Demokrat Ajak Kawal Pemilu 2024

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Haeron pun, mengajak masyarakat agar Pemilu 2024 mendatang perlu dikawal. Sementara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan tuduhan Pemilu curang tidak beralasan.

"Mari kita jadikan pernyataan bapak SBY menjadi gerakan moral kita dalam mengawal pemilu 2024 yang sehat, demokratis dan menjadi pestanya rakyat," ujar Herman Haeron dalam Dialektika Demokrasi dengan tema Benarkah Pemilu 2024 akan Curang? di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (29/9).

Ketua BPOKK DPP Demokrat ini menyatakan, apa yang disampaikan oleh SBY sebetulnya berada di ruang tertutup dan internal partai. SBY juga bicara sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat. Ibaratnya, orang tua yang sedang bicara dengan anak-anaknya.

Namun, bocor dan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, tidak perlu ada yang merasa harus pasang badan dan berdebat mengenai itu. Pria yang duduk di Komisi VI DPR RI ini menilai, SBY bukan termasuk orang yang menyampaikan informasi asal-asalan. Dia yakin, informasi itu valid dan terkonfirmasi.

Menurut Herman Haeron, namanya informasi, bisa saja terjadi dan bisa pula tidak terjadi Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Untuk itu, Pemilu 2024 perlu dikawal bersama-sama agar betul-betul terwujud sebuah proses demokrasi yang sehat dan menjadi pestanya rakyat. Herman Haeron menegaskan, bahwa pernyataan SBY tidak menuduh penyelenggara Pemilu.

Melainkan, ada kelompok yang akan mensetting. "Tidak ada satu pun, kalimat yang menyatakan penyelenggara pemilu itu akan curang, tetapi potensi untuk ke sana dalam rangka menyeting supaya dua kandidat. Dua kandidat itu dari pihak mereka, pihak mereka siapa? Saya tidak punya kewajiban untuk menjabarkan di sini," papar Herman Haeron.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, jika bicara kecurangan terkait Pemilu harus mendasar. Tidak boleh mengatakan konon. Sebab, jika konon adalah sebuah informasi yang perlu dikonfirmasi lagi. Terlebih bila hanya ada dua pasang calon presiden dikatakan curang.

Padahal, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam peraturan perundang-undangan menetapkan 20 persen perolehan kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara secara nasional. Oleh karena itu, jika ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden, perlu mendapat dukungan rakyat.

"Artinya, ayo raih dukungan rakyat. Bekerja keraslah meraih dukungan rakyat sehingga tidak menyalahkan produk yang kita buat sendiri. Kalau kita tidak mampu memenuhinya, jangan katakan berpotensi curang. Melainkan berbenahlah, rebut kepercayaan rakyat dalam Pemilu agar partai bisa memperoleh syarat mengajukan calon," tegas Masinton.

Jika partai tidak bisa memenuhi persyaratan, lanjut Masinton, UU juga mengaturnya. Mereka bisa gabung dengan partai lain (koalisi). "Oleh karena itu, bangun komunikasi. Yakinkan partai-partai lain agar bisa mencalonkan bersama-sama. Bila tidak pintar melobi, jangan menuding curang," papar Masinton.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan, saat ini belum tahapan pencalonan presiden. Sekarang masih dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu. Untuk itu, munculnya perdebatan mengenai masalah tersebut, dia menganggap wajar antara partai yang berkuasa dan oposisi.

"Hadirnya Bawaslu itu, untuk meredusir kecurangan. Kecurangan tidak mungkin juga dihilangkan, itu hal yang mustahil karena kompetisi begitu kompetitif. Kami akan menjaga semua agar on the track," imbuh Rahmat Bagja. Rahmat Bagja pun menilai, perdebatan tersebut muncul sebagai warning up menjelang Pemilu.

Sedangkan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, apa yang dikatakan SBY memiliki efek besar ketimbang AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang bicara. Hal tersebut menjadi positif bagi Demokrat sehingga Demokrat santer diperbincangkan publik.

"Ini sama saja iklan gratis bagi Demokrat, karena biaya partai itu besar. Salah satunya biaya untuk dibicarakan publik. Mungkin beliau memahami itu. Omongan beliau positif juga bagi Demokrat. Itulah efek SBY sebagai tokoh indentity partainya Demokrat," jelas Pangi. *k22