Koster 'Sodok' Fraksi Demokrat
Patahkan Kecurigaan Penunjukan Langsung di Proyek PKB
Koster juga menegaskan dalam pelaksanaan proyek PKB tidak ada yang main-main. Jika ada yang main, pihaknya akan menindak tegas
DENPASAR,NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster menyodok Fraksi Demokrat yang mengkritisi proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB), di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Klungkung. Koster mematahkan kecurigaan Fraksi Demokrat, yang menengarai ada ‘pecah-pecah’ pekerjaan proyek PKB untuk memuluskan mekanisme penunjukan langsung.
Pernyataan keras Koster itu disampaikan langsung dalam sidang paripurna dewan di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (17/10) siang. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, Koster membeber pelaksanaan proyek PKB senilai Rp 2,5 triliun itu, tendernya dilaksanakan terbuka. “Tidak ada pecah-pecah proyek dengan tujuan untuk memudahkan pola penunjukan langsung. Nggak ada itu, saya tidak ada intervensi sedikitpun,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
“Jadi sekali lagi paket-paket itu bukan untuk tunjuk langsung, karena semuanya ada mekanismenya. Saya tidak ada intervensi. Tendernya terbuka, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangan berpikir lain-lain dan curiga ada bagi-bagi proyek. No!! Saya tegaskan ini kepada Fraksi Demokrat,” sodok Ketua DPD PDI Perjuangan ini.
Koster juga menegaskan dalam pelaksanaan proyek PKB tidak ada yang main-main. Jika ada yang main, pihaknya akan menindak tegas. Karena kata Koster, dalam pelaksanaan proyek PKB, unsur penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam tim. “Kalau ada yang main-main disini saya tindak tegas itu,” ujarnya.
Mantan Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali tiga periode ini menyebutkan, dirinya ngayah (mengabdi) sebagai Gubernur Bali dengan fokus, tulus dan lurus. “Apalagi saya cari? Jadi gubernur sikat gigi saja sudah diurus negara. Tinggi gunung, landainya jurang, dalamnya kehidupan ini sudah saya lalui semuanya. Tinggal mengabdi untuk Bali saja,” tegas Koster disambut tepuk tangan hadirin.
Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Utami Dwi Suryadi di sidang paripurna pekan lalu disebutkan, proyek PKB jika memang satu paket hendaknya jangan dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan, apalagi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan dengan penunjukan langsung tanpa tender. Kata Utami, pola itu memang baik untuk pemerataan, namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Atas jawaban Gubernur Koster soal pelaksanaan proyek PKB Klungkung, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra dikonfirmasi NusaBali mengatakan, apresiasi dengan jawaban Gubernur Koster yang gamblang. “Kita apresiasi jawaban Pak Gubernur yang terang benderang dan jelas. Apa yang kami sampaikan itu artinya direspon dan diperhatikan serius oleh Pak Gubernur,” ujar Sewi Putra.*nat
Pernyataan keras Koster itu disampaikan langsung dalam sidang paripurna dewan di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (17/10) siang. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, Koster membeber pelaksanaan proyek PKB senilai Rp 2,5 triliun itu, tendernya dilaksanakan terbuka. “Tidak ada pecah-pecah proyek dengan tujuan untuk memudahkan pola penunjukan langsung. Nggak ada itu, saya tidak ada intervensi sedikitpun,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
“Jadi sekali lagi paket-paket itu bukan untuk tunjuk langsung, karena semuanya ada mekanismenya. Saya tidak ada intervensi. Tendernya terbuka, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangan berpikir lain-lain dan curiga ada bagi-bagi proyek. No!! Saya tegaskan ini kepada Fraksi Demokrat,” sodok Ketua DPD PDI Perjuangan ini.
Koster juga menegaskan dalam pelaksanaan proyek PKB tidak ada yang main-main. Jika ada yang main, pihaknya akan menindak tegas. Karena kata Koster, dalam pelaksanaan proyek PKB, unsur penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam tim. “Kalau ada yang main-main disini saya tindak tegas itu,” ujarnya.
Mantan Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali tiga periode ini menyebutkan, dirinya ngayah (mengabdi) sebagai Gubernur Bali dengan fokus, tulus dan lurus. “Apalagi saya cari? Jadi gubernur sikat gigi saja sudah diurus negara. Tinggi gunung, landainya jurang, dalamnya kehidupan ini sudah saya lalui semuanya. Tinggal mengabdi untuk Bali saja,” tegas Koster disambut tepuk tangan hadirin.
Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Utami Dwi Suryadi di sidang paripurna pekan lalu disebutkan, proyek PKB jika memang satu paket hendaknya jangan dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan, apalagi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan dengan penunjukan langsung tanpa tender. Kata Utami, pola itu memang baik untuk pemerataan, namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Atas jawaban Gubernur Koster soal pelaksanaan proyek PKB Klungkung, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra dikonfirmasi NusaBali mengatakan, apresiasi dengan jawaban Gubernur Koster yang gamblang. “Kita apresiasi jawaban Pak Gubernur yang terang benderang dan jelas. Apa yang kami sampaikan itu artinya direspon dan diperhatikan serius oleh Pak Gubernur,” ujar Sewi Putra.*nat
Komentar