Bali Alokasikan Rp 8,9 M untuk Kendalikan Inflasi
Arahan pemerintah pusat, pemda harus alokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar 2 % dari besaran DTU. Untuk Bali, 2 % DTU sekitar Rp 8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan sekitar Rp 8,9 miliar.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar untuk mengendalikan inflasi di Pulau Dewata hingga akhir 2022, agar dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Jumat (16/9/2022), mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat maka pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun.
“Dua persen ini dari sisa untuk tiga bulan ke depan. Untuk Bali, dua persen dari DTU yang tersisa itu sekitar Rp 8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan lebih yakni sekitar Rp 8,9 miliar,” ujar Dewa Indra.
Pada Juli 2022 inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.
“Di Bali ini, kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana,” ucapnya. Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen.
Dewa Indra menambahkan dari sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, maka komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan telur yang bisa dilakukan intervensi oleh pemda.
“Semua bupati/walikota sudah diperintahkan Bapak Gubernur untuk mengecek jumlah produksinya, apakah ada penurunan produksi? Kalau ada, Gubernur sudah menginstruksikan supaya bupati/walikota yang daerahnya sebagai produsen dari komoditas itu seperti cabai, bawang agar berupaya meningkatkan produksi,” kata Sekda Dewa Indra.
Cara untuk meningkatkan produksi, lanjut dia, dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah disanggupi oleh para bupati/walikota se–Bali.
Kemudian, lanjutnya, juga harus diperhatikan jalur distribusi apakah ada gangguan atau tidak. “Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi,” tandasnya.
Khusus untuk mengendalikan harga-harga, kata Sekda Dewa Indra, petani tidak diminta menurunkan harga agar mereka dapat menikmati keuntungan dari inflasi yang terjadi di Bali. “Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasi,” imbuhnya.
“Pemprov Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas ini yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk membantu distribusi komoditas ini,” kata Sekda Dewa Indra. *ant
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Jumat (16/9/2022), mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat maka pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun.
“Dua persen ini dari sisa untuk tiga bulan ke depan. Untuk Bali, dua persen dari DTU yang tersisa itu sekitar Rp 8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan lebih yakni sekitar Rp 8,9 miliar,” ujar Dewa Indra.
Pada Juli 2022 inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.
“Di Bali ini, kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana,” ucapnya. Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen.
Dewa Indra menambahkan dari sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, maka komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan telur yang bisa dilakukan intervensi oleh pemda.
“Semua bupati/walikota sudah diperintahkan Bapak Gubernur untuk mengecek jumlah produksinya, apakah ada penurunan produksi? Kalau ada, Gubernur sudah menginstruksikan supaya bupati/walikota yang daerahnya sebagai produsen dari komoditas itu seperti cabai, bawang agar berupaya meningkatkan produksi,” kata Sekda Dewa Indra.
Cara untuk meningkatkan produksi, lanjut dia, dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah disanggupi oleh para bupati/walikota se–Bali.
Kemudian, lanjutnya, juga harus diperhatikan jalur distribusi apakah ada gangguan atau tidak. “Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi,” tandasnya.
Khusus untuk mengendalikan harga-harga, kata Sekda Dewa Indra, petani tidak diminta menurunkan harga agar mereka dapat menikmati keuntungan dari inflasi yang terjadi di Bali. “Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasi,” imbuhnya.
“Pemprov Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas ini yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk membantu distribusi komoditas ini,” kata Sekda Dewa Indra. *ant
Komentar