PDIP Jaring Caleg Terbaik Pakai Psikotes

Mereka pun, telah menjadi pendaftar pertama calon parpol peserta pemilu di KPU RI. Selanjutnya, PDIP juga mencari calog legislatif (caleg) terbaik melalui psikotes.

Hal tersebut dikatakan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024 : Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis, (25/8). Selain Hasto, pembicara lainnya adalah Ketua KPU RI Hasyim Asyari, dan pengamat politik Djayadi Hanan.

"Hari ini (kemarin,red) kami rapat dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia (Himpsi) terkait rencana psikotes terhadap seluruh calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi dan DPR RI," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Kerja sama dengan Himpsi, lanjut Hasto, termasuk salah satu dalam menetapkan kriteria untuk mencari calon legislatif yang terbaik, meskipun Himpsi tidak mempunyai instrumen untuk melihat, apakah calon terpilih ada kecenderungan melakukan korupsi atau tidak. “Karena itulah setiap bakal calon wajib mengikuti kursus anti korupsi yang diadakan secara daring oleh KPK,” terang Hasto.

Dalam merekrut caleg, PDIP melakukan rekruitmen terbuka dan secara aktif dengan melaksanakan pemetaan politik serta komunikasi. “Partai secara aktif melakukan pemetaan politik. Melihat tokoh-tokoh profesional, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, budayawan, peneliti, aparat birokrasi, Purnawirawan TNI/Polri dan lainnya,” papar Hasto.

Tak ketinggalan, tokoh budaya juga dilihat. Lantaran mereka penting pula, mengingat Indonesia memiliki berkepribadian kebudayaan sehingga memerlukan suatu simbolisasi tokoh untuk menjadi calon legislatif. Doktor Ilmu Pertahanan itu menambahkan, melalui Sekolah Partai, PDIP saat ini mengadakan kursus politik pendahuluan sehingga bisa diidentifikasi untuk menambah data-data psikotes.

Dengan data itu, partai dapat melihat kapasitas calon terhadap pemahaman ideologi Pancasila, sejarah perjuangan bangsa dan sistem politik Indonesia hingga aspek-aspek elektoral terkait dengan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong. "PDI Perjuangan memiliki badan saksi pemilu nasional yang bersifat tetap dan satu-satunya partai yang memiliki badan saksi yang permanen. Melalui Sekolah Partai, kami sudah melakukan tiga kali pelatihan TOT (Training of Trainer) saksi, dan di Sekolah Partai itulah seluruh calon-calon kami latih," jelas Hasto.

Atas berbagai langkah yang dilakukan PDIP, pengamat politik Djayadi Hanan mengapresiasi. Sebab, PDIP berani melakukan langkah tersebut. "Semoga PDI Perjuangan bisa membuktikan pelembagaan yang kokoh ini bisa dilanjutkan. Karena tantangan pelembagaan itu, harus terus berlanjut tidak tergantung siapa yang memimpin karena sistem berjalan terus," kata Djayadi

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyatakan, PDIP siap bertanding dengan 2 atau 3 paslon. "Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja. Dua calon tiga calon kita siap. Namun, di politik harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi. Dampaknya sangat dasyat dalam kehidupan kita," terang Hasto.

Pemulihan ekonomi belum begitu bagus. Ditambah persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian ada krisis di Taiwan dan persoalan di Timur Tengah sehingga harus menjadi perhatian kita.

Untuk itu, Hasto mengajak meningkatkan demokrasi politik itu melalui pembangunan peradaban serta mencerdaskan kehidupan bangsa. "Bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu. Apalagi, Pemilu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah," tegas Hasto.

Bagi Hasto, kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, lanjut Hasto, semakin buruk kualitas Pemilu. *k22