Lahan Produktif Perlu Dilindungi
Jaga Ketahan Pangan
JAKARTA, NusaBali
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Bali, Made Urip mengatakan, setiap tahun alih fungsi lahan begitu masif.
Oleh karenanya, lahan produktif perlu dilindungi. Hal tersebut demi menjaga ketahanan pangan di tanah air. "Kalau tidak diproteksi, apalagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak punya komitmen dan tak peduli dengan alih fungsi lahan, lama-lama kita tidak bisa menjaga ketahanan pangan. Selain itu, tidak bisa menegakkan kedaulatan pangan," ujar Made Urip saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara, Rabu (21/9).
Terbukti, lanjut Made Urip, ketika pemerintah membuka satu juta lahan di Kalimantan Tengah hasilnya tidak seberapa. Menurut pria dari Fraksi PDI Perjuangan ini, satu hektar tanah di Pulau Jawa berbeda dengan di sana. Untuk itu, menjaga lahan pertanian yang produktif di Pulau Jawa merupakan pilihan terbaik.
Ketimbang mencetak sawah-sawah baru di luar Pulau Jawa yang produktivitasnya lebih kecil. "Jadi, proteksi lahan-lahan produktif di Pulau Jawa perlu dilakukan supaya tidak tergerus banyak oleh kepentingan di luar pertanian," ucap Made Urip.
Dengan melakukan langkah tersebut, peraih suara terbesar ketujuh secara nasional ini yakin ketahanan pangan Indonesia bisa terjaga. Bagi Made Urip, ketahanan pangan saat ini menjadi isu penting. Terlebih Badan Pangan Dunia telah memperkuat pula, kelak akan terjadi krisis pangan.
Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri agar ketahanan pangan tetap terjaga. Caranya, selain dengan melindungi lahan produktif agar tidak mengalami alih fungsi, dapat pula memperhatikan produk-produk yang bisa menjaga ketahanan pangan.
Made Urip pun, menyoroti tentang rencana Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk menggarap komoditas kedelai. Menurut Made Urip, rencana tersebut terlalu ambisius. Lantaran dari tahun ke tahun, beberapa menteri sudah ada yang menggarap kedelai.
Kebutuhan kedelai kita hampir mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sedangkan produksi maksimal secara nasional sekitar 700 ribu ton.
"Setiap menteri punya rencana besar untuk garap kedelai, tetapi tidak jalan di lapangan. Petani tidak punya minat menanam kedelai, entah apa penyebabnya," ucap Made Urip.
Pria yang sudah lima periode menjadi wakil rakyat ini menyarankan, Kementerian Pertanian untuk mencermati kembali rencana itu agar jangan sampai membuang-buang anggaran dan hasil tidak maksimal. "Itu catatan saya untuk Menteri Pertanian. Lebih baik cari produk lain yang bisa menjaga ketahanan pangan kita," tegas Made Urip. *k22
Komentar