BLT BBM Buleleng Sisihkan 2% DAU
BLT BBM akan diberikan selama empat bulan, namun besaran kuota penerima di Buleleng masih menunggu pemerintah pusat.
SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah pusat saat ini sedang merancang penyiapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat terdampak.
Rencana tersebut sudah dimatangkan dalam rapat koordinasi secara virtual antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (5/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng usai rakor mendampingi Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, mengatakan pemerintah berfokus mengendalikan inflasi di tengah kenaikan BBM. BLT BBM direncanakan akan diberikan selama empat bulan terakhir di tahun 2022 ini.
“Tadi penyampaiannya masih umum seluruh Indonesia. Berapa kuota Buleleng nanti akan ada surat resmi menyusul dari pusat. Dari paparan Menteri Sosial, BLT BBM rencananya akan diberikan selama empat bulan ke depan, diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdampak,” ucap Suyasa.
Pemkab Buleleng dalam hal ini diwajibkan menyisihkan 2 persen APBD yang bersumber dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pemberian BLT BBM ini. “Kami sedang mengkaji terkait penggunaan dana 2 persen itu. Tadi ada beberapa paparan 2 persen itu untuk TW (Triwulan) 4, karena DAU sudah berjalan sampai September. Sekarang dihitung dulu 2 persen dari TW 4, dikalkulasi nanti ada berapa,” imbuh pejabat yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng ini.
Melihat kondisi itu Suyasa mengatakan pemerintah masih memiliki pilihan pergeseran anggaran untuk menyiapkan BLT BBM ini. Menurutnya ada dua solusi yang bisa ditempuh. Pertama dapat memanfaatkan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belum digunakan atau dengan Peraturan Daerah APBD Perubahan Mendahului.
“Kalau skema Perda APBD Perubahan Mendahului, caranya memberitahukan DPRD. Nanti TAPD juga akan rapat dan Bapak Pj bertemu dengan DPRD membahas hal ini,” tegas birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sementara itu penyiapan BLT BBM selain disiapkan pemerintah pusat, daerah juga dibantu oleh Pemerintah Desa. Dalam rakor kemarin, pemerintah pusat mengharapkan Pemdes bisa memproyeksikan APBDes untuk membantu penanganan dampak kenaikan BBM melalui BLT DD.
Sementara itu dengan kondisi kenaikan harga BBM per Sabtu (3/9) sore, jelas akan berpengaruh pada proyeksi perekonomian pemerintah daerah. Kenaikan harga BBM ini akan memicu kenaikan harga bahan-bahan lainnya. Sebab biaya operasional transportasi jelas akan membengkak. Persoalan itu pun kembali akan memicu kenaikan inflasi.
Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Daerah sudah menyusun beberapa skema untuk tetap dapat mengendalikan inflasi. Salah satunya membiayai transportasi pengangkutan bahan pokok oleh Perusahaan Daerah (Perumda). Sehingga tidak ada lagi kenaikan harga akibat pembengkakan biaya transportasi. *k23
Rencana tersebut sudah dimatangkan dalam rapat koordinasi secara virtual antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (5/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng usai rakor mendampingi Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, mengatakan pemerintah berfokus mengendalikan inflasi di tengah kenaikan BBM. BLT BBM direncanakan akan diberikan selama empat bulan terakhir di tahun 2022 ini.
“Tadi penyampaiannya masih umum seluruh Indonesia. Berapa kuota Buleleng nanti akan ada surat resmi menyusul dari pusat. Dari paparan Menteri Sosial, BLT BBM rencananya akan diberikan selama empat bulan ke depan, diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdampak,” ucap Suyasa.
Pemkab Buleleng dalam hal ini diwajibkan menyisihkan 2 persen APBD yang bersumber dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pemberian BLT BBM ini. “Kami sedang mengkaji terkait penggunaan dana 2 persen itu. Tadi ada beberapa paparan 2 persen itu untuk TW (Triwulan) 4, karena DAU sudah berjalan sampai September. Sekarang dihitung dulu 2 persen dari TW 4, dikalkulasi nanti ada berapa,” imbuh pejabat yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng ini.
Melihat kondisi itu Suyasa mengatakan pemerintah masih memiliki pilihan pergeseran anggaran untuk menyiapkan BLT BBM ini. Menurutnya ada dua solusi yang bisa ditempuh. Pertama dapat memanfaatkan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belum digunakan atau dengan Peraturan Daerah APBD Perubahan Mendahului.
“Kalau skema Perda APBD Perubahan Mendahului, caranya memberitahukan DPRD. Nanti TAPD juga akan rapat dan Bapak Pj bertemu dengan DPRD membahas hal ini,” tegas birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sementara itu penyiapan BLT BBM selain disiapkan pemerintah pusat, daerah juga dibantu oleh Pemerintah Desa. Dalam rakor kemarin, pemerintah pusat mengharapkan Pemdes bisa memproyeksikan APBDes untuk membantu penanganan dampak kenaikan BBM melalui BLT DD.
Sementara itu dengan kondisi kenaikan harga BBM per Sabtu (3/9) sore, jelas akan berpengaruh pada proyeksi perekonomian pemerintah daerah. Kenaikan harga BBM ini akan memicu kenaikan harga bahan-bahan lainnya. Sebab biaya operasional transportasi jelas akan membengkak. Persoalan itu pun kembali akan memicu kenaikan inflasi.
Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Daerah sudah menyusun beberapa skema untuk tetap dapat mengendalikan inflasi. Salah satunya membiayai transportasi pengangkutan bahan pokok oleh Perusahaan Daerah (Perumda). Sehingga tidak ada lagi kenaikan harga akibat pembengkakan biaya transportasi. *k23
Komentar