Komisi Dewan Digoyang Isu Rolling
Kemenangan paket Giriasa (PDIP–Golkar) memunculkan isu rolling di komisi dan alat kelengkapan dewan. Sebab sebelumnya, DPRD Badung ‘dikuasai’ koalisi PDIP–Demokrat.
MANGUPURA, NusaBali
Kemesraan PDI Perjuangan dan Partai Golkar Badung yang sukses menggolkan pasangan bupati dan wakil bupati Badung I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa menjadi pemenang dalam Pilkada 2015, memunculkan isu miring di tubuh komisi dan alat kelengkapan dewan. Pasalnya komisi dan alat kelengkapan dewan yang ada saat ini masih dipegang koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Benarkan koalisi ini akan bertahan?
Bersamaan dengan desas-desus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, IGN Sudiarsa, Selasa (15/12), menyatakan, setelah pasangan calon Giri Prasta dan Suiasa dilantik, pihaknya berharap agar terjadi harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Termasuk, rolling atau pergantian komisi juga wajib dilakukan.
“Semua komponen pemerintah tidak ada lagi istilah tidak mendukung, dan itu mesti adanya rolling jabatan kelembagaan di DPRD sehingga di tahun 2016 harus mampu menempatkan anggota sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing,” katanya.
Dia melanjutkan, pergantian ini untuk mendukung kebijakan bupati dan wakil bupati terpilih agar fungsi dewan bisa berjalan maksimal.
Politisi asal Legian, Kecamatan Kuta, ini mengungkapkan, begitu juga dengan mutasi di lingkungan pejabat eksekutif Badung. Menurutnya menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati baru. Mengingat misi dan visi paslon Giriasa akan segera ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Badung dalam lima tahun ke depan.
Sudiarsana juga menyarankan agar ke depan ada sistem jelas dalam melakukan mutasi. “Bila perlu lakukan lelang jabatan seperti di Provinsi DKI Jakarta,” harapnya. Meski demikian, ia menekankan agar dalam pergantian jabatan tidak dilandasi rasa dendam atau suka dan tidak suka.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Badung I Made Sunarta, tak banyak memberikan komentar terkait masalah kemungkinan perubahan di tubuh komisi dan alat kelengkapan dewan yang sudah berjalan saat ini. Namun, Sunarta yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung, mengaku mendengar selentingan pergantian tersebut.
“Kalau secara resmi belum ada komunikasi terkait masalah itu. Baik dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Badung maupun dari induk partai PDI Perjuangan. Tapi kami tetap akan melakukan komunikasi untuk ke depannya,” katanya.
Untuk diketahui, Koalisi PDI Perjuangan dan Demokrat di parlemen saat ini menghasilkan pembagian pucuk pimpinan hampir secara merata. Misalnya, Ketua Komisi I I Nyoman Ardana (Demokrat), Ketua Komisi II Nyoman Dirgayusa (PDI Perjuangan). Kemudian, Ketua Komisi III dipercayakan kepada I Nyoman Satria (PDI Perjungan), Ketua Komisi IV awalnya juga dipercayakan kepada kader Demokrat yakni I Nyoman Sutrisno. Namun karena Sutrisno mengundurkan diri, posisi ketua Komisi IV belum final.
Selain itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) dipegang oleh I Made Reta (Demokrat), sedangkan Ketua Badan Kehormatan (BK) I Made Duama (PDI Perjuangan). Dengan terjalinnya koalisi ini, Golkar praktis tidak mendapatkan jatah satu pimpinan pada komisi dan alat kelengkapan dewan. 7 asa
Komentar