Anggaran ATK dan Rapat Dihemat
Penghematan berbagai pos anggaran, mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK) hingga pengurangan rapat dilakukan untuk bisa menaikkan kesejahteraan ASN.
SINGARAJA, NusaBali
Janji Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana sejak pertama kali menjabat untuk menaikkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Buleleng dibahas serius.
Terbukti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga ASN diajak Lihadnyana mengikuti rapat koordinasi Kamis (1/9) secara daring dan luring. Peningkatan kesejahteraan itu disebut akan dilakukan dengan efisiensi sejumlah anggaran dan program.
Usai rapat Lihadnyana menyebutkan peningkatan kesejahteraan ASN di Buleleng melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sangat diperlukan, sebagai apresiasi pemerintah atas kerja keras yang sudah dilakukan. “Beratnya beban kerja ASN perlu diperhatikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena saya lihat kesejahteraan ASN di Buleleng masih terlalu minim jauh di bawah 100 persen,” ucap Lihadnyana.
Penjabat yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menambahkan akan mencoba merumuskan anggaran dengan efisiensi beberapa program.
“Misalnya ATK terlalu banyak kita kurangi. Rapat terlalu banyak untuk apa juga, kita bisa kurangi tetapi bukan meniadakan. Program yang tidak ngefek langsung itu bisa kita tinjau kembali, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kesejahteraan ASN,” imbuh dia.
Namun dalam wacana awal, Lihadnyana belum dapat memastikan berapa besaran peningkatan TPP yang akan diberlakukan. Menurutnya akan dilakukan perhitungan anggaran secara matang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.
“Nanti kita hitung dulu yang penting kita kerja yang bagus dulu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bagus ekonomi tahun ini,” tegas penjabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Sementara itu dalam rapat tersebut juga dibahas soal pengendalian inflasi di Kabupaten Buleleng, perbaikan tata kelola pemerintahan, penanganan Covid-19 hingga penanggulangan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada sapi.
“Rapat hari ini intinya memberikan arahan untuk menyamakan persepsi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan. Selama ini sudah WTP 8 Kali kedepannya tentu perlu peningkatan kualitas sehingga tidak lagi ada catatan-catatan tertentu,” papar Lihadnyana. *k23
Terbukti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga ASN diajak Lihadnyana mengikuti rapat koordinasi Kamis (1/9) secara daring dan luring. Peningkatan kesejahteraan itu disebut akan dilakukan dengan efisiensi sejumlah anggaran dan program.
Usai rapat Lihadnyana menyebutkan peningkatan kesejahteraan ASN di Buleleng melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sangat diperlukan, sebagai apresiasi pemerintah atas kerja keras yang sudah dilakukan. “Beratnya beban kerja ASN perlu diperhatikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena saya lihat kesejahteraan ASN di Buleleng masih terlalu minim jauh di bawah 100 persen,” ucap Lihadnyana.
Penjabat yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menambahkan akan mencoba merumuskan anggaran dengan efisiensi beberapa program.
“Misalnya ATK terlalu banyak kita kurangi. Rapat terlalu banyak untuk apa juga, kita bisa kurangi tetapi bukan meniadakan. Program yang tidak ngefek langsung itu bisa kita tinjau kembali, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kesejahteraan ASN,” imbuh dia.
Namun dalam wacana awal, Lihadnyana belum dapat memastikan berapa besaran peningkatan TPP yang akan diberlakukan. Menurutnya akan dilakukan perhitungan anggaran secara matang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.
“Nanti kita hitung dulu yang penting kita kerja yang bagus dulu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bagus ekonomi tahun ini,” tegas penjabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Sementara itu dalam rapat tersebut juga dibahas soal pengendalian inflasi di Kabupaten Buleleng, perbaikan tata kelola pemerintahan, penanganan Covid-19 hingga penanggulangan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada sapi.
“Rapat hari ini intinya memberikan arahan untuk menyamakan persepsi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan. Selama ini sudah WTP 8 Kali kedepannya tentu perlu peningkatan kualitas sehingga tidak lagi ada catatan-catatan tertentu,” papar Lihadnyana. *k23
Komentar