Pemkab - DPRD Klungkung Setujui KUA PPAS
SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab dan DPRD Klungkung menyetujui lanjut menandatangani nota kesepakatan bersama perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022, serta KUA PPAS APBD 2023.
Penandatanganan ini di ruang rapat Sabha Nawa Natya Kantor DPRD Klungkung, Selasa (9/8). Dari eksekutif dipimpin oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, sedangkan dari legislatif dipimipin Anak Agung Gde Anom. Hadir, Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gede Agung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Dewa Putu Griawan, anggota DPRD Klungkung dan undangan terkait. Kegiatan ini secara online dihadiri oleh ASN di lingkungan Pemkab Klungkung.
Bupati Suwirta mengatakan, KUA dan PPAS APBD Tahun 2023 yang disepakati bersama pada ini secara garis besar, meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 1,1 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 253 miliar, dan pendapatan transfer Rp 853 miliar.
Belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun, meliputi belanja operasi sebesar Rp 1 triliun, belanja modal Rp 137 miliar, belanja tidak terduga Rp 5 miliar, dan belanja transfer Rp 113 miliar. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 159 miliar, dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dianggarkan. "Perlu kita cermati bersama bahwa target penerimaan pembiayaan sebesar Rp 159 miliar sangat tidak realistis," ujar Bupati Suwirta.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Tahun 2022. "Dengan kondisi keuangan daerah tahun 2022 seperti ini, kami meyakini target penerimaan SiLPA tersebut tidak akan tercapai," ujar Bupati Suwirta.
Perlu diketahui bersama bahwa pencantuman SiLPA sebesar itu semata-mata untuk menutupi defisit akibat kebutuhan belanja yang harus dibiayai jauh lebih besar, dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang direncanakan. "Kami berharap pagu definitif pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah lebih besar dibanding yang kita rencanakan saat ini," ujarnya. Nantinya, kenaikan pendapatan ini akan dipergunakan untuk menurunkan rencana penerimaan Silpa sehingga bisa lebih realistis.*wan
Komentar