JKN KIS Warga Miskin Tercecer, Dinsos Tambah Kuota 1.000

Hanya saja, kuota tambahan yang disiapkan di akhir tahun ini khusus untuk warga miskin tercecer. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra, di sela-sela pencairan BSU BBM, Selasa (17/10) kemarin. Menurutnya, penambahan kuota JKN KIS PBI tersebut untuk mengatasi masalah pemblokiran kepesertaan JKN KIS warga miskin di Buleleng oleh pemerintah pusat.

“Jatah 1.000 orang tahun ini, tidak semua JKN KIS yang terkena blokir bisa diaktifkan. Tetapi hanya yang betul-betul layak, masyarakat miskin tercecer. Nanti disertai keterangan dari pemerintah desa atau lurah, kalau memang layak bisa langsung diaktifkan dalam waktu sehari,” ujar Kariaman.

Menurutnya, sejauh ini jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi Universal Health Coverage (UHC) 95,5 persen dari jumlah penduduk Buleleng. Bahkan UHC sudah dicapai sebelum ada penambahan kuota JKN KIS APBD sebanyak 1.000 orang tahun ini.

Cakupan kepesertaan JKN di Buleleng, disebut Kariaman, 136.000 jiwa di antaranya adalah KIS PBI APBD, 216.000 orang KIS PBI APBN dan sisanya dari kepesertaan mandiri dan Pekerja Penerima Upah (PPU). Pemkab saat ini juga tengah mendorong masyarakat yang bekerja di swasta, yang sebelumnya tercatat sebagai pemegang JKN KIS PBI agar beralih ke kepesertaan PPU. Beberapa di antara mereka ini juga sudah dinonaktifkan kepesertaan KIS PBI, karena di luar segmen.

“Sesuai arahan pak Pj Bupati, sekarang kami bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Dinas PMD menyisir masyarakat yang bekerja di LPD, BUMDes, Koperasi maupun perusahaan swasta lain kalau memegang KIS PBI, dinonaktifkan karena harusnya kepesertaan PPU,” imbuh Kariaman.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengapresiasi kebijakan Pemkab Buleleng untuk menambah kuota KIS PBI APBD tahun ini. Sebab, persoalan JKN untuk masyarakat miskin tercecer selama ini belum mendapatkan solusi tepat. “Keluhan masyarakat soal KIS kami dapat setiap hari, baik karena terblokir atau memang tidak tercover sama sekali atau tercecer. Kami di DPRD terus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan,” kata kader PDI Perjuangan ini.

Namun, ke depannya DPRD tetap akan memperjuangkan kembali persoalan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Buleleng. Dia pun berharap kedepannya Pemkab Buleleng dapat mengalokasikan kuota yang lebih banyak untuk tambahan KIS PBI APBD ini. “Kami kan tahu kondisi kemiskinan sangat fluktuatif. Ada perubahan positif dari miskin menjadi mampu, tetapi tidak sedikit juga masyarakat kita yang dulu mampu membayar JKN mandiri sekarang sudah tidak mampu karena dampak pandemi. Kami akan dorong untuk dibuatkan Perbup penanganan kesehatan masyarakat tercecer,” jelas politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. *k23