Tekan Inflasi, Pemkab Bangli Alokasikan Rp 2,7 Miliar
Disperindag rencana menggelar operasi pasar dan Dinas Perhubungan beri subsidi BBM kepada tukang ojek.
BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli menyiapkan anggaran Rp 2,7 miliar lebih untuk menekan dampak inflasi tahun 2022. Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Dewa Agung Bagus Riana Putra, mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 tahun 2022, pemerintah kabupaten agar menyisihkan 2 persen dari sisa Dana Transfer Umum (DTU).
Dewa Riana Putra mengatakan, berdasarkan rapat yang dipimpin Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, anggaran diplot melalui Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. “Dari DTU yang tersisa, 2 persen dialokasikan untuk menekan dampak inflasi. Jumlahnya sebesar Rp 2.757.796.925,” jelas Dewa Riana Putra, Rabu (14/9). OPD telah membuat perencanaan kegiatan. Deadline tanggal 15 September. Jika tidak menganggarkan, risikonya Dana Alokasi Umum (DAU) Bangli akan dipotong.
Anggaran di Dinas Perhubungan Rp 248.220.000, Disperindag Rp 164.362.925, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Rp 356.214.000, dan Dinas PKP Rp 324.000.000. “Paling banyak alokasi anggaran di Dinas Sosial sebesar Rp 1.665.000.000. Ini untuk beberapa kegiatan sosial, seperti pemberian sembako serta bantuan untuk disabilitas,” jelas Dewa Riana Putra. Lima OPD telah membuat perencanaan, seperti Disperindang rencananya membuat operasi pasar. pelaksanaan operasi pasar disarankan di desa yang memiliki populasi masyarakat tinggi. Dinas Perhubungan rencananya memberi subsidi BBM kepada tukang ojek, pelayanan jasa penyeberangan di Danau Batur, hingga angkutan darat. Dinas Koperasi membuat kegiatan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja. *esa
Pemkab Bangli menyiapkan anggaran Rp 2,7 miliar lebih untuk menekan dampak inflasi tahun 2022. Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Dewa Agung Bagus Riana Putra, mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 tahun 2022, pemerintah kabupaten agar menyisihkan 2 persen dari sisa Dana Transfer Umum (DTU).
Dewa Riana Putra mengatakan, berdasarkan rapat yang dipimpin Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, anggaran diplot melalui Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. “Dari DTU yang tersisa, 2 persen dialokasikan untuk menekan dampak inflasi. Jumlahnya sebesar Rp 2.757.796.925,” jelas Dewa Riana Putra, Rabu (14/9). OPD telah membuat perencanaan kegiatan. Deadline tanggal 15 September. Jika tidak menganggarkan, risikonya Dana Alokasi Umum (DAU) Bangli akan dipotong.
Anggaran di Dinas Perhubungan Rp 248.220.000, Disperindag Rp 164.362.925, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Rp 356.214.000, dan Dinas PKP Rp 324.000.000. “Paling banyak alokasi anggaran di Dinas Sosial sebesar Rp 1.665.000.000. Ini untuk beberapa kegiatan sosial, seperti pemberian sembako serta bantuan untuk disabilitas,” jelas Dewa Riana Putra. Lima OPD telah membuat perencanaan, seperti Disperindang rencananya membuat operasi pasar. pelaksanaan operasi pasar disarankan di desa yang memiliki populasi masyarakat tinggi. Dinas Perhubungan rencananya memberi subsidi BBM kepada tukang ojek, pelayanan jasa penyeberangan di Danau Batur, hingga angkutan darat. Dinas Koperasi membuat kegiatan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja. *esa
Komentar