Dewan Minta Anggaran Pokir Terakomodir di APBD 2023
BANGLI, NusaBali
DPRD Bangli menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian Ranperda tentang APBD 2023 di Kantor DPRD Bangli, Rabu (21/9).
Dewan minta anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bangli masuk pada APBD 2023. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada didampingi Wakil Ketua I Komang Carles.
Vokalis Fraksi Demokrat, I Made Krisnawa, soroti rancangan anggaran belanja hibah tahun 2023 sebanyak Rp 56 milliar lebih. Fraksi Demokrat berharap Pemkab Bangli mengakomodir pokir DPRD yang sudah terinput dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 tahun 2019. “Kami minta Pemkab Bangli memperhatikan belanja banten upasaksi agar sesuai ketentuan,” ungkap Made Krisnawa.
Fraksi Demokrat juga minta penjelasan terkait pendapatan daerah tahun 2023 yang dirancang Rp 1,071 triliun lebih, turun dibanding rancangan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 1,139 triliun lebih. Justru belanja operasional tahun 2023 dirancang naik Rp 861 miliar lebih dari rancangan tahun 2022 sebesar Rp 812 miliar. Pandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani Rakyat yang dibacakan I Ketut Guna meminta Pemkab Bangli lebih serius dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat berupa bantuan sosial (bansos) yang bisa diterima langsung oleh masyarakat.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar, I Nyoman Basma meminta daftar penerima hibah betul-betul selektif dan diprioritaskan untuk penguatan perekonomian masyarakat. Fraksi Golkar minta anggaran untuk mendukung pokok-pokok pikiran dewan yang terhimpun melalui reses. Fraksi Golkar juga mempertanyakan penyerahan punia undangan upacara adat oleh bupati. Kenyataannya, sering ada oknum legislatif dan bahkan orang yang tidak berada di lingkungan pemerintahan menyerahkan punia secara simbolis ke masyarakat. “Fraksi Golkar minta penjelasan serta dasar hukumnya,” tegas Nyoman Basma.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya yang dibacakan I Wayan Merta Suteja berharap Pemkab Bangli dalam penyusunan rencana kerja anggaran agar pro rakyat. Pada rapat paripurna itu, eksekutif dihadiri Sekda IB Gede Giri Putra bersama jajaran Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli. *esa
Komentar