Novanto Pilih Mundur
10 dari 17 anggota MKD rekomendasi sanksi ‘sedang’ untuk Setya Novanto, sementara 7 orang lagi sanksi ‘berat’
Terkait soal pengganti Novanto sebagai Ketua DPR, JK mengaku tidak mengetahuinya dan menyerahkannya ke mekanisme DPR. “Itu saya tak tahu. Kalau dari segi partai ya Golkar. Cuma dari DPR sendiri itu mereka harus merundingkan," terang mantan Ketua Umum DPP Golkar ini.
Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR bakal tetap berasal dari Fraksi Golkar. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU MD3 disebutkan, Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 87 ayat (2) huruf b menyatakan Pimpinan DPR diberhentikan karena:
‘Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR’. Bila seorang Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, Pasal 87 ayat (3) menyatakan pimpinan yang lain menetapkan salah seorang dari mereka untuk melaksanakan tugas dari Pimpinan DPR yang berhenti itu. Selanjutnya, pada Pasal 87 ayat (4) menjelaskan bahwa pengganti Pimpinan DPR akan berasal dari fraksi partai yang sama.
Berikut bunyinya, ‘Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama’. Dalam Pasal 88 disebutkan ketentuan lebih lanjut soal tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Di sisi lain, kubu Golkar belum membicarakan masalah pengganti Novanto sebagai ketua DPR. "Kita sampai saat ini belum bicarakan, kita baru mengetahui keputusan baru berjalan," ujar Ketua DPP Golkar Munas NMusa Dua, Firman Soebagyo.
Firman mengatakan, belum saatnya bicara soal pengganti Novanto, karena hal itu tentu akan dirapatkan di DPP Golkar. Partai juga lebih dulu akan membahas pengunduran diri Novanto yang baru diumumkan semalam. "Kita jangan terlalu pagi, masih suasana kebatinan, itu teman-teman kita semua. Kita serahkan mekanisme partai," ujar Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR.
Paparan senada disampaikan Bendahara Umum DPP Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Menurut Bamsoet, belum ada pembicaraan maupun arahan dari partai kepada fraksi soal pengganti Ketua DPR. "Belum ada arahan dari partai," tandas Bamsoet. 7 nar
1
2
Komentar