Rekomendasi SGB Tersandera Kasus e-KTP

DENPASAR, NusaBali
Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto terancam jadi tersangka, hingga dibayangi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggusur posisinya. Jika ini terjadi, proses penerbitan rekomendasi Calon Gubernur (Cagub) Bali 2018 untuk Ketua DPD I Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, pun tersandera.

Informasi yang dihimpun NusaBali di internal Golkar Bali, Selasa (25/4), kalau sampai terjadi Munaslub untuk lengserkan Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum DPP Golkar, maka ada dua hal yang akan terjadi terkait Pilgub Bali 2018. Pertama, rekomendasi Cagub Bali 2016 buat SGB (Sudikerta Gubernur Bali) dari DPP Golkar bisa molor. Kedua, bisa saja terjadi pergantian Cagub Bali 2018 yang akan diusung Golkar.

“Rekomendasi Cagub Bali 2018 buat SGB semakin digantung. Apalagi, kasus e-KTP memunculkan wacana Munaslub Golkar. Kalau samoai terjadi pergantian Ketua Umum DPP Golkar, bisa berubah lagi figur yang direkomendasi sebagai Cagub Bali 2018,” ujar kader senior Golkar ini di Denpasar, Selasa kemarin.

Dia menyebutkan, kalau terjadi Munaslub Golkar, perjuangan berat bagi SGB untuk dapat rekomendasi Cagub Bali 2018. Sebab, SGB selama ini dikenal dekat dengan kekuasaan, yakni Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI. K

“Makanya, SGB harus pintar-pintar membaca arah angin kalau terjadi Munaslub Golkar, supaya tiket rekomendasi Cagub Bali 2018 tetap aman,” tegas sumber yang selama ini memiliki jaringan kuat ke elite DPP Golkar tersebut.

Sedangkan kader senior Golkar Bali lainnya, terang-terangan mengatakan DPP Golkar sudah menyiapkan jago alternatif, selain Sudikerta, sebagai Cagub Bali 2018. “Kalau kondisi terburuk terjadi, bisa saja ada perubahan Cagub Bali ke Pilgub 2018. SGB harus siaps-ap minggir. Sebab, situasi di internal DPP Golkar akan berubah,” katanya.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, AA Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, menyatakan kasus e-KTP tidak bisa dicampiradukkan dengan masalah rekomendasi Cagub Bali 2018. Gus Adhi menegaskan, terkait kasus e-KTP, semua pihak harus kedepankan praduga tak bersalah.

“Jangan berspekulasi macam-macam soal kasus e-KTP. Karena ini masalah hukum yang mana harus kedepankan praduga tak bersalah. Orang dinyatakan bersalah kalau ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” sergah anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini.

Menurut Gus Adhi, tidak ada hubungannya antara kasus e-KTP dan rekomendasi Cagub Bali 2018. Kasus e-KTP adalah perkara hukum, sementara rekomendasi Cagub Bali 2018 merupakan masalah kelembagaan Partai Golkar. “Jauh berbeda itu. Kalau ada yang mengaitkan kasus e-KTP ke rekomendasi Cagub Bali 2018, itu tidak eloklah,” tandas Gus Adhi.

Gus Adhi menyebutkan, rekomendasi Cagub Bali 2018 untuk sudah diputuskan akan diserahkan setelah ada dewasa ayu (hari baik). Menurut Gus Adhi, Sudikerta sudah ditetapkan sebagai Cagub Bali 2018 melalui Rapat Pleno Tim Pilkada DPP Golkar, 16 Maret 2017 lalu. “Tinggal penyerahkan rekomendasi saja dari DPP Golkar kepada DPD I Golkar Bali,” ujar putra politisi senior mantan anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali 2009-2014, I Gusti Ketut Adhiputra ini.

DPP Golkar, kata Gus Adhi, rencananya akan menggelar Rapat Tim Pilkada, Rabu (26/4) ini. Dalam rapat hari ini akan dibahas juga perkembangan di daerah, termasuk evaluasi hasil Pilgub DKI Jakarta 2017. “Besok (hari ini) ada Rapat Tim Pilkada DPP Golkar. Banyak hal yang akan dibahas di situ,” ujar politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, membantah adanya Munaslub Golkar terkait kasus e-KTP. "Munaslub Golkar itu hanya wacana segelintir orang. Golkar saat ini solid kok," tegas Wijaya. Dia menegaskan, rekomendasi Cagub Bali 2018 tetap untuk SGB, tidak ada perubahan apa pun. "SGB tetap Cagub Bali 2018 dari Golkar," tandas Wijaya. * nat