Mahasiswa Buleleng Tolak Kenaikan BBM

Mereka yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja dan Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Buleleng, berjalan kaki sambil orasi dari Patung Singa Ambara Raja menuju Gedung DPRD Buleleng, Jumat (9/9) pukul 14.30 Wita.

Atribut spanduk dan baliho dengan berbagai tulisan yang menyatakan penolakan atas kenaikan BBM menyertai aksi ini. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa memberikan pernyataan sikapnya. Pertama menolak kenaikan harga BBM, kedua pemberantasan mafia migas dan pertambangan, ketiga penolakan kenaikan tarif dasar listrik, keempat penundaan proyek Program Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak pada rakyat, kelima pembubaran lembaga negara yang tidak berfungsi maksimal dan membebani APBN, serta keenam merealokasi anggaran untuk mendukung subsidi BBM.

Koordinator Aksi Wahyu Candra Kurniawan memaparkan dari enam poin pernyataan sikap mereka hal paling mendesak yang perlu ditangani pemerintah yakni memberantas mafia migas dan pertambangan. Menurutnya keberadaan mafia migas menjadi pemicu harga BBM semakin mahal dan langka.

“Kami selaku mahasiswa juga terkena dampak, tidak hanya ojol, pelaku usaha. Kenaikan BBM ini berdampak sistemik pada kalangan masyarakat. Orangtua kami yang sedang berjuang bangkit dan memulihkan ekonomi pasca Covid-19 sekarang dengan kenaikan BBM semua menjadi lebih sulit. Ini yang tidak kami inginkan,” tegas Wahyu Candra Kurniawan.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengapresiasi dan bangga atas sikap kritis mahasiswa atas kebijakan pemerintah. Kader partai PDI Perjuangan ini pun mengaku tergugah atas penyampaian aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.

“Kami DPRD Buleleng menerima dna mengapresiasi baik tuntutan yang disertai solusi yang diusulkan. Itu satu hal yang sangat baik. Mudah-mudahan lewat aksi ini di seluruh Indonesia ada pertimbangan pemerintah mengatasi kondisi bangsa ini,” kata Supriatna.

Di akhir aksi DPRD Buleleng menandatangani petisi yang akan dikirimkan langsung ke pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan dan wakil rakyat. *k23