Jembatan Biluk Poh Sudah Bisa Dilewati, Masih Sistem Buka-Tutup
Warga Terdampak Akan Direlokasi
Menurut Gubernur Koster, Jembatan Biluk Poh akan direnovasi lebih tinggi dari saat ini, agar jika terjadi peningkatan debit air sungai jembatan tetap aman.
NEGARA, NusaBali
Musibah banjir bandang yang terjadi di Sungai Biluk Poh hingga memporak-porandakan rumah ratusan Kepala Keluarga (KK) di Desa Penyaringan dan Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Minggu (16/10) malam diatensi Gubernur Bali Wayan Koster. Di sela-sela peninjauan dampak banjir, Selasa (18/10) sore, Gubernur Koster berjanji untuk merelokasi kepada warga terdampak. Dia juga memastikan warga yang terdampak bencana memperoleh bantuan.
"Saya alokasikan 20 are, plus 6 are tanah Provinsi untuk lokasi tempat tinggal warga yang baru. Akan dibangunkan dan tinggal ditempati," kata Gubernur Koster saat meninjau langsung lokasi banjir dan posko penampungan warga terdampak di Kelurahan Tegal Cangkring dan Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Meskipun demikian Gubernur Koster mengembalikan pilihan kepada warga, bilamana ingin menempati kembali tanahnya yang kini terdampak.
Selain Gubernur Koster yang turun bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace juga melakukan peninjauan dampak banjir bandang Sungai Biluk Poh pada Selasa siang. Sementara pada pagi kemarin Ketua TP PKK Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini alias Putri Koster juga turun menyerahkan bantuan di Posko Pengungsian Penyaringan serta Posko Pengungsian Kelurahan Tegal Cangkring dengan total bantuan sebesar 2,1 ton beras. Di samping itu, juga diserahkan bantuan beras secara simbolis untuk warga yang terdampak banjir bandang.
Kehadiran mereka disambut langsung Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang sudah dari pagi berada di lokasi untuk meninjau penanganan Jembatan Biluk Poh di Jalur Umum Denpasar-Gilimanuk yang setempat tertutup material banjir. Termasuk mengajak ke tempat pengungsian untuk melihat kondisi masyarakat yang rumahnya terdampak banjir. Dalam rombongan kunjungan Gubernur Koster kemarin didampingi juga oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida Eka Nugraha Abdi, Kepala BPBD Bali I Made Rentin, Kepala Dishub Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda.
Gubernur Koster mengatakan penanganan musibah ini perlu peran serta berbagai pihak. Sebelumnya, Kapolda bersama Bupati beserta jajaran dan masyarakat melaksanakan gotong royong pembersihan. Kemudian, memastikan Jembatan Biluk Poh setelah diterjang banjir masih fungsional atau berfungsi dengan baik.
Sesuai dengan pengecekan secara visual dari pihak Balai Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada, Selasa siang kemarin, Jembatan Biluk Poh yang menjadi Jalur Utama Denpasar-Gilimanuk dinyatakan masih layak untuk dilewati kendaraan roda empat termasuk truk. Namun kendaraan yang melewati jembatan tersebut, belum bisa dilakukan secara bersamaan dari dua arah. Sementara masih dilakukan secara buka tutup atau bergiliran.
"Jembatan tersebut sudah dinyatakan layak untuk dilewati. Namun harus satu jalur dulu untuk sementara. Dan nanti akan dilakukan uji kelayakan kembali, sejauh mana bisa lewati kalau difungsikan dalam dua jalur," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, dari koordinasi dengan pihak Balai, Jembatan Biluk Poh akan direnovasi lebih tinggi dari sebelumnya. Agar jika terjadi peningkatan debit air seperti yang sudah terjadi jembatan akan tetap aman.
"Tadi disampaikan ke depan akan dinaikkan dan diperlebar jembatannya. Sehingga walaupun ada banjir di kemudian hari dengan aliran yang cukup besar seperti kemarin, jembatannya tetap aman," ucap Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Di samping akses vital itu, Gubernur Koster menyampaikan yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat. Dirinya pun menginstruksikan agar masyarakat yang terdampak banjir benar-benar diperhatikan dengan baik terkait kebutuhannya. Terlebih para warga yang rumahnya masih terendam banjir sehingga harus mengungsi.
"Saya minta BPBD untuk mengelola ini dengan baik. Terutama tempat tinggal darurat untuk mandi, makan," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini. Gubernur Koster menambahkan, akan berusaha mencarikan tempat relokasi untuk rumah warga yang rawan diterjang banjir bandang di wilayah setempat. Terlebih banjir bandang di Sungai Biluk Poh ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun sudah kejadian yang ketiga kali.
"Mengenai tempat tinggal permanen ke depan yang akan direlokasi. Ada tanah provinsi, namun tidak luas. Nanti akan kita carikan lagi. Sekarang ini baru ada 26 are lahan provinsi. Dan itu akan diberikan kepada masyarakat supaya bisa dibangun perumahan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ujar mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sementara Bupati Tamba minta masyarakat agar tetap sabar dan kuat. Dirinya dengan seluruh jajaran lainnya tengah bekerja keras menangani musibah banjir ini. "Kita akan kawal terus agar masyarakat di sini semuanya mendapat bantuan dengan baik. Hari ini setelah Bapak Kapolda, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur datang ke Jembrana, meninjau langsung guna memberi pertolongan dan mencari solusi terbaik bagi kita semua. Astungkara semuanya bisa memberikan yang terbaik," ujarnya.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali I Made Rentin menyampaikan, dalam rapat sebelumnya pihaknya sepakat di bawah komando Bupati Jembrana dengan tiga unsur dari Pemprov, yakni BPBD, Dinas PUPRPKP dan Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, sepakat untuk melakukan sejumlah penanganan prioritas. Pertama, kata Rentin, adalah bagaimana menyelamatkan jiwa masyarakat.
"Kemarin sudah dilakukan proses evakuasi masyarakat terdampak, terutama di lingkungan sekitar jembatan ini. Kurang lebih kami mendapatkan data kemarin, ada 117 KK yang kita evakuasi, salah satunya di tempat ini termasuk di beberapa tempat lain. Dan basisnya adalah mereka di saat malam hari bermukim dan menginap di keluarga-keluarga terdekat. Dan siang hari seperti sekarang mereka datang ke posko untuk mendapatkan support dan dukungan konsumsi kebutuhan dasar logistik dan lain sebagainya," ujarnya.
Kemudian prioritas yang kedua, sambung Rentin, adalah membersihkan alur dan material yang menimpa dan menutupi badan Jembatan Biluk Poh sebagai urat nadi Jalur Umum Denpasar-Gilimanuk. Terkait uji kelayakan apakah Jembatan Biluk Poh bisa difungsikan secara normal, masih menunggu assessment lebih lanjut dari pihak Balai Jalan Nasional. "Ini penting kita sikapi karena ini kan merupakan jalur nasional. Tempat lalu lintas transportasi logistik, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok baik dari Jawa menuju ke Bali dan NTB, NTT termasuk sebaliknya," ucap Rentin.
Langkah lainnya, kata Rentin, pihaknya akan menyasar kepada rumah-rumah penduduk terutama di sekitar jembatan yang memang terdampak sangat signifikan diterjang banjir.
Assessment ataupun pendataan terhadap warga yang terdampak ataupun kerugian materialnya diharapkan bisa segera terdata. "Assessment awal itu dilakukan dalam rangka hari ini juga akan hadir tim dari Deputi Kedaruratan BNPB. Mudah-mudahan kita berharap hasil komunikasi dari telepon kemarin ada dua hal yang akan disupport dari Pusat. Kalau tidak support dan dukungan logistik berupa kebutuhan pokok kebutuhan dasar tunggal, mudah-mudahan dari Pusat juga akan men-support DSP (Dana Siap Pakai). Karena Bapak Bupati telah menetapkan status keadaan darurat terhadap beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Jembrana," ucap Rentin.
Sementara untuk keseluruhan bencana alam yang terjadi di Provinsi Bali, Senin, Rentin menyatakan menyebabkan enam orang meninggal dunia. "Total meninggal dunia enam orang. Ada tiga orang di Kabupaten Karangasem, satu orang di Bangli, satu orang di Tabanan, dan satu orang di Jembrana," kata Rentin.
Selain menyebabkan korban meninggal dunia, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Bali juga menyebabkan sejumlah jembatan penghubung di kabupaten terputus dan sejumlah rumah warga rusak, dan warga dilaporkan mengungsi ke rumah kerabat terdekat sementara waktu. Jembatan penghubung yang putus, di antaranya yang menghubungkan Kelurahan Tegal Cangkring-Desa Penyaringan di Kabupaten Jembrana. Akibat meluapnya air Sungai Bilukpoh, Kabupaten Jembrana juga terjadi penumpukan batang kayu, sehingga terjadi kemacetan total jalur Gilimanuk-Denpasar. *ode
"Saya alokasikan 20 are, plus 6 are tanah Provinsi untuk lokasi tempat tinggal warga yang baru. Akan dibangunkan dan tinggal ditempati," kata Gubernur Koster saat meninjau langsung lokasi banjir dan posko penampungan warga terdampak di Kelurahan Tegal Cangkring dan Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Meskipun demikian Gubernur Koster mengembalikan pilihan kepada warga, bilamana ingin menempati kembali tanahnya yang kini terdampak.
Selain Gubernur Koster yang turun bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace juga melakukan peninjauan dampak banjir bandang Sungai Biluk Poh pada Selasa siang. Sementara pada pagi kemarin Ketua TP PKK Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini alias Putri Koster juga turun menyerahkan bantuan di Posko Pengungsian Penyaringan serta Posko Pengungsian Kelurahan Tegal Cangkring dengan total bantuan sebesar 2,1 ton beras. Di samping itu, juga diserahkan bantuan beras secara simbolis untuk warga yang terdampak banjir bandang.
Kehadiran mereka disambut langsung Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang sudah dari pagi berada di lokasi untuk meninjau penanganan Jembatan Biluk Poh di Jalur Umum Denpasar-Gilimanuk yang setempat tertutup material banjir. Termasuk mengajak ke tempat pengungsian untuk melihat kondisi masyarakat yang rumahnya terdampak banjir. Dalam rombongan kunjungan Gubernur Koster kemarin didampingi juga oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida Eka Nugraha Abdi, Kepala BPBD Bali I Made Rentin, Kepala Dishub Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda.
Gubernur Koster mengatakan penanganan musibah ini perlu peran serta berbagai pihak. Sebelumnya, Kapolda bersama Bupati beserta jajaran dan masyarakat melaksanakan gotong royong pembersihan. Kemudian, memastikan Jembatan Biluk Poh setelah diterjang banjir masih fungsional atau berfungsi dengan baik.
Sesuai dengan pengecekan secara visual dari pihak Balai Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada, Selasa siang kemarin, Jembatan Biluk Poh yang menjadi Jalur Utama Denpasar-Gilimanuk dinyatakan masih layak untuk dilewati kendaraan roda empat termasuk truk. Namun kendaraan yang melewati jembatan tersebut, belum bisa dilakukan secara bersamaan dari dua arah. Sementara masih dilakukan secara buka tutup atau bergiliran.
"Jembatan tersebut sudah dinyatakan layak untuk dilewati. Namun harus satu jalur dulu untuk sementara. Dan nanti akan dilakukan uji kelayakan kembali, sejauh mana bisa lewati kalau difungsikan dalam dua jalur," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, dari koordinasi dengan pihak Balai, Jembatan Biluk Poh akan direnovasi lebih tinggi dari sebelumnya. Agar jika terjadi peningkatan debit air seperti yang sudah terjadi jembatan akan tetap aman.
"Tadi disampaikan ke depan akan dinaikkan dan diperlebar jembatannya. Sehingga walaupun ada banjir di kemudian hari dengan aliran yang cukup besar seperti kemarin, jembatannya tetap aman," ucap Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Di samping akses vital itu, Gubernur Koster menyampaikan yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat. Dirinya pun menginstruksikan agar masyarakat yang terdampak banjir benar-benar diperhatikan dengan baik terkait kebutuhannya. Terlebih para warga yang rumahnya masih terendam banjir sehingga harus mengungsi.
"Saya minta BPBD untuk mengelola ini dengan baik. Terutama tempat tinggal darurat untuk mandi, makan," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini. Gubernur Koster menambahkan, akan berusaha mencarikan tempat relokasi untuk rumah warga yang rawan diterjang banjir bandang di wilayah setempat. Terlebih banjir bandang di Sungai Biluk Poh ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun sudah kejadian yang ketiga kali.
"Mengenai tempat tinggal permanen ke depan yang akan direlokasi. Ada tanah provinsi, namun tidak luas. Nanti akan kita carikan lagi. Sekarang ini baru ada 26 are lahan provinsi. Dan itu akan diberikan kepada masyarakat supaya bisa dibangun perumahan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ujar mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sementara Bupati Tamba minta masyarakat agar tetap sabar dan kuat. Dirinya dengan seluruh jajaran lainnya tengah bekerja keras menangani musibah banjir ini. "Kita akan kawal terus agar masyarakat di sini semuanya mendapat bantuan dengan baik. Hari ini setelah Bapak Kapolda, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur datang ke Jembrana, meninjau langsung guna memberi pertolongan dan mencari solusi terbaik bagi kita semua. Astungkara semuanya bisa memberikan yang terbaik," ujarnya.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali I Made Rentin menyampaikan, dalam rapat sebelumnya pihaknya sepakat di bawah komando Bupati Jembrana dengan tiga unsur dari Pemprov, yakni BPBD, Dinas PUPRPKP dan Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, sepakat untuk melakukan sejumlah penanganan prioritas. Pertama, kata Rentin, adalah bagaimana menyelamatkan jiwa masyarakat.
"Kemarin sudah dilakukan proses evakuasi masyarakat terdampak, terutama di lingkungan sekitar jembatan ini. Kurang lebih kami mendapatkan data kemarin, ada 117 KK yang kita evakuasi, salah satunya di tempat ini termasuk di beberapa tempat lain. Dan basisnya adalah mereka di saat malam hari bermukim dan menginap di keluarga-keluarga terdekat. Dan siang hari seperti sekarang mereka datang ke posko untuk mendapatkan support dan dukungan konsumsi kebutuhan dasar logistik dan lain sebagainya," ujarnya.
Kemudian prioritas yang kedua, sambung Rentin, adalah membersihkan alur dan material yang menimpa dan menutupi badan Jembatan Biluk Poh sebagai urat nadi Jalur Umum Denpasar-Gilimanuk. Terkait uji kelayakan apakah Jembatan Biluk Poh bisa difungsikan secara normal, masih menunggu assessment lebih lanjut dari pihak Balai Jalan Nasional. "Ini penting kita sikapi karena ini kan merupakan jalur nasional. Tempat lalu lintas transportasi logistik, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok baik dari Jawa menuju ke Bali dan NTB, NTT termasuk sebaliknya," ucap Rentin.
Langkah lainnya, kata Rentin, pihaknya akan menyasar kepada rumah-rumah penduduk terutama di sekitar jembatan yang memang terdampak sangat signifikan diterjang banjir.
Assessment ataupun pendataan terhadap warga yang terdampak ataupun kerugian materialnya diharapkan bisa segera terdata. "Assessment awal itu dilakukan dalam rangka hari ini juga akan hadir tim dari Deputi Kedaruratan BNPB. Mudah-mudahan kita berharap hasil komunikasi dari telepon kemarin ada dua hal yang akan disupport dari Pusat. Kalau tidak support dan dukungan logistik berupa kebutuhan pokok kebutuhan dasar tunggal, mudah-mudahan dari Pusat juga akan men-support DSP (Dana Siap Pakai). Karena Bapak Bupati telah menetapkan status keadaan darurat terhadap beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Jembrana," ucap Rentin.
Sementara untuk keseluruhan bencana alam yang terjadi di Provinsi Bali, Senin, Rentin menyatakan menyebabkan enam orang meninggal dunia. "Total meninggal dunia enam orang. Ada tiga orang di Kabupaten Karangasem, satu orang di Bangli, satu orang di Tabanan, dan satu orang di Jembrana," kata Rentin.
Selain menyebabkan korban meninggal dunia, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Bali juga menyebabkan sejumlah jembatan penghubung di kabupaten terputus dan sejumlah rumah warga rusak, dan warga dilaporkan mengungsi ke rumah kerabat terdekat sementara waktu. Jembatan penghubung yang putus, di antaranya yang menghubungkan Kelurahan Tegal Cangkring-Desa Penyaringan di Kabupaten Jembrana. Akibat meluapnya air Sungai Bilukpoh, Kabupaten Jembrana juga terjadi penumpukan batang kayu, sehingga terjadi kemacetan total jalur Gilimanuk-Denpasar. *ode
Komentar