Pemkab dan DPRD Badung Sepakati Ranperda APBD Perubahan 2022

Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (29/8) di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan, pihaknya bersama pimpinan beserta anggota dewan telah menyepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan dievaluasi pemerintah Provinsi Bali dan segera menjadi produk hukum daerah. “Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, merupakan wujud komitmen dan kepatuhan terhadap amanat peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini menyadari selama proses pembahasan banyak usul, saran, masukan dan pemikiran kritis serta konstruktif berkenaan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. “Seluruh usul, saran, masukan dan pemikiran yang telah disampaikan dewan tersebut telah dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan ranperda ini, sehingga nantinya akan menjadi pedoman dalam tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju Badung yang hebat,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Badung Putu Parwata, menyampaikan jajaran DPRD bersama Bupati Badung telah menyelesaikan kewajiban di bidang anggaran. Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap kinerja bupati beserta jajaran, karena telah memperlihatkan bukti nyata keseriusan dalam menggali pendapatan melalui sektor unggulan Kabupaten Badung yaitu pariwisata. “Dari PAD Rp 2,7 triliun, sekarang kita sudah final menjadi Rp 3.9 triliun dan belanja menjadi Rp 4,1 triliun. Nah setelah melakukan pengkajian dapat kami sepakati berdasarkan data-data tahun lalu dan bulan-bulan berjalan dalam perubahan anggaran 2022 ini,” kata Parwata. *asa