Udeng Barak Saput Poleng Siswa Jadi Pertanyaan

Bagi siswa laki-laki mereka mengenakan udeng barak dan saput poleng. Sementara siswi yang perempuan mengenakan selendang merah dan kamen hitam.  Pemilihan warna merah itu menjadi gunjingan wali murid yang mempertanyakan hal tersebut. Bahkan dalam postingan di media sosial, ada wali murid yang menginginkan Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menjelaskan makna busana tersebut.

Seperti yang disampaikan akun Nrah Sgoel Ferona Var diunggah dalam laman Suara Rakyat Tabanan. Pada intinya dia menginginkan Bupati Sanjaya menyampaikan makna busana yang dikenakan siswa. Bahkan pemerintah diminta jangan membuat aturan yang berlebihan karena suasana ekonomi orangtua siswa lagi tidak normal.

Bahkan akun tersebut pun menginginkan jika memang warna busana tersebut diwajibkan, pemerintah diminta memberikan pakaian secara gratis. Akun itu tak ingin siswa diberikan doktrin yang bermacam-macam.

Terpisah Kepala SMPN 1 Tabanan I Wayan Widarsa mengatakan, busana yang dimaksud itu memang sudah ada beberapa siswa SMPN 1 Tabanan yang mengenakan mulai Kamis (22/9).

Hanya saja tidak ada surat edaran untuk mengenakan busana tersebut, melainkan imbauan yang didapat dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). "Imbauan ini dari MKKS," katanya.

Karena hanya imbauan, jadi penggunaan busana itu tidak wajib. Bagi siswa yang sudah memiliki dipersilakan memakai, namun bagi siswa yang tidak punya boleh tidak menggunakan. "Tidak ada aturan wajib untuk mengenakan. Kalau di SMPN 1 Tabanan tidak semua menggunakan ada yang tidak. Jadi sifatnya tidak mewajibkan," aku Widastra.

Sementara itu Sekda Tabanan Gede Susila mengatakan, terkait busana yang sedang dibicarakan sejumlah orangtua siswa tidak ada edaran dari Pemerintah Tabanan untuk mengenakan hal tersebut. Namun penggunaan ini hanya mengedepankan budaya Bali di Tabanan sebagai ikon Tabanan. "Jadi tidak ada imbauan maupun surat edaran untuk penggunaan tersebut, sekaligus tidak mewajibkan bagi siswa," jelasnya.

Menurutnya penggunaan busana tersebut adalah melambang konsep rwa bhineda atau lambang tridatu. "Jadi tidak unsur lain lain maupun politik. Unsur kebersamaan dan keserasian saja. Sekali lagi tidak ada Pak Bupati mengarahkan atau mewajibkan," kata Susila, mantan Kadisdik Tabanan ini. *des