Tutik Berharap Segera Punya Tandem di Senayan
Perayaan Galungan dan Kuningan di kampung halaman menjadi harapan semua orang.
Galungan, Pilih Simakrama di Jakarta
DENPASAR, NusaBali
Tak terkecuali Srikandi Partai Demokrat yang anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ni Putu Tutik Kusumawardhani. Namun Tutik ‘terpaksa’ Magalung di Jakarta karena kesibukan dengan kegiatan di DPR RI. Tutik yang kini satu-satunya wakil Demokrat dapil Bali di DPR RI berharap ada tandem dengan segera terisinya kursi DPR RI Partai Demokrat yang masih kosong.
Tutik mengatakan saat Hari Raya Galungan pada Buda Kliwon Dungulan, Rabu (5/4) lalu dirinya menguji kandidat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah kegiatan menguji kandidat calon BPK, Tutik terbang ke Papua Barat untuk kegiatan Komisi XI dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI). “Jadi Megalungnya di Jakarta saja dan simakrama dengan keluarga di kampung dan konstituen di Bali belum sempat,” ujar Tutik saat dihubungi NusaBali, Sabtu (8/4).
Tutik mengatakan dirinya baru saja habis melaksanakan tugas di Papua Barat, sehingga mau tak mau harus simakrama dengan krama Hindu di Jakarta. Saat Hari suci Galungan Tutik pilih maturan (sembahyang) di Pura Wira Dharma Samudra Komplek Marinir KKO, Cilandak, Jakarta Selatan. “Kan banyak tempekan (kelompok) masyarakat yang sudah ada banjar juga di sini (Jakarta). Saya bertemu beliau-beliau di Jakarta simakrama. Nanti Hari Raya Kuningan saya agendakan ketemu konstituen di Bali,” kata politisi asal Buleleng ini.
Tutik memperkenalkan diri dengan sejumlah tempekan dan krama perantauan asal Bali di Jakarta. Salah satu tokoh yang sudah diajak komunikasi untuk perjuangan aspirasi masyarakat Bali adalah Ketua Umum PHDI, Letjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya alias WBT. “Dengan WBT saya sudah komunikasi dan ada beberapa tokoh lagi di Jakarta. Saya orang baru dan memang harus banyak memperkenalkan diri,” tegas mantan Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ini.
Tutik menyebutkan tugas di Senayan menjadi wakil rakyat menjadi berbeda suasananya dibandingkan dengan menjadi anggota DPRD Bali. “Biasanya dengan mudah bertemu konstituen, tetapi kali ini kita harus cari waktu. Tetapi saya tetap jaga komunikasi dengan para pendukung di Bali, terutama menyangkut bidang tugas saya di Komisi XI,” tegas Sekretaris Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak DPP Demokrat ini.
Tutik berharap segera punya tandem di parlemen (DPR RI). Sebab 2 kursi Demokrat di DPR RI baru terisi 1 kursi. Sementara 1 kursi DPR RI yang ditinggalkan Putu Sudiartana alias Putu Leong masih kosong, karena politisi asal Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ini tersandung kasus suap di KPK. Sementara proses pengisian antar waktu (PAW) Sudiartana oleh Putu Supadma Rudana masih menunggu kasus hukumnya berkekuatan hukum tetap alias incracht. “Sebagai kader saya berharap ada tandem di DPR RI, mudah-mudahan DPP bisa mengisi kursi Demokrat di Parlemen secepatnya,” tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 ini.
Menurut Tutik pengisian kursi tersebut sebenarnya tinggal menunggu putusan pengadilan Tipikor. Begitu putusan pengadilan Tipikor bersifat tetap maka tinggal diajukan ke KPU RI oleh DPP Demokrat. “Bagi saya kalau ada wakil kita lengkap mengisi kursi kan makin banyak yang diajak memperjuangkan aspirasi krama Bali,” tegas Tutik. * nat
DENPASAR, NusaBali
Tak terkecuali Srikandi Partai Demokrat yang anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ni Putu Tutik Kusumawardhani. Namun Tutik ‘terpaksa’ Magalung di Jakarta karena kesibukan dengan kegiatan di DPR RI. Tutik yang kini satu-satunya wakil Demokrat dapil Bali di DPR RI berharap ada tandem dengan segera terisinya kursi DPR RI Partai Demokrat yang masih kosong.
Tutik mengatakan saat Hari Raya Galungan pada Buda Kliwon Dungulan, Rabu (5/4) lalu dirinya menguji kandidat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah kegiatan menguji kandidat calon BPK, Tutik terbang ke Papua Barat untuk kegiatan Komisi XI dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI). “Jadi Megalungnya di Jakarta saja dan simakrama dengan keluarga di kampung dan konstituen di Bali belum sempat,” ujar Tutik saat dihubungi NusaBali, Sabtu (8/4).
Tutik mengatakan dirinya baru saja habis melaksanakan tugas di Papua Barat, sehingga mau tak mau harus simakrama dengan krama Hindu di Jakarta. Saat Hari suci Galungan Tutik pilih maturan (sembahyang) di Pura Wira Dharma Samudra Komplek Marinir KKO, Cilandak, Jakarta Selatan. “Kan banyak tempekan (kelompok) masyarakat yang sudah ada banjar juga di sini (Jakarta). Saya bertemu beliau-beliau di Jakarta simakrama. Nanti Hari Raya Kuningan saya agendakan ketemu konstituen di Bali,” kata politisi asal Buleleng ini.
Tutik memperkenalkan diri dengan sejumlah tempekan dan krama perantauan asal Bali di Jakarta. Salah satu tokoh yang sudah diajak komunikasi untuk perjuangan aspirasi masyarakat Bali adalah Ketua Umum PHDI, Letjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya alias WBT. “Dengan WBT saya sudah komunikasi dan ada beberapa tokoh lagi di Jakarta. Saya orang baru dan memang harus banyak memperkenalkan diri,” tegas mantan Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ini.
Tutik menyebutkan tugas di Senayan menjadi wakil rakyat menjadi berbeda suasananya dibandingkan dengan menjadi anggota DPRD Bali. “Biasanya dengan mudah bertemu konstituen, tetapi kali ini kita harus cari waktu. Tetapi saya tetap jaga komunikasi dengan para pendukung di Bali, terutama menyangkut bidang tugas saya di Komisi XI,” tegas Sekretaris Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak DPP Demokrat ini.
Tutik berharap segera punya tandem di parlemen (DPR RI). Sebab 2 kursi Demokrat di DPR RI baru terisi 1 kursi. Sementara 1 kursi DPR RI yang ditinggalkan Putu Sudiartana alias Putu Leong masih kosong, karena politisi asal Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ini tersandung kasus suap di KPK. Sementara proses pengisian antar waktu (PAW) Sudiartana oleh Putu Supadma Rudana masih menunggu kasus hukumnya berkekuatan hukum tetap alias incracht. “Sebagai kader saya berharap ada tandem di DPR RI, mudah-mudahan DPP bisa mengisi kursi Demokrat di Parlemen secepatnya,” tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 ini.
Menurut Tutik pengisian kursi tersebut sebenarnya tinggal menunggu putusan pengadilan Tipikor. Begitu putusan pengadilan Tipikor bersifat tetap maka tinggal diajukan ke KPU RI oleh DPP Demokrat. “Bagi saya kalau ada wakil kita lengkap mengisi kursi kan makin banyak yang diajak memperjuangkan aspirasi krama Bali,” tegas Tutik. * nat
Komentar