Fraksi Golkar Desak Pemkab Tabanan Prioritaskan Anggaran Penanganan Bencana
TABANAN, NusaBali.com – Fraksi Golkar mendesak Pemkab Tabanan segera memprioritaskan anggaran penanganan bencana. Langkah ini dilakukan supaya perbaikan tak menunggu lama. Apalagi banyak dari infrastruktur mengalami kerusakan berat.
Seperti diketahui hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu (16/10/2022) hingga Senin (17/10/2022) membuat sejumlah bencana di Tabanan. Data sementara yang disampaikan Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan setidaknya terdata 20 titik bencana alam di Tabanan.
Dari jumlah itu yang paling parah adalah Pura Manik Toya di Banjar Umadiwang, Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, Tabanan tenggelam karena dihantam blabar. Bahkan bencana alam di Tabanan pun menyebabkan satu korban meninggal dunia I Putu Aldi Prayoga bocah kelas 6 SD yang tertimpa longsor saat sedang tidur.
Terkait hal itu Ketua DPD Golkar Tabanan I Nyoman Wirya mengatakan situasi alam tak bisa diprediksi, sehingga dari fraksi Golkar sangar prihatin atas bencana yang terjadi di Tabanan dan Bali. Khusus di Tabanan karena banyak infrastruktur terdampak, sehingga pemerintah harus memprioritaskan anggaran perbaikan bencana.
"Apakah nanti adanya refocusing, atau lainnya. Sebab anggaran perubahan masih berjalan. Kalau tidak bisa di anggaran perubahan berarti kan setahun menunggu perbaikan. Kalau jalan jebol setahun baru diperbaiki kan kasihan masyarakat," ujar I Nyoman Wirya, Selasa (18/10/2022).
Karena kondisi ini, menurut Wirya, Pemerintah Tabanan harus memberikan skala prioritas untuk perbaikan. Walaupun secara anggaran sudah ada aturannya pemerintah wajib mencari jalan keluar sehingga anggaran bisa tercapai sehingga masyarakat cepat mendapat penanganan perbaikan.
"Contoh Pura Manik Toya yang diterjang blabar harus segera mendapat penanganan. Pura ini adalah mental, kalau itu rusak maka pikiran menjadi kacau," tegas politisi asal Desa/Kecamatan Kerambitan Tabanan ini.
Selain itu saat situasi sekarang Wirya mengingatkan masyarakat pun diminta untuk waspada dan berhati-hati. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbukitan.
Kemudian dari sisi evaluasi, Pemkab Tabanan juga harus mengevaluasi pembangunan. Terutama pembangunan di pinggiran sungai.
“Memang dalam alih fungsi lahan Tabanan paling lambat namun penanganan sungai belum ada perda yang mengatur,” kata Wirya didampingi Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Darma dan Sekretaris Fraksi Golkar I Ketut Budi Adnyana.
Disebutkan perlunya penegasan radius jarak yang diperbolehkan. Apalagi ke depan dibangun jalan tol yang ambil space banyak sehingga juga menambah risiko.
“Makanya perda tata ruang harus ada. Dari fraksi kami yang ada di dewan juga kami minta untuk segera mendorong perda kawasan tata ruang ini. Kami tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Mari tangani sama-sama. Kalau ada anggaran yang bisa digeser segera dilakukan penanganan bencana ini," pesannya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Darma. Dia meminta Tabanan harus peka dalam penanganan bencana karena sifatnya urgen, apalagi yang banyak terimbas adalah infrastruktur.
"Harus ada anggaran prioritas meskipun anggaran terbatas. Apa mungkin pakai dana hibah bansos. Hibah bansos ini sifatnya tidak emergency tidak berupa rutinitas,"usulnya.
Disebutkan penanganan harus segera karena permasalahannya bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi titik bencana banyak di Tabanan, tak hanya terjadi di pedesaan, di perkotaan seperti di belakang PHDI Tabanan masuk Banjar Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken jembatan terancam jebol.
"Jadi di sini seluruhnya harus peka, pemimpin ataupun wakil rakyat pekar. Jangan sampai bertahun-tahun tidak diperbaiki. Contohnya saja pembangunan sekolah di SDN 1 Gadung Sari belum terealisasi saat ini. Jangan sampai Pemkab Tabanan menyebut tidak ada anggara padahal untuk yang lain ada," sentil Asta Darma politisi asal Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan ini.
Kemudian dia menegaskan dari segi alat kebencanaan perlu mendapat perhatian khusus. Di BPBD Tabanan contohnya mesin chainshaw diperbanyak. Serta yang paling penting alat berat untuk penanganan longsor Tabanan harus standby. Sebab penanganan longsor yang ada di Kecamatan Pupuan mendatangkan alat berat dari PU Provinsi.
"Minimal harus ada satu saja yang siap, ketika bencana sudah bisa langsung digunakan," pintanya. Sementara itu ditambahkan oleh I Ketut Budi Adnyana. Pemerintah Tabanan harus membuat penanangan jangka pendek. Penanganan bencana ini harus dilakukan segera karena sifatnya darurat. Sebab sejumlah jembatan atau jalan jebol dan putus.
"Jika hal ini tak ditangani, maka menyulitkan masyarakat beraktivitas. Sehingga dana untuk kebencanaan segera dialihkan," tambahnya. *des
Dari jumlah itu yang paling parah adalah Pura Manik Toya di Banjar Umadiwang, Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, Tabanan tenggelam karena dihantam blabar. Bahkan bencana alam di Tabanan pun menyebabkan satu korban meninggal dunia I Putu Aldi Prayoga bocah kelas 6 SD yang tertimpa longsor saat sedang tidur.
Terkait hal itu Ketua DPD Golkar Tabanan I Nyoman Wirya mengatakan situasi alam tak bisa diprediksi, sehingga dari fraksi Golkar sangar prihatin atas bencana yang terjadi di Tabanan dan Bali. Khusus di Tabanan karena banyak infrastruktur terdampak, sehingga pemerintah harus memprioritaskan anggaran perbaikan bencana.
"Apakah nanti adanya refocusing, atau lainnya. Sebab anggaran perubahan masih berjalan. Kalau tidak bisa di anggaran perubahan berarti kan setahun menunggu perbaikan. Kalau jalan jebol setahun baru diperbaiki kan kasihan masyarakat," ujar I Nyoman Wirya, Selasa (18/10/2022).
Karena kondisi ini, menurut Wirya, Pemerintah Tabanan harus memberikan skala prioritas untuk perbaikan. Walaupun secara anggaran sudah ada aturannya pemerintah wajib mencari jalan keluar sehingga anggaran bisa tercapai sehingga masyarakat cepat mendapat penanganan perbaikan.
"Contoh Pura Manik Toya yang diterjang blabar harus segera mendapat penanganan. Pura ini adalah mental, kalau itu rusak maka pikiran menjadi kacau," tegas politisi asal Desa/Kecamatan Kerambitan Tabanan ini.
Selain itu saat situasi sekarang Wirya mengingatkan masyarakat pun diminta untuk waspada dan berhati-hati. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbukitan.
Kemudian dari sisi evaluasi, Pemkab Tabanan juga harus mengevaluasi pembangunan. Terutama pembangunan di pinggiran sungai.
“Memang dalam alih fungsi lahan Tabanan paling lambat namun penanganan sungai belum ada perda yang mengatur,” kata Wirya didampingi Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Darma dan Sekretaris Fraksi Golkar I Ketut Budi Adnyana.
Disebutkan perlunya penegasan radius jarak yang diperbolehkan. Apalagi ke depan dibangun jalan tol yang ambil space banyak sehingga juga menambah risiko.
“Makanya perda tata ruang harus ada. Dari fraksi kami yang ada di dewan juga kami minta untuk segera mendorong perda kawasan tata ruang ini. Kami tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Mari tangani sama-sama. Kalau ada anggaran yang bisa digeser segera dilakukan penanganan bencana ini," pesannya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Darma. Dia meminta Tabanan harus peka dalam penanganan bencana karena sifatnya urgen, apalagi yang banyak terimbas adalah infrastruktur.
"Harus ada anggaran prioritas meskipun anggaran terbatas. Apa mungkin pakai dana hibah bansos. Hibah bansos ini sifatnya tidak emergency tidak berupa rutinitas,"usulnya.
Disebutkan penanganan harus segera karena permasalahannya bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi titik bencana banyak di Tabanan, tak hanya terjadi di pedesaan, di perkotaan seperti di belakang PHDI Tabanan masuk Banjar Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken jembatan terancam jebol.
"Jadi di sini seluruhnya harus peka, pemimpin ataupun wakil rakyat pekar. Jangan sampai bertahun-tahun tidak diperbaiki. Contohnya saja pembangunan sekolah di SDN 1 Gadung Sari belum terealisasi saat ini. Jangan sampai Pemkab Tabanan menyebut tidak ada anggara padahal untuk yang lain ada," sentil Asta Darma politisi asal Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan ini.
Kemudian dia menegaskan dari segi alat kebencanaan perlu mendapat perhatian khusus. Di BPBD Tabanan contohnya mesin chainshaw diperbanyak. Serta yang paling penting alat berat untuk penanganan longsor Tabanan harus standby. Sebab penanganan longsor yang ada di Kecamatan Pupuan mendatangkan alat berat dari PU Provinsi.
"Minimal harus ada satu saja yang siap, ketika bencana sudah bisa langsung digunakan," pintanya. Sementara itu ditambahkan oleh I Ketut Budi Adnyana. Pemerintah Tabanan harus membuat penanangan jangka pendek. Penanganan bencana ini harus dilakukan segera karena sifatnya darurat. Sebab sejumlah jembatan atau jalan jebol dan putus.
"Jika hal ini tak ditangani, maka menyulitkan masyarakat beraktivitas. Sehingga dana untuk kebencanaan segera dialihkan," tambahnya. *des
Komentar