Dewan Minta Klarifikasi Gubernur Terkait Persoalan Rekrutmen Pegawai di RS Bali Mandara
Ada pelamar bercuap lewat Medsos, ngaku duduki ranking 2 dalam tes, namun gugur saat sesi wawancara
DENPASAR, NusaBali
Rekrutmen tenaga kontrak RS Bali Mandara diduga tidak transparan. Masalahnya, ada pelamar yang mengaku duduki ranking kedua saat tes, namun justru gugur di sesi wawancara. Komisi I DPRD Bali bakal memanggil Tim Pansel (Panitia Seleksi) Pemprov Bali untuk menelusuri dugaan tidak transparannya rekrutmen yang beritanya beredar melalui media sosial facebook (FB) tersebut. Gubernur Bali juga akan dimintai klarifikasinya saat rapat kerja, Senin (10/4) ini.
Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan pihaknya mengusulkan panggil Tim Pansel terkait proses penerimaan pegawai kontrak RS Bali Mandara ini. Menurut Kresna Budi, keluhan pelamar di media sosial patut ditelusuri.
“Kita harus harus telusuri ini. Kalau memang benar seperti yang kita lihat di media sosial facebook, maka harus ada evaluasi proses rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara,” ujar Kresna Budi, Minggu (9/4).
Kresna Budi menyebutkan, ada seorang pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang mengeluh melalui akun FB-nya. Pelamar bernama Mellysa Koawara itu mengaku memperoleh ranking 2 dalam test tulis dengan sistem CAT (computer assisted test). Namun, Mellysa malah gugur di sesi wawancara.
“Ini ada kesan ketidakadilan yang diterima pelamar tersebut (Mellysa, Red). Kalau memang itu terjadi, kami sangat sayangkan. Jika Mellysa mendapatkan ketidakadilan, maka kami harus telusuri masalah ini. Kenapa bisa terjadi, ranking 2 kok gugur di sesi wawancara? Kami akan turun dan panggil Tim Pansel,” jelas politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Kresna Budi menegaskan, Komisi I DPRD Bali akan rapat membahas masalah kisruh rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara. “Kami akan rapat di Komisi I untuk ambil langkah-langkah terhadap persoalan ini. Besok (hari ini) rencananya kami rapat. Setelah itu, kami pertanyakan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali,” tandas Kresna Budi yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali.
Desakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Wayan Disel Astawa. Menurut Disel Astawa, pihaknya memiliki data soal adanya pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang dapat ranking atas dalam proses tes CAT, namun gugur di sesi wawancara.
Disel Astawa menyebutkan, versi pelamar tersebut, proses tes yang dilaluinya sudah sangat maksimal. Yang bersangkutan pun seperti tidak percaya gugur dalam sesi wawancara. “Wawancara yang hanya dalam hitungan 3 menit, bisa mengugurkan, padahal dalam proses lainnya dapat nilai sangat bagus. Kita tidak tahu bagaimana sistem penilaiannya. Kami sejak awal sudah berharap supaya prosesnya transparan. Kalau sekarang ada pengaduan dan keluhan, ya patut kita pertanyakan,” ujar Disel Astawa, Minggu kemarin.
Menurut Disel Astawa, sejak awal eksekutif dan legislatif sudah punya komitmen untuk mengawal proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, supaya benar-benar terbuka dan transpaaran. Apalagi, RS Bali Mandara adalah rumah sakit yang diplot sebagai rumah sakit bertaraf internasional.
“Kita sejak awal sudah tidak ikut campur dengan Tim Pansel yang sedang bekerja. Tapi, sebagai fungsi pengawasan, kami tidak bisa diam kalau dalam prosesnya ada dugaan-dugaan ketidakadilan dan tidak transparan. Harus ada klarifikasi dari eksekutif, Gubernur, atau Tim Pansel,” papar politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang sudah dua periode duduk di DPRD Bali ini.
Disel Astawa berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika turun mengecek Tim Pansel yang bekerja dalam rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Jangan sampai menjelang masa akhir jabatan periode keduanya, Gubernur tercoreng dengan persoalan rekrutmen pegawai kontrak ini. RS Bali Mandara adalah gagasan dan ide yang brilian dari seorang Mangku Pastika, tetapi eksekusinya oleh Tim Pansel jangan sampai bikin persoalan,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, mengatakan pihaknya akan pertanyakan persoalan rekrutmen RS Bali Mandara terebut secara langsung kepada Gubernur Pastika dalam rapat kerja, Senin ini. Tama Tenaya mengatakan, kalau tidak ada klarifikasi Gubernur, masalah ini bisa menjadi persoalan panjang dan kisruh.
Tama Tenaya mengingatkan, RS Bali Mandara bisa tercoreng kalau pegawai yang direkrut tidak kompten orang-orangnaya. “Kalau tidak ada klarifikasi Gubernur, persoalan ini bisa saja kinin kisruh. Makanya, Gubernur harus jelaskan semuanya,” ujar Tama Tenaya secara terpisah, Minggu kemarin.
Ditambahkan Tama Tenaya, pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang ngoceh di FB tidak mungkin mengada-ngada. Kalau hoax kan bisa dilaporkan ke pidana. “Sampai muncul di Medsos, sepertinya nggak mungkin mengada-ada,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya mengatakan, sejak awal Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan perundang-undangan) komitmen untuk mengawal proses seleksi dan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. “Saya waktu itu panggil BKD, supaya transparan. Kalau sekarang muncul, ya kami akan telusuri. Silakan masyarakat mengadu kalau ada masalah dan kita buka semuanya. Jadi ocehan di Medsos itu harus ditelusuri,” tegas Tama Tenaya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Pansel, mengatakan tidak ada yang ditutupi dalam proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Ketidakadilan itu di mana? Apakah setiap hasil awal bisa menentukan kelulusan, ya belum tentu. Kadang ada orang secara akademis merasa pintra dan hebat, namun ketika wawancara dia kurang, kan bisa saja tidak lulus. Jadi, tidak adilnya di mana?” tanya Tjok Pemayun saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin.
Tjok Pemayun mengaku akan mengecek semua data rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara ini. Menurut dia, Tim Pansel sudah bekerja maksimal dengan detail. “Kalau ada yang tidak terima, ya repotlah. Keponakan saya saja rankingnya tinggi. Tapi, karena formasi terbatas dan persaiagan sangat ketat, dia tidak lolos. Keponakan saya sendiri tidak lolos kok,” tegas birokrat asal Puriu Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.
Ketika di tanya nama keponakan dan rankingnya, Tjok Pemayun mengatakan datanya ada di kantor. “Saya tidak bawa data, hari libur sekarang. Tapi, saya tegaskan semuanya transparan. Secara akademis bagus, belum tentu bagus pula performance wawancaranya,” kata Tjok Pemayun.
Tjok Pemayun sendiri menyatakan siap dipanggail DPRD Bali untuk menjelaskan proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Kami sangat siap dan pasti datang. Kami akan jelaskan. Dalam proses seleksi ini kayak rwa bhineda. Tidak lolos seleksi protes, salahkan panitia seleksi,” tandas mantan Karo Tata Pemerintahan dan Kepoala Bappeda Provinsi Bali ini.
Sesuai dengan data yang dibeber Tjok Pemayun, ada 5.000 pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara. Dari kumlah itu, yang mengikuti seleksi sekitar 4.000 orang, sementara yang ikut tes wawancara 630 orang.
Sedangkan yang dibutuhkan mengisi posisi pegawai kontrak di RS Bali Mandara hanya 520 orang. “Rincian formasi yang dibutuhkan di RS Bali Mandara terbatas. Tentu ada yang puas dan ada pula yang tidak puas,” ujar Tjok Pemayun.
Operasional RS Bali Mandara berstandar internasional yang dibangun dengan biaya Rp 406 mi-liar ini rencananya akan dibuka secara resmi saat HUT ke-59 Pemprov Bali, 14 Agustus 2017 me-ndatang. Selain diarahkan menjadi Hospital Tourism, RS Bali Mandara yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar Selatan ini juga siapkan layanan Kelas III dan pengobatan alternatif. * nat
Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan pihaknya mengusulkan panggil Tim Pansel terkait proses penerimaan pegawai kontrak RS Bali Mandara ini. Menurut Kresna Budi, keluhan pelamar di media sosial patut ditelusuri.
“Kita harus harus telusuri ini. Kalau memang benar seperti yang kita lihat di media sosial facebook, maka harus ada evaluasi proses rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara,” ujar Kresna Budi, Minggu (9/4).
Kresna Budi menyebutkan, ada seorang pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang mengeluh melalui akun FB-nya. Pelamar bernama Mellysa Koawara itu mengaku memperoleh ranking 2 dalam test tulis dengan sistem CAT (computer assisted test). Namun, Mellysa malah gugur di sesi wawancara.
“Ini ada kesan ketidakadilan yang diterima pelamar tersebut (Mellysa, Red). Kalau memang itu terjadi, kami sangat sayangkan. Jika Mellysa mendapatkan ketidakadilan, maka kami harus telusuri masalah ini. Kenapa bisa terjadi, ranking 2 kok gugur di sesi wawancara? Kami akan turun dan panggil Tim Pansel,” jelas politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Kresna Budi menegaskan, Komisi I DPRD Bali akan rapat membahas masalah kisruh rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara. “Kami akan rapat di Komisi I untuk ambil langkah-langkah terhadap persoalan ini. Besok (hari ini) rencananya kami rapat. Setelah itu, kami pertanyakan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali,” tandas Kresna Budi yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali.
Desakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Wayan Disel Astawa. Menurut Disel Astawa, pihaknya memiliki data soal adanya pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang dapat ranking atas dalam proses tes CAT, namun gugur di sesi wawancara.
Disel Astawa menyebutkan, versi pelamar tersebut, proses tes yang dilaluinya sudah sangat maksimal. Yang bersangkutan pun seperti tidak percaya gugur dalam sesi wawancara. “Wawancara yang hanya dalam hitungan 3 menit, bisa mengugurkan, padahal dalam proses lainnya dapat nilai sangat bagus. Kita tidak tahu bagaimana sistem penilaiannya. Kami sejak awal sudah berharap supaya prosesnya transparan. Kalau sekarang ada pengaduan dan keluhan, ya patut kita pertanyakan,” ujar Disel Astawa, Minggu kemarin.
Menurut Disel Astawa, sejak awal eksekutif dan legislatif sudah punya komitmen untuk mengawal proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, supaya benar-benar terbuka dan transpaaran. Apalagi, RS Bali Mandara adalah rumah sakit yang diplot sebagai rumah sakit bertaraf internasional.
“Kita sejak awal sudah tidak ikut campur dengan Tim Pansel yang sedang bekerja. Tapi, sebagai fungsi pengawasan, kami tidak bisa diam kalau dalam prosesnya ada dugaan-dugaan ketidakadilan dan tidak transparan. Harus ada klarifikasi dari eksekutif, Gubernur, atau Tim Pansel,” papar politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang sudah dua periode duduk di DPRD Bali ini.
Disel Astawa berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika turun mengecek Tim Pansel yang bekerja dalam rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Jangan sampai menjelang masa akhir jabatan periode keduanya, Gubernur tercoreng dengan persoalan rekrutmen pegawai kontrak ini. RS Bali Mandara adalah gagasan dan ide yang brilian dari seorang Mangku Pastika, tetapi eksekusinya oleh Tim Pansel jangan sampai bikin persoalan,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, mengatakan pihaknya akan pertanyakan persoalan rekrutmen RS Bali Mandara terebut secara langsung kepada Gubernur Pastika dalam rapat kerja, Senin ini. Tama Tenaya mengatakan, kalau tidak ada klarifikasi Gubernur, masalah ini bisa menjadi persoalan panjang dan kisruh.
Tama Tenaya mengingatkan, RS Bali Mandara bisa tercoreng kalau pegawai yang direkrut tidak kompten orang-orangnaya. “Kalau tidak ada klarifikasi Gubernur, persoalan ini bisa saja kinin kisruh. Makanya, Gubernur harus jelaskan semuanya,” ujar Tama Tenaya secara terpisah, Minggu kemarin.
Ditambahkan Tama Tenaya, pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara yang ngoceh di FB tidak mungkin mengada-ngada. Kalau hoax kan bisa dilaporkan ke pidana. “Sampai muncul di Medsos, sepertinya nggak mungkin mengada-ada,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya mengatakan, sejak awal Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan perundang-undangan) komitmen untuk mengawal proses seleksi dan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. “Saya waktu itu panggil BKD, supaya transparan. Kalau sekarang muncul, ya kami akan telusuri. Silakan masyarakat mengadu kalau ada masalah dan kita buka semuanya. Jadi ocehan di Medsos itu harus ditelusuri,” tegas Tama Tenaya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Pansel, mengatakan tidak ada yang ditutupi dalam proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Ketidakadilan itu di mana? Apakah setiap hasil awal bisa menentukan kelulusan, ya belum tentu. Kadang ada orang secara akademis merasa pintra dan hebat, namun ketika wawancara dia kurang, kan bisa saja tidak lulus. Jadi, tidak adilnya di mana?” tanya Tjok Pemayun saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin.
Tjok Pemayun mengaku akan mengecek semua data rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara ini. Menurut dia, Tim Pansel sudah bekerja maksimal dengan detail. “Kalau ada yang tidak terima, ya repotlah. Keponakan saya saja rankingnya tinggi. Tapi, karena formasi terbatas dan persaiagan sangat ketat, dia tidak lolos. Keponakan saya sendiri tidak lolos kok,” tegas birokrat asal Puriu Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.
Ketika di tanya nama keponakan dan rankingnya, Tjok Pemayun mengatakan datanya ada di kantor. “Saya tidak bawa data, hari libur sekarang. Tapi, saya tegaskan semuanya transparan. Secara akademis bagus, belum tentu bagus pula performance wawancaranya,” kata Tjok Pemayun.
Tjok Pemayun sendiri menyatakan siap dipanggail DPRD Bali untuk menjelaskan proses rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara. “Kami sangat siap dan pasti datang. Kami akan jelaskan. Dalam proses seleksi ini kayak rwa bhineda. Tidak lolos seleksi protes, salahkan panitia seleksi,” tandas mantan Karo Tata Pemerintahan dan Kepoala Bappeda Provinsi Bali ini.
Sesuai dengan data yang dibeber Tjok Pemayun, ada 5.000 pelamar pegawai kontrak RS Bali Mandara. Dari kumlah itu, yang mengikuti seleksi sekitar 4.000 orang, sementara yang ikut tes wawancara 630 orang.
Sedangkan yang dibutuhkan mengisi posisi pegawai kontrak di RS Bali Mandara hanya 520 orang. “Rincian formasi yang dibutuhkan di RS Bali Mandara terbatas. Tentu ada yang puas dan ada pula yang tidak puas,” ujar Tjok Pemayun.
Operasional RS Bali Mandara berstandar internasional yang dibangun dengan biaya Rp 406 mi-liar ini rencananya akan dibuka secara resmi saat HUT ke-59 Pemprov Bali, 14 Agustus 2017 me-ndatang. Selain diarahkan menjadi Hospital Tourism, RS Bali Mandara yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar Selatan ini juga siapkan layanan Kelas III dan pengobatan alternatif. * nat
Komentar