Dewan Soroti Kemacetan di Canggu dan Tibubeneng
Perkembangan Pariwisata Dinilai Tak Dibarengi Perbaikan Infrastruktur
MANGUPURA, NusaBali
Desa Canggu dan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara kini mulai menjadi primadona seiring perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung.
Namun perkembangan pariwisata di dua desa tersebut dinilai tidak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur, sehingga kerap menimbulkan kemacetan parah. Untuk itu perlu ada perhatian serius dari pemerintah, sehingga persoalan kemacetan bisa teratasi.
Desakan agar ada perhatian serius terhadap persoalan kemacaten di wilayah Desa Canggu dan Tibubeneng menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Badung, Selasa (2/8). Ketua Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra, misalnya, membeberkan kondisi lalu lintas yang kerap macet total di kawasan tersebut. Menurutnya, kemacetan yang terjadi dinilai sebagai salah satu indikasi berkembangnya pariwisata yang tidak dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Sandra juga menyoroti desa yang memiliki garis pantai itu kurang tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. “Saat ini sangat macet. Bukan macet bergerak, tapi macet tidak bergerak. Itu kondisi tamu yang ada di sekitar Tibubeneng, Canggu, Pererenan ke barat,” ujarnya.
Sandra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih untuk perbaikan infrastruktur di dua desa itu. Apalagi akomodasi pariwisata berupa hotel mulai tumbuh, termasuk di kawasan Cemagi, Kecamatan Mengwi, sehingga anggaran perbaikan infraktruktur ini menjadi hal yang wajib. “Setiap tahun agar ada perbaikan. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan menjadi sorotan nasional karena infrastruktur yang buruk,” ucap Sandra.
Tak hanya soal kemacetan, di wilayah tersebut juga menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Bahkan kata Sandra, banjir bukan sekadar genangan yang dalam hitungan jam akan hilang. Namun banjir bisa terjadi sampai berhari-hari. “Di Dalung trotoar dan gotnya baik. Begitu airnya masuk Tibubeneng, jalan dan got sudah sama (rata dengan air, Red), karena got tidak pernah diperbaiki,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui dua desa di Kecamatan Kuta Utara itu cukup banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah Badung. Namun, jawaban atas persoalan tersebut terkesan normatif. Kata Adi Arnawa, perbaikan infrastruktur ini tentu akan dipertimbangkan. “Sangat realistis penataan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Tentu akan dipertimbangkan. Mungkin tahun 2023 di anggaran perubahan kita lakukan sesuatu di Kuta Utara,” kata Adi Arnawa. *ind
Desakan agar ada perhatian serius terhadap persoalan kemacaten di wilayah Desa Canggu dan Tibubeneng menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Badung, Selasa (2/8). Ketua Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra, misalnya, membeberkan kondisi lalu lintas yang kerap macet total di kawasan tersebut. Menurutnya, kemacetan yang terjadi dinilai sebagai salah satu indikasi berkembangnya pariwisata yang tidak dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Sandra juga menyoroti desa yang memiliki garis pantai itu kurang tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. “Saat ini sangat macet. Bukan macet bergerak, tapi macet tidak bergerak. Itu kondisi tamu yang ada di sekitar Tibubeneng, Canggu, Pererenan ke barat,” ujarnya.
Sandra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih untuk perbaikan infrastruktur di dua desa itu. Apalagi akomodasi pariwisata berupa hotel mulai tumbuh, termasuk di kawasan Cemagi, Kecamatan Mengwi, sehingga anggaran perbaikan infraktruktur ini menjadi hal yang wajib. “Setiap tahun agar ada perbaikan. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan menjadi sorotan nasional karena infrastruktur yang buruk,” ucap Sandra.
Tak hanya soal kemacetan, di wilayah tersebut juga menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Bahkan kata Sandra, banjir bukan sekadar genangan yang dalam hitungan jam akan hilang. Namun banjir bisa terjadi sampai berhari-hari. “Di Dalung trotoar dan gotnya baik. Begitu airnya masuk Tibubeneng, jalan dan got sudah sama (rata dengan air, Red), karena got tidak pernah diperbaiki,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui dua desa di Kecamatan Kuta Utara itu cukup banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah Badung. Namun, jawaban atas persoalan tersebut terkesan normatif. Kata Adi Arnawa, perbaikan infrastruktur ini tentu akan dipertimbangkan. “Sangat realistis penataan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Tentu akan dipertimbangkan. Mungkin tahun 2023 di anggaran perubahan kita lakukan sesuatu di Kuta Utara,” kata Adi Arnawa. *ind
Komentar