mekanisme saja, agar pembangunan bisa berjalan lancar,” dalih Suparmen saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat kemarin.

Kendati tidak merebut satu pun kursi Pimpinan AKD DPRD Buleleng, namun Fraksi Golkar pilih mengubah formasi keanggotaannya di AKD. Langkah serupa juga diikuti Fraksi Demokrat, dengan me-rolling anggotanya di AKD. Perubahan formasi ini dimaksudkan sebagai penyegaran, di samping juga menyesuaikan dengan keahlian dari masing-masing anggota agar fungsi pengawasan lebih masksimal.

“Ini perintah partai. Di samping penyegaran, rolling anggota itu juga sebagai upaya agar pengawasan terhadap kinerja eksekutif lebih baik. Sebab, penempatan anggota disesuaikan dengan bidang masing-masing,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari. * k19