Harapkan Implementasi Program Kegiatan dan Hibah untuk Masyarakat

Dalam PU tersebut Fraksi Badung Gede menyampaikan sejumlah catatan penting. Dalam rapat paripurna, Rabu (10/8) yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dan dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta beserta jajaran, PU Fraksi Badung Gede yang dibacakan I Made Wijaya menyebut penjelasan Bupati Badung pada pembukaan sidang paripurna terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dapat dipahami dengan baik. Fraksi Badung Gede kemudian memberikan pandangan berupa saran, masukan dan pendapat. Catatan pertama yakni terkait proyeksi target perubahan pendapatan daerah yang mengalami tren peningkatan yang cukup baik dan sangat menjanjikan, yakni naik sebesar Rp 676.779.978.957,00 terutama pada aspek PAD. Menurutnya, PAD Badung sebelumnya Rp 2.081.220.339.506,00 meningkat menjadi Rp 2.756.145.537.463,00 atau naik sebesar Rp 674.925.197.957,00. Ditambah penerimaan pembiayaan berupa Silpa tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sehingga penerimaan daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 882.404.717.248,00.

“Kenaikan yang signifikan ini, sudah tentu sebagai dampak pertumbuhan industri pariwisata yang seiring dengan perhelatan G-20 di tahun 2022 yang patut kita syukuri bersama. Yang belum kami ketahui bagaimana kondisi pariwisata pasca perhelatan G20 dilaksanakan. Untuk itu, kami tidak henti-hentinya mendorong semua pihak untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Berikutnya, PU Fraksi Badung Gede juga menyoroti dokumen belanja pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang meningkat sebesar Rp 832.404.717.248,00 atau naik 25,59 persen dari APBD induk tahun anggaran 2022. “Melihat kenaikan belanja pada perubahan cukup besar kami berharap pada pemerintah untuk dapat mengimplementsikan program kegiatan dan hibah untuk masyarakat yang difasilitasi oleh anggota dewan mendapat prioritas dalam pencairannya,” harapnya.

“Kami juga berharap agar semua perangkat daerah mampu mencapai target yang direncanakan, sebagai konsekuensi alokasi anggaran yang diterima. Namun, kami mengapresiasi kepada Pemkab Badung yang telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak-hak ASN, PPPK, dan TK2D pada perubahan prioritas,” katanya. *ind