Permudah Kerja, 22 PLKB Dibekali Kendaraan Operasional
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 22 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menerima kendaraan operasional yang diberikan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Penyerahan simbolis dilaksanakan langsung oleh Sekda Buleleng Gede Suyasa pada perwakilan PLKB di wantilan kantor Bupati Buleleng, Selasa (6/9) siang kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Buleleng, Nyoman Riang Pustaka mengatakan, bantuan 22 unit kendaraan tersebut diberikan pemerintah pusat untuk antar jemput calon akseptor KB di desa. Terutama menyasar masyarakat miskin dan kurang mampu, yang selama ini mengalami kendala aksesibilitas hingga masyarakat yang jarak rumah dengan faskes jauh.
“Jumlah 22 unit ini memang sudah sesuai dengan permohonan kita ke pusat. Memang diprioritaskan untuk desa-desa pinggiran Buleleng dan jauh, yang aksesnya sulit, sehingga bisa memudahkan penyuluh lapangan kita menjalankan tugasnya,” ucap Riang.
Mantan Camat Buleleng ini juga mengatakan, saat ini dari 148 desa/kelurahan yang ada di Buleleng PLKB sudah ada di 134 desa/kelurahan. Kekurangan PLKB di 14 desa masih ditangani oleh PLKB di desa lain dengan tugas merangkap. Menurutnya, kondisi ini terjadi sejak 2009 silam, sebab perekrutan PLKB belum memungkinkan hingga saat ini. Baik formasi tenaga kontrak maupun PNS dan PPPK.
Di tempat yang sama usai penyerahan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menegaskan agar bantuan kendaraan itu dimanfaatkan oleh PLKB dengan baik dalam bertugas. Baik upaya memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) maupun ajakan untuk menggunakan kontrasepsi bagi pasangan usia subur.
Menurutnya saat ini sudah ada paradigma KB yang disesuaikan dengan situasi terkini. Pemerintah saat ini tidak lagi masih membatasi jumlah anak dalam program KB yang harus menjadi acuan masyarakat. KB saat ini dititikberatkan pada merencanakan keluarga. Sehingga sangat tergantung pada orangtua untuk menentukan jumlah anggota keluarga mereka disesuaikan dengan kemampuan.
“Dalam program KB pemerintah saat ini tidak ada menetapkan jumlah harus sekian. Yang dibutuhkan kemampuan orang tua merencanakan, sehingga tidak ada justifikasi lagi kalau tidak bisa sekian melanggar peraturan. Orang tua yang menentukan mampu tidaknya. Kalau mampu 4 alangkah baik, 2 juga bagus, yang penting kemampuan merencanakan,” kata Suyasa.
Sementara itu salah satu PLKB, Ni Wayan Sumertiyani salah satu penerima kendaraan antar jemput calon akseptor mengaku sangat senang. Sebab penyuluh asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan ini, bertugas sebagai penyuluh KB di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Buleleng.
“Tentu ini sangat membantu nanti untuk mendukung kerja saya. Karena saya dapat di Desa Galungan dengan daerah perbukitan medannya cukup terjal dan curam. Apalagi kami harus bawa alat kontrasepsi, alat peraga. Kalau sebelum ini memang sudah ada kendaraan dinas, hanya sudah tua,” ucap dia.
Sumertiyani mengatakan sejauh ini kesadaran masyarakat di desa tempatnya bertugas cukup tinggi untuk menggunakan KB. Terlebih program KB gratis untuk pasangan usia subur disediakan pemerintah dengan berbagai program. *k23
Komentar