Salah Peanggaran, 254 Guru 6 Bulan Belum Gajian
Untuk bisa menerima gaji, para guru ini harus menunggu revisi anggaran pada APBD Perubahan 2022.
SEMARAPURA, NusaBali
254 guru berstatus pegawai kontrak di Klungkung belum menerima gaji selama enam bulan (Mei - Oktober 2022). Gaji mereka akan dibayarkan secara rapel setelah ada persetujuan Ranperda APBD Perubahan 2022, di gedung DPRD Klungkung, Rabu (7/9).
"Upah mereka nanti akan dirapel, jadi dapatnya sekalian nanti," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung I Ketut Sujana, Rabu (14/9).
Kata Sujana, masalah gaji guru kontrak tersebut terjadi akibat alokasi gaji semua guru kontrak telanjur dimasukkan dalam pos anggaran gaji guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari pos anggaran tenaga kontrak. Saat para guru berstatus kontrak ini mengikuti seleksi P3K dari 484 formasi untuk guru kontrak di Klungkung yang lolos tahap I dan tahap II hanya 230 orang. Sisanya, 254 guru kontrak tidak lolos. "Sehingga untuk bisa menerima gaji, para guru ini harus menunggu revisi anggaran pada APBD Perubahan 2022," ungkap Sujana.
Kata Sujana, para guru kontrak menerima upah Rp 1,6 juta/bulan (kotor), jika dipotong iuran terkait mereka menerima upah bersih Rp 1,4 juta/bulan. Dia mengaku, sejak awal sangat optimis semua guru kontrak di Klungkung lulus P3K. Namun, kenyataannya lebih dari 200 guru tidak lolos. Menurut Sujana banyak guru yang tidak lolos pada tahap kompetensi teknis di masing-masing bidang. "Ketika formasi untuk P3K dibuka, tentu mereka kembali mendapatkan kesempatan untuk ikut test, kita berharap semua bisa lulus," harap Sujana.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan masalah guru enam bulan baru terima gaji ini muncul karena Pemkab memberikan peluang kepada para guru kontrak untuk lulus P3K. Oleh karena itu, uang untuk gaji ada, namun posnya berbeda. "Karena sebelumnya asumsi kami mereka (tenaga kontrak guru) lolos P3K semuanya. Tapi ada 200 lebih yang tidak lolos. Maka tinggal geser pos anggaran di APBD Perubahan," ungkap Suwirta.
Bupati Suwirta juga meminta para tenaga kontrak ini untuk perbaiki kualitas diri agar ke depan ada peluang untuk bisa lolos P3K. Dalam hal ini, pihaknya masih berusaha selamatkam guru kontrak ini dengan hentikan rekrutmen P3K tahap ke-3. "Karena saya lihat banyak guru kontrak ini yang tidak lulus walau sudah seleksi dua tahap. Jika dibuka tahapan ke-3, mereka bisa tersisih dengan yang lain," tegas Bupati Suwirta.*wan
"Upah mereka nanti akan dirapel, jadi dapatnya sekalian nanti," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung I Ketut Sujana, Rabu (14/9).
Kata Sujana, masalah gaji guru kontrak tersebut terjadi akibat alokasi gaji semua guru kontrak telanjur dimasukkan dalam pos anggaran gaji guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari pos anggaran tenaga kontrak. Saat para guru berstatus kontrak ini mengikuti seleksi P3K dari 484 formasi untuk guru kontrak di Klungkung yang lolos tahap I dan tahap II hanya 230 orang. Sisanya, 254 guru kontrak tidak lolos. "Sehingga untuk bisa menerima gaji, para guru ini harus menunggu revisi anggaran pada APBD Perubahan 2022," ungkap Sujana.
Kata Sujana, para guru kontrak menerima upah Rp 1,6 juta/bulan (kotor), jika dipotong iuran terkait mereka menerima upah bersih Rp 1,4 juta/bulan. Dia mengaku, sejak awal sangat optimis semua guru kontrak di Klungkung lulus P3K. Namun, kenyataannya lebih dari 200 guru tidak lolos. Menurut Sujana banyak guru yang tidak lolos pada tahap kompetensi teknis di masing-masing bidang. "Ketika formasi untuk P3K dibuka, tentu mereka kembali mendapatkan kesempatan untuk ikut test, kita berharap semua bisa lulus," harap Sujana.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan masalah guru enam bulan baru terima gaji ini muncul karena Pemkab memberikan peluang kepada para guru kontrak untuk lulus P3K. Oleh karena itu, uang untuk gaji ada, namun posnya berbeda. "Karena sebelumnya asumsi kami mereka (tenaga kontrak guru) lolos P3K semuanya. Tapi ada 200 lebih yang tidak lolos. Maka tinggal geser pos anggaran di APBD Perubahan," ungkap Suwirta.
Bupati Suwirta juga meminta para tenaga kontrak ini untuk perbaiki kualitas diri agar ke depan ada peluang untuk bisa lolos P3K. Dalam hal ini, pihaknya masih berusaha selamatkam guru kontrak ini dengan hentikan rekrutmen P3K tahap ke-3. "Karena saya lihat banyak guru kontrak ini yang tidak lulus walau sudah seleksi dua tahap. Jika dibuka tahapan ke-3, mereka bisa tersisih dengan yang lain," tegas Bupati Suwirta.*wan
Komentar