Mendes PDTT Minta Perbekel Atensi Etika Warga di Medsos

Termasuk mengatensi persoalan etika masyarakat dalam memanfaatkan media sosial (medsos). Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar di sela-sela sambutannya dalam acara launching program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD), di Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (20/9). Pada kesempatan tersebut, Abdul Halim juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 32 perbekel di Jembrana yang desanya telah ditetapkan sebagai desa mandiri.  

Abdul Halim menyampaikan, perbekel yang desanya telah mencapai desa mandiri agar jangan khawatir dana desa-nya akan berkurang. Justru dalam konsep yang dibangun saat ini, kucuran dana desa ke desa mandiri harus semakin ditingkatkan.

“Kenapa? Narasinya sederhana. Kalau desa belum mandiri fokus infrastruktur. Tetapi kalau sudah mandiri yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Mengelola SDM jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada mengelola infrastruktur,” ujarnya.

Singkatnya, kata Abdul Halim, fokus garapan desa mandiri adalah mewujudkan agar warga desanya semakin berkembang. Bagaimana agar warga desa semakin pintar dan kebutuhan gizi masyarakat semakin meningkat. “Tidak lagi ngomong stunting. Tetapi ngomong gizi. Kalau stunting itu kan batas minimal terpenuhinya gizi. Tetapi kalau sudah di atas stunting, sudah desa mandiri, berpikir bagaimana gizinya terus meningkat. Sehingga otaknya, selnya semakin besar, dan itu lah yang kemudian menjadi modal untuk menyongsong masa depan yang lebih kompleks,” ucapnya.

Di samping itu, Abdul Halim menyampaikan, sikap dan perilaku masyarakat desa juga menjadi perhatian desa mandiri. Pihaknya sangat prihatin dengan perilaku masyarakat dalam bermain medsos dengan bahasa-bahasa tidak sopan. “IT bagus, sangat bagus dan positif bagi banyak hal. Tetapi ajari juga dampak negatifnya. Yaitu termasuk perilaku kehilangan atau berkurangnya tata krama. Saya sering baca di media sosial, orang nyebut orang lain, ngumpat orang lain tanpa beban. Nanti desa mandiri harus memantau warganya. Jangan sampai warganya berperilaku seperti itu,” tegasnya.

Abdul Halim menambahkan, ketika ada warga yang beretika tidak baik di medsos, bukan berarti harus langsung dibawa ke ranah hukum. Namun diedukasi agar tidak kembali melakukan hal yang sama.

“Ini juga bagian penting yang harus menjadi perhatian kita semua. Karena tantangan ke depan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjaga sikap dan perilaku. Kita punya adat ketimuran yang luar biasa, tata krama, sopan santun yang luar biasa yang tidak dimiliki bangsa lain,” ujarnya.

Jika tidak diperhatikan secara serius, dirinya khawatirkan degradasi moral di medsos itu akan terbawa ke kehidupan nyata. Secara tidak langsung, hal seperti itu dapat merusak moral generasi penerus Indonesia. “Ini bahaya banget kalau tetap dibiarkan. Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, ini menjadi konsep kita, bahwa desa mandiri tugasnya justru jauh lebih berat daripada di bawahnya,” tegas Abdul Halim.

Abdul Halim juga mengapresiasi pembangunan desa di Jembrana. Menurutnya, pada 2014 sebelum ada dana desa, masih ada 8 desa tertinggal dan belum ada sama sekali desa mandiri di Jembrana. Namun saat ini, dari 41 desa se-Jembrana, sudah ada 32 desa mandiri. Kemudian sisanya, 8 desa maju dan 1 desa berkembang.

Di samping memberikan sertifikat penghargaan kepada para perbekel yang sudah berstatus desa mandiri, Abdul Halim juga menyerahkan sertifikat pengarahan Bhakti Desa Pertama kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba. Sertifikat penghargaan itu diberikan karena sudah tidak ada lagi desa yang masuk sangat tertinggal dan tertinggal.

“Nanti kalau sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang, maka penghargaannya naik menjadi Bhakti Desa Madya. Kalau seluruh desa sudah mandiri, maka Bupati mendapat penghargaan Bhakti Desa Utama. Nanti mudah-mudahan tidak perlu waktu lama lagi, saya bisa hadir ke sini (Jembrana) untuk membawa piagam Bhakti Desa Utama,” kata Abdul Halim. *ode