PPPK Penyuluh Pertanian Dua Tahun Tak Dapat TPP

Rapat membahas nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian. Semenjak dilantik pada Merat 2020, PPPK Penyuluh Pertanian belum mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengatakan, setelah dilantik sebagai PPPK seharusnya para Penyuluh Pertanian ini sudah mendapatkan haknya yakni gaji dan TPP. Namun hampir selama dua tahun TPP belum diberikan. “Mereka ikut tes pada tahun 2019 dan dilantik pada tahun 2020. Sekarang sudah tahun 2022, namun mereka belum menerima TPP,” ungkap Satria Yudha. Menurut Satria Yudha, pada rapat sebelumnya, Dinas PKP dan BKP SDM mengatakan,P PPK Penyuluh Pertanian belum dapat diberikan TPP karena terbentur regulasi.

“Saya kira pada APBD Perubahan ini sudah clear dan sudah dapat TPP, ternyata tidak bisa juga. Maka saya panggil Kepala BKPSDM, Dinas PKP dan Bagian Organisasi Setda Bangli agar tidak ada saling lempar tanggungjawab,” ungkap Satria Yudha. Berdasarkan rapat kemarin, terungkap masalahnya bukan regulasi melainkan jumlah penerima. Sebanyak 37 PPPK Penyuluh Pertanian belum dicantumkan. “Tadi masih ngotot, maka saya bongkar regulasi. Regulasi seperti apa,” ujarnya.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) tidak menyebutkan TPP hanya untuk PNS tapi menyebutkan ASN. Jadi tidak perlu penambahan PPPK. Sebab pada aturan sudah jelas menyebutkan ASN meliputi PNS dan PPPK. “Tinggal menambahkan jumlah PPPK,” tegas Satria Yudha. Terkait TPP akan dirapel, Satria Yudha belum dapat memastikan, sebab masih ada rapat lanjutan. Komisi I akan rapat dengan tim TPP. “Katanya ada tim TPP, kalau sudah banyak tim tentu akan lebih mudah,” tegas politisi PDIP ini.

Anggota dewan asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini menilai kondisi saat ini seperti mesin pincang. “Bangli ingin melompat tapi mesin justru tidak hidup karena tidak didukung OPD,” sebutnya. Satria Yudha meminta Bupati melakukan evaluasi sehingga ke depan Bangli betul-betul menjadi Bangli Era Baru. Bangli yang bisa melompat. “Harus ada evaluasi, mereka cenderung sudah nyaman,” ungkap Satria Yudha. Seharusnya ada prinsip berbagi, ketika PNS tertawa paling tidak PPPK bisa tersenyum. PPPK Penyuluh Pertanian harus diperjuangkan terlebih Bangli mengandalkan sektor pertanian. Harapannya, PPPK di bidang kesehatan maupun pendidikan tidak mengalami masalah yang sama. *esa