Ramai 'Nasdrun' di Medsos
Parpol Khawatirkan Picu Politik Identitas
‘Istilah-istilah cebong, kampret, kadrun, Nasdrun, dan apa lagi nantinya, menyebabkan polusi dan udara politik menjadi pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa’
JAKARTA,NusaBali
Istilah 'Nasdrun' menggema di media sosial usai Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Sejumlah parpol pun khawatir hal itu bakal memicu politik identitas yang tidak sehat.
PPP misalnya, menyebut belum apa-apa aroma politik identitas seperti Pemilu 2019 sudah muncul. "Pilpres itu kan belum resmi kan. Belum dimulai, karena calonnya siapa saja belum, sudah kemudian itu tadi ujaran kebencian politik identitas itu dinaikkan. Nah, itu yang PPP itu nggak mau," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detik.com, Senin (10/10/2022).
Menurut Arsul, PPP sebagai partai Islam rentan dikaitkan dengan politik identitas. Arsul menilai politik identitas tidak bisa dihapuskan, namun harus dipraktikkan dengan sehat. "Artinya, karena PPP ini sebagai partai Islam yang rentan dengan dikaitkan dengan politik identitas. Politik identitas itu nggak mungkin dihapuskan dan juga nggak perlu dihapus, kan kalau dihapus PPP susah. Kan ini partai Islam, tetapi kan harus politik identitas yang sehat," kata Arsul.
Soal Nasdrun, Partai Amanat Nasional (PAN) juga bereaksi keras. PAN secara tegas menolak gaya politik identitas dan menyebut istilah Nasdrun bisa jadi racun yang mengotori masyarakat. "Istilah tersebut adalah bentuk framing media yang destruktif dan menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia," tegas Waketum PAN Viva Yoga Mauladi seperti dilansir dari detikNews, Senin (10/10/2022).
Viva menambahkan, istilah Nasdrun sama seperti pertarungan cebong vs kampret, kadrun, dan sebagainya. Semuanya, kata Viva, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. "Istilah-istilah cebong, kampret, kadrun, Nasdrun, dan apa lagi nantinya, menyebabkan polusi dan udara politik menjadi pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menganggap sebutan itu (Nasdrun) muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka kepada NasDem dan Anies. Ali tak memusingkan munculnya sebutan Nasdrun yang berseliweran di media sosial.
"Partai baru, baru mendaftar kali. NasDem kan namanya Nasional Demokrat, kok Nasdrun itu. Nggak kenal saya. Itu partai baru itu. (Soal Nasdrun dikaitkan dengan logo NasDem) Ya itu mungkin dianggap NasDem mau berkoalisi dengan Nasdrun," kata Ali seperti dilansir detik.com, Senin (10/10).
Ali mengatakan pihaknya tak mengenal istilah 'kadrun' di perpolitikan nasional. Ali mengatakan NasDem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi. "Kita nggak pernah mengenal kadrun dalam perpolitikan kita itu. Itukan hanya istilah yang dilekatkan ke orang. Apa bedanya dulu ada kampret, cebong. Ya politik ini jangan membuat kita terlalu sensitif. Bagi NasDem begini, NasDem mengusung politik kecerdasan yang dengan tujuan kita menguatkan demokrasi. Kalau kita masuk di ruang-ruang itu ya kita pada akhirnya tidak menjadi bagian dari orang yang akan berkontribusi menguatkan demokrasi kita, sehingga menurut saya ya nggak perlu kita tanggapi. NasDem nggak pernah sensitif ke hal-hal yang seperti itu," ujarnya. *
PPP misalnya, menyebut belum apa-apa aroma politik identitas seperti Pemilu 2019 sudah muncul. "Pilpres itu kan belum resmi kan. Belum dimulai, karena calonnya siapa saja belum, sudah kemudian itu tadi ujaran kebencian politik identitas itu dinaikkan. Nah, itu yang PPP itu nggak mau," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detik.com, Senin (10/10/2022).
Menurut Arsul, PPP sebagai partai Islam rentan dikaitkan dengan politik identitas. Arsul menilai politik identitas tidak bisa dihapuskan, namun harus dipraktikkan dengan sehat. "Artinya, karena PPP ini sebagai partai Islam yang rentan dengan dikaitkan dengan politik identitas. Politik identitas itu nggak mungkin dihapuskan dan juga nggak perlu dihapus, kan kalau dihapus PPP susah. Kan ini partai Islam, tetapi kan harus politik identitas yang sehat," kata Arsul.
Soal Nasdrun, Partai Amanat Nasional (PAN) juga bereaksi keras. PAN secara tegas menolak gaya politik identitas dan menyebut istilah Nasdrun bisa jadi racun yang mengotori masyarakat. "Istilah tersebut adalah bentuk framing media yang destruktif dan menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia," tegas Waketum PAN Viva Yoga Mauladi seperti dilansir dari detikNews, Senin (10/10/2022).
Viva menambahkan, istilah Nasdrun sama seperti pertarungan cebong vs kampret, kadrun, dan sebagainya. Semuanya, kata Viva, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. "Istilah-istilah cebong, kampret, kadrun, Nasdrun, dan apa lagi nantinya, menyebabkan polusi dan udara politik menjadi pengap, tidak sehat, dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menganggap sebutan itu (Nasdrun) muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka kepada NasDem dan Anies. Ali tak memusingkan munculnya sebutan Nasdrun yang berseliweran di media sosial.
"Partai baru, baru mendaftar kali. NasDem kan namanya Nasional Demokrat, kok Nasdrun itu. Nggak kenal saya. Itu partai baru itu. (Soal Nasdrun dikaitkan dengan logo NasDem) Ya itu mungkin dianggap NasDem mau berkoalisi dengan Nasdrun," kata Ali seperti dilansir detik.com, Senin (10/10).
Ali mengatakan pihaknya tak mengenal istilah 'kadrun' di perpolitikan nasional. Ali mengatakan NasDem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi. "Kita nggak pernah mengenal kadrun dalam perpolitikan kita itu. Itukan hanya istilah yang dilekatkan ke orang. Apa bedanya dulu ada kampret, cebong. Ya politik ini jangan membuat kita terlalu sensitif. Bagi NasDem begini, NasDem mengusung politik kecerdasan yang dengan tujuan kita menguatkan demokrasi. Kalau kita masuk di ruang-ruang itu ya kita pada akhirnya tidak menjadi bagian dari orang yang akan berkontribusi menguatkan demokrasi kita, sehingga menurut saya ya nggak perlu kita tanggapi. NasDem nggak pernah sensitif ke hal-hal yang seperti itu," ujarnya. *
Komentar