DPRD Cium Retribusi Turis Bocor

Dalam observasi yang dipimpin anggota Ketua Komisi III DPRD Klungkung I Nengah Ary Priadnya menemukan adanya indikasi kebocoran retribusi tersebut.

Modus kebocoran itu, antara petugas pungut membiarkan mobil yang mengangkut sejumlah wisatawan lewat begitu saja tanpa dimintai retribusi. Kondisi ini memunculkan kecurigaan, ada oknum petugas yang bermain mata dengan para pembawa wisatawan, sehingga mereka bisa lolos dari pungutan retribusi. Modus lainnya, wisatawan sengaja dibiarkan berjalan kaki sebelum masuk pos pemungutan retribusi. Kemudian setelah melewati pos, wisatawan akan dijemput oleh kendaraan sehingga tidak kena retribusi.

“Jangan sampai ada main mata dengan pelaku pariwisata,” ujar anggota Komisi III DPRD Klungkung, Sang Nyoman Putrayasa.

Sebagai solusi jangka panjang, politisi PDIP ini meminta supaya instansi terkait segera mengkaji ulang terkait sistem pemungutan retribusi. "Ini perlu dikaji ulang," kata politisi asal Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan ini.

Jelas dia, terlebih sistem yang diterapkan saat ini sangat rawan menimbulkan kebocoran. Di samping itu, pungutan tidak dilakukan satu pintu, sehingga sangat sulit untuk diawasi. "Dari hasil observasi ini, kami akan ditindaklanjuti rapat kerja dengan OPD terkait, untuk memberikan solusinya," kata Putrayasa.

Sementara itu, pungutan di Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped, memiliki areal yang sangat luas dan terdapat 5 titik pungutan retribusi. Namun, dewan sudah melihat pungutan di Pelabuhan Banjar Nyuh sudah tertib. Ketua Komisi III DPRD Klungkung I Nengah Ary Priadnya, menambahkan agar jarak antara lokasi pungutan retribusi di Pelabuhan Sampalan, lebih dekat sehingga lebih fokus. Kalau lokasi pungutan sekarang berlokasi sekitar 200 meter dari pelabuhan sehingga wisatawan berpotensi mengambil jalur alternatif untuk menghindari pos pungutan. "Kalau yang sekarang riskan kebocoran," ujar Priadnya.

Selain itu, Priadnya meminta agar pungutan one gate one destination ini ke depannya dievaluasi. Karena menurut politisi PDIP ini, pungutan di masing-masing objek wisata lebih efektif. Sebab sudah jelas mana yang mengunjungi objek wisata maupun mana yang tidak. "Jika aset itu milik desa atau pribadi nanti kan bisa dikerjasamakan dengan pemerintah," ujar Priadnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung Putra Wedana mengaku akan segera mengecek ke lapangan. Apakah terjadi kebocoran atau faktor lainnya. “Kami akan segera mengecek dulu ke lapangan," ujar Agung Wedana.

Seperti diketahui, kunjungan wisatawan ke pulau Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, semakin meningkat setelah sempat terpuruk selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19. Setidaknya dalam sehari wisatawan yang menyerbu Nusa Penida antara 1.000 - 1.500 orang.*wan