UMKM Bali Harus Berinovasi dan Kreatif
Strategi Bangkit Hadapi Pesaing dari Luar Bali di Masa Pandemi
DENPASAR, NusaBali
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi di Bali harus berinovasi dan kreatif dalam melakukan usahanya, supaya bisa bersaing dengan para kompetitor yang banyak menyerbu Bali.
UMKM di Bali saat ini masih terpolarisasi dengan kegiatan ekonomi ‘musiman’ yang membuat mereka susah bersaing.
Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ni Luh Made Wiratni mewakili Sekda Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) UMKM dan Koperasi Kabupaten/Kota di Hotel Prime Plaza, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Selasa (13/9) pagi.
“UMKM kita harus berinovasi dan kreatif dalam melihat peluang, sehingga bisa bangkit. Jangan jualan babi guling mendadak semua jualan babi guling. Saat kuliner tipat cantok muncul, semua jualan tipat cantok. Sementara kompetitor kita dari luar Bali mereka semuanya kreatif,” ujar Wiratni.
Rakorda bertema ‘Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota untuk Membangun Ekosistem UMKM dan Koperasi yang Tangguh Sebagai Pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dalam Bali Era Baru’, tersebut dihadiri Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bali yang diwakili Kabid Kelembagaan Koperasi Ketua Meniarta, Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, sejumlah narasumber, seperti praktisi dan tokoh koperasi yang juga Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan akademisi Prof Dr I Made Damriyasa.
Wiratni mengatakan, kondisi perekonomian Bali saat pandemi Covid-19 sempat minus 9,38. Tetapi Pemprov Bali bersyukur, karena masyarakatnya menyikapi dengan baik, sehingga tidak ada gejolak. “Hanya UMKM dan koperasi yang kuat bertahan dan bahkan justru bisa tumbuh di masa pandemi,” ucap Wiratni.
Kata dia, saat pandemi, pengangguran dan kemiskinan naik tajam. Ekonomi Bali yang biasanya terbaik di Indonesia, menjadi luluh lantak. Karena Bali hanya tergantung pada pariwisata. “Tetapi ini disikapi saudara-saudara kita di sektor pariwisata dengan bijak, walaupun pandemi berdampak pada pendukung pariwisata, hotel-hotel sepi, turis tidak ada,” kata mantan Kadisnaker dan ESDM Bali ini.
Nah, dalam kondisi demikianlah masyarakat Bali banyak beralih ke jualan digital dan online. Sehingga banyak tumbuh UMKM baru di Bali. “Data ini naik signifikan. Sehingga kondisi ini harus disikapi Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota. Harus ada pembinaan dan bantuan kepada UMKM dan koperasi ini,” imbuh Wiratni.
Wiratni mengatakan Rakorda ini untuk sinkronisasi program yang diluncurkan untuk UMKM dan koperasi. “Kadang data juga tidak akurat dan sering tidak sinkron dengan keadaan di lapangan. Kadang yang dapat bantuan orangnya mampu. Dulunya miskin, namun karena perubahan hidup, ekonomi sudah mapan karena dapat rezeki, tapi masih tercantum dalam data sebagai penduduk miskin. Ini harus diantisipasi kawan-kawan di Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Wiratni.
Wiratni mengungkap, banyak yang dapat bantuan karena kelompoknya ada akses. Padahal yang membutuhkan masih banyak tercecer. “Maka pemberian bantuan UMKM harus tepat sasaran. Mau mengentaskan kemiskinan salah data, ya bisa nggak benar penanganannya,” jelas birokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Wiratni menyebutkan Rakorda ini juga bertujuan agar koordinasi lebih baik dalam pemanfaatan anggaran UMKM. “Jangan jalan sendiri-sendiri. Satu program jangan ada anggaran numpuk. Misalnya Pemprov Bali sudah menganggarkan, namun kabupaten dan kota menganggarkan lagi,” tandasnya.
“Data bagus, sinkronisasi jalan, maka progres akan bagus. Kemudian bantuan yang diberikan juga harus tepat sasaran. Sosialisasikan yang benar, jangan bantuan digunakan untuk hal konsumtif,” imbuh Wiratni.
Ketut Meniarta mengatakan saat ini terdapat 440.609 UMKM yang aktif di Bali. Sementara koperasi yang beroperasi sebanyak 5.334 unit. UMKM dan koperasi ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Bali, terlebih di tengah pandemi.
“Sinkronisasi ini bertujuan agar program pusat dan daerah bisa kompak. Yang kita perlukan sekarang ekosistem UMKM dan koperasi bisa berjalan kuat. Tidak parsial lagi, stakeholder yang lain sinkron. Apalagi Pemprov Bali sedang melakukan transformasi ekonomi yang tidak lagi andalkan pariwisata saja. Tujuannya untuk fundamental ekonomi Bali makin kuat," jelas birokrat asal Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini. *nat
“UMKM kita harus berinovasi dan kreatif dalam melihat peluang, sehingga bisa bangkit. Jangan jualan babi guling mendadak semua jualan babi guling. Saat kuliner tipat cantok muncul, semua jualan tipat cantok. Sementara kompetitor kita dari luar Bali mereka semuanya kreatif,” ujar Wiratni.
Rakorda bertema ‘Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota untuk Membangun Ekosistem UMKM dan Koperasi yang Tangguh Sebagai Pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dalam Bali Era Baru’, tersebut dihadiri Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bali yang diwakili Kabid Kelembagaan Koperasi Ketua Meniarta, Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, sejumlah narasumber, seperti praktisi dan tokoh koperasi yang juga Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan akademisi Prof Dr I Made Damriyasa.
Wiratni mengatakan, kondisi perekonomian Bali saat pandemi Covid-19 sempat minus 9,38. Tetapi Pemprov Bali bersyukur, karena masyarakatnya menyikapi dengan baik, sehingga tidak ada gejolak. “Hanya UMKM dan koperasi yang kuat bertahan dan bahkan justru bisa tumbuh di masa pandemi,” ucap Wiratni.
Kata dia, saat pandemi, pengangguran dan kemiskinan naik tajam. Ekonomi Bali yang biasanya terbaik di Indonesia, menjadi luluh lantak. Karena Bali hanya tergantung pada pariwisata. “Tetapi ini disikapi saudara-saudara kita di sektor pariwisata dengan bijak, walaupun pandemi berdampak pada pendukung pariwisata, hotel-hotel sepi, turis tidak ada,” kata mantan Kadisnaker dan ESDM Bali ini.
Nah, dalam kondisi demikianlah masyarakat Bali banyak beralih ke jualan digital dan online. Sehingga banyak tumbuh UMKM baru di Bali. “Data ini naik signifikan. Sehingga kondisi ini harus disikapi Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota. Harus ada pembinaan dan bantuan kepada UMKM dan koperasi ini,” imbuh Wiratni.
Wiratni mengatakan Rakorda ini untuk sinkronisasi program yang diluncurkan untuk UMKM dan koperasi. “Kadang data juga tidak akurat dan sering tidak sinkron dengan keadaan di lapangan. Kadang yang dapat bantuan orangnya mampu. Dulunya miskin, namun karena perubahan hidup, ekonomi sudah mapan karena dapat rezeki, tapi masih tercantum dalam data sebagai penduduk miskin. Ini harus diantisipasi kawan-kawan di Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Wiratni.
Wiratni mengungkap, banyak yang dapat bantuan karena kelompoknya ada akses. Padahal yang membutuhkan masih banyak tercecer. “Maka pemberian bantuan UMKM harus tepat sasaran. Mau mengentaskan kemiskinan salah data, ya bisa nggak benar penanganannya,” jelas birokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Wiratni menyebutkan Rakorda ini juga bertujuan agar koordinasi lebih baik dalam pemanfaatan anggaran UMKM. “Jangan jalan sendiri-sendiri. Satu program jangan ada anggaran numpuk. Misalnya Pemprov Bali sudah menganggarkan, namun kabupaten dan kota menganggarkan lagi,” tandasnya.
“Data bagus, sinkronisasi jalan, maka progres akan bagus. Kemudian bantuan yang diberikan juga harus tepat sasaran. Sosialisasikan yang benar, jangan bantuan digunakan untuk hal konsumtif,” imbuh Wiratni.
Ketut Meniarta mengatakan saat ini terdapat 440.609 UMKM yang aktif di Bali. Sementara koperasi yang beroperasi sebanyak 5.334 unit. UMKM dan koperasi ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Bali, terlebih di tengah pandemi.
“Sinkronisasi ini bertujuan agar program pusat dan daerah bisa kompak. Yang kita perlukan sekarang ekosistem UMKM dan koperasi bisa berjalan kuat. Tidak parsial lagi, stakeholder yang lain sinkron. Apalagi Pemprov Bali sedang melakukan transformasi ekonomi yang tidak lagi andalkan pariwisata saja. Tujuannya untuk fundamental ekonomi Bali makin kuat," jelas birokrat asal Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini. *nat
Komentar