Fundamental Ekonomi Solid, Berikut Strategi Pemerintah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Indikator perekonomian Indonesia diproyeksikan masih menguat dengan peluang resesi yang lebih kecil jika dibandingkan negara lain.

Hal tersebut memberikan keyakinan akan keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi. Indonesia mempunyai bekal baik yakni pada Kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi mampu menyentuh angka 5,01%. 

Pada sisi konsumsi, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) serta penjualan ritel terus tumbuh sehingga mampu menjadi insentif bagi industri untuk terus meningkatkan produksi. Hal ini juga tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus mencatatkan ekspansi selama 11 bulan beruntun.

Di saat bersamaan, di tengah kenaikan inflasi global, inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94%, dan ini relatif terkendali jika dibandingkan negara lainnya seperti Jerman yang mengalami inflasi sebesar 7,5% atau Prancis sebesar 6,1%.

Dari sisi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga baik dan semakin solid didukung neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut.

Bahkan pada periode Januari-Juni 2022, surplus Indonesia telah mencapai USD 24,8 miliar atau dua kali lipat dari surplus pada periode sama tahun lalu.

Pencapaian ini menjadi modal penting bagi terjaganya cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai prospek baik tersebut membuat Pemerintah tetap optimis bahwa di tahun 2022 ini perekonomian dapat tumbuh sebesar 5,2% (yoy). “Pemulihan tersebut didorong oleh sinergi kesehatan dan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor,” ujar Menko Airlangga dalam Webinar Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022 bertema Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Global Pasca Pandemi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Pertumbuhan ekonomi juga akan sangat bergantung kepada pengendalian pandemi Covid-19 dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan, kemudian dari responsifnya kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk kebijakan fiskal dan moneter) untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja secara signifikan, serta kesiapan bertransformasi menggunakan teknologi digital dalam banyak bidang di masa depan.

“Menyusul membaiknya situasi pandemi, Pemerintah telah mempersiapkan strategi transisi ke endemi dengan penguatan pada berbagai kebijakan kesehatan di hulu dan hilir.

Pada saat yang sama, Pemerintah juga melanjutkan program PEN senilai Rp 455,62 triliun yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi. 

Per 22 Juli 2022 telah terealisasi hingga Rp146,7 triliun atau 32,2% dari total anggaran PEN tersebut,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. Anggaran Pemerintah, termasuk pemberian subsidi dan bantuan sosial, dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Stabilitas harga juga akan terus dijaga Pemerintah melalui berbagai langkah responsif seperti operasi pasar, menambah produktivitas untuk meningkatkan pasokan pangan, merampingkan distribusi suplai komoditas pangan, berkomunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, bekerja sama dengan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, dan mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.

Dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Grand Strategy Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disokong dengan fundamental perekonomian Indonesia yang solid dan telah mampu kembali ke level sebelum pandemi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan cerahnya prospek indikator utama.

“Berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yakni antara lain menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas, meningkatkan proses digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, memberantas kemiskinan ekstrem, dan mengoptimalkan fungsi INA,” kata Menko Airlangga.

Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, Pemerintah terus menggalakkan pembangunan industri hilir, seperti implementasi pembangunan industri baterai untuk kendaraan listrik. “Harapannya pada akhir dekade ini, Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur regional untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara,” tutup Menko Airlangga.