Kemendag Tak akan Biarkan Serbuan Baju Impor
Perjanjian Dagang RI-Bangladesh
JAKARTA,NusaBali
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji tak akan membiarkan pasar domestik 'dihajar' serbuan baju impor dari Bangladesh jika Indonesia-Bangladesh preferential trade agreement/IB-PTA sudah berlaku.
Pengusaha tekstil domestik jadi salah satu yang paling mengkhawatirkan kesepakatan tersebut jika akhirnya disahkan. Pasalnya, Bangladesh adalah salah satu negara saingan utama Indonesia di bidang industri tekstil.
"Kita kan belum selesai juga dengan Bangladesh ini, kita akan terus evaluasi, melihat. Masalah perjanjian dagang ini kan udah dikaji ya, jadi kita nggak juga loss begitu aja. Karena pertama dikaji nilainya, akan dibuka dengan negara mitra," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, dikutip CNBCIndonesia.com, Kamis (20/10).
"Misal akan buka perdagangan sekitar US$ 1 miliar dengan negara x, kita akan lihat produk apa aja yang kita tawarkan ke mereka untuk dibuka dan kita minta kira-kira bisa tembus di pasar mereka, jadi sudah kita amankan sebenarnya nggak akan kita kasih kebablasan," lanjutnya.
Perjanjian dagang antara RI-Bangladesh sebenarnya sempat mengalami penundaan karena belum terjadinya kesepakatan atas masuknya pakaian Dhaka dalam daftar konsesi tarif.
Pengusaha tekstil sendiri sudah mewanti-wanti agar pakaian impor tidak makin menggempur RI akibat perjanjian dagang ini.
"Itu yang kita kaji saat negosiasi, jadi kita lihat kalau buka US$ 1 miliar dolar untuk kita, dan mereka US$1 miliar dolar, dan mereka tawarkan mana. Kalau belum cocok, belum jadi perjanjian dagang itu. Kita harus firm juga, kita tetap melindungi industri dalam negeri, dan mereka concern sama. Tapi pasti ada satu titik di mana dua belah pihak setuju, oke bisa, kita lakukan. Jadi nggak sembarangan," ujar Didi.
Ekspor utama Indonesia ke Bangladesh diantaranya minyak kelapa sawit, batu bara, semen, bubur kayu kimia, serta benang kapas.
Sedangkan impor Indonesia dari Bangladesh diantaranya benang dari serat jute, kaus singlet, setelan untuk wanita dan anak perempuan, setelan untuk wanita dan anak laki-laki, serta kantong dan karung.
Karena tekstil berpotensi masuk ke dalam perjanjian, Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta pemerintah tidak membebaskan impor atas produk pakaian jadi asal Bangladesh. Yaitu, secara spesifik untuk produk dengan kode HS 61, HS 62, dan HS 63.
"Impor pakaian jadi tahun 2021, Bangladesh ada di posisi kedua dengan nilai impor US$58 juta di bawah China (US$299 juta). Posisi ini karena bea masuk MFN dari Bangladesh 15-20%.
Sedangkan China FTA 0%. Impor dari China saat ini sudah turun kalau dibandingkan tahun 2020 sebesar US$364 juta, tahun 2019 sebesar US$431 juta karena ada safeguard. Sedangkan dari Bangladesh tidak ada safeguard. Jadi kalau dengan FTA bea masuk 0% dapat dipastikan akan banjir impor," kata Redma kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. *
"Kita kan belum selesai juga dengan Bangladesh ini, kita akan terus evaluasi, melihat. Masalah perjanjian dagang ini kan udah dikaji ya, jadi kita nggak juga loss begitu aja. Karena pertama dikaji nilainya, akan dibuka dengan negara mitra," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, dikutip CNBCIndonesia.com, Kamis (20/10).
"Misal akan buka perdagangan sekitar US$ 1 miliar dengan negara x, kita akan lihat produk apa aja yang kita tawarkan ke mereka untuk dibuka dan kita minta kira-kira bisa tembus di pasar mereka, jadi sudah kita amankan sebenarnya nggak akan kita kasih kebablasan," lanjutnya.
Perjanjian dagang antara RI-Bangladesh sebenarnya sempat mengalami penundaan karena belum terjadinya kesepakatan atas masuknya pakaian Dhaka dalam daftar konsesi tarif.
Pengusaha tekstil sendiri sudah mewanti-wanti agar pakaian impor tidak makin menggempur RI akibat perjanjian dagang ini.
"Itu yang kita kaji saat negosiasi, jadi kita lihat kalau buka US$ 1 miliar dolar untuk kita, dan mereka US$1 miliar dolar, dan mereka tawarkan mana. Kalau belum cocok, belum jadi perjanjian dagang itu. Kita harus firm juga, kita tetap melindungi industri dalam negeri, dan mereka concern sama. Tapi pasti ada satu titik di mana dua belah pihak setuju, oke bisa, kita lakukan. Jadi nggak sembarangan," ujar Didi.
Ekspor utama Indonesia ke Bangladesh diantaranya minyak kelapa sawit, batu bara, semen, bubur kayu kimia, serta benang kapas.
Sedangkan impor Indonesia dari Bangladesh diantaranya benang dari serat jute, kaus singlet, setelan untuk wanita dan anak perempuan, setelan untuk wanita dan anak laki-laki, serta kantong dan karung.
Karena tekstil berpotensi masuk ke dalam perjanjian, Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta pemerintah tidak membebaskan impor atas produk pakaian jadi asal Bangladesh. Yaitu, secara spesifik untuk produk dengan kode HS 61, HS 62, dan HS 63.
"Impor pakaian jadi tahun 2021, Bangladesh ada di posisi kedua dengan nilai impor US$58 juta di bawah China (US$299 juta). Posisi ini karena bea masuk MFN dari Bangladesh 15-20%.
Sedangkan China FTA 0%. Impor dari China saat ini sudah turun kalau dibandingkan tahun 2020 sebesar US$364 juta, tahun 2019 sebesar US$431 juta karena ada safeguard. Sedangkan dari Bangladesh tidak ada safeguard. Jadi kalau dengan FTA bea masuk 0% dapat dipastikan akan banjir impor," kata Redma kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. *
Komentar