Mafia Tanah Perlu Penanganan Khusus

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dapil (daerah pemilihan) Bali I Wayan Sudirta menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sidang tahunan DPR-DPD RI, Selasa (16/8) .

Presiden Jokowi menyebutkan penanganan Hukum dan HAM serta korupsi menjadi perhatian serta perlu pembenahan. Penekanan ini perlu tetap dikawal serta lembaga penegak hukum tetap perlu dievaluasi.

“Penekanan ini terpisah dari reforma agraria, dimana permasalahan mafia tanah merupakan permasalahan yang memang perlu menjadi perhatian khusus,” ujar Sudirta dalam rilisnya, Selasa (16/8).

Dalam pidatonya Presiden Jokowi juga mengungkap krisis global telah membawa dampak yang luar biasa bagi dunia. Kemiskinan ekstrim dan kelangkaan pangan. Tapi Presiden Jokowi optimis Indonesia mampu melewati masa krisis ini, karena fundamental perekonomian yang baik. “Hal ini perlu kita apresiasi dan kita dukung agar tahun 2023 Indonesia tetap dapat aman dari pengaruh krisis global,” tegas politisi yang juga Wakil Kepala Sekolah Partai DPP PDIP ini.

Ketahanan perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran UMKM. Merujuk secara historis, hal ini sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat membuat Indonesia bertahan pada saat krisis moneter tahun 1998. “Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tetap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar advokat senior ini.

Sementara terkait, IKN perlu dijaga keberlanjutannya. Penekanan tekad Presiden Jokowi, untuk mempunyai peninggalan atas ibukota negara baru kata Sudirta perlu didukung. “Akan tetapi permasalahan di IKN perlu disikapi, seperti banjir dan isu lingkungan hidup lainnya,” jelas politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ini.

Sementara soal Presiden Jokowi yang mengingatkan tentang polarisasi sosial ada hal-hal yang perlu dihindari. “Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana implementasi ideologi Pancasila secara menyeluruh,” ujar Sudirta. *nat