Dewan Tabanan Gelar Rapat soal Penanganan Bencana

Rapat yang dimulai pukul 13.00 Wita ini membahas kesiapan Pemkab Tabanan dalam penanganan bencana. Sebab akibat bencana pada Senin (17/10) lalu itu terdapat 272 titik bencana yang perlu ditangani.

Namun undangan rapat dewan yang ditujukan kepada pimpinan OPD terkait, justru diwakilkan. Sehingga rapat ini tak bisa mendapat kepastian kapan penanganan bencana mulai dilakukan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, menyebutkan  rapat gabungan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan pemkab dalam penanganan bencana. Apalagi terdata ada 272 titik bencana. “Tetapi pimpinan OPD tak hadir, bagaimana bisa diskusi dan koordinasi,” ujarnya saat memimpin rapat.

Menurutnya penanganan bencana ini harus segera dilakukan. Karena imbasnya menyebar, ada infrastruktur, pertanian, pura, dan rumah warga. “Kita ingin sharing, sejauh mana sudah proses penanganannya,” kata politisi PDIP asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, ini.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi II I Wayan Lara. Rapat yang dilaksanakan ini untuk mengetahui jawaban soal penanganan bencana. Sebab masyarakat sudah memberikan respons baik ketika bencana, dan pemerintah sudah gerak cepat mengecek lokasi. “Pentingnya di sini adalah penanganan yang cepat. Kita ingin mengetahui jawaban dalam rapat ini, ingin berdiskusi tapi pimpinan OPD tidak datang,” katanya.

Wayan Lara menegaskan dalam penanganan bencana ini perlu adanya pemetaan untuk bisa menentukan skala prioritas. “Dalam penanganan bencana juga harus ada asas pemerataan keadilan, agar tidak terjadi kecemburuan apalagi lokasi dampak bencana menyebar di 10 kecamatan,” imbuh Wayan Lara.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menambahkan dalam rapat gabungan ini ingin mengetahui sudah sejauh mana proses penanganan bencana dari eksekutif, termasuk nanti mengetahui anggaran penanganannya. “Artinya ingin tahu apa yang sudah dibangun dalam penanganan ini,” ucap politisi PDIP asal Desa Batanyuh, Kecamatan Marga ini.

Sementara itu dari laporan OPD terkait seperti Dinas PUPRPKP, dampak bencana perbaikan jalan dan jembatan terjadi di 9 ruas jalan dengan kebutuhan dana Rp 39,1 miliar. Kemudian 47 daerah irigasi dengan kebutuhan dana Rp 8,5 miliar. Lalu 5 unit SD dan 4 SMP dengan kebutuhan dana Rp 600 juta. Bangunan publik ada di 140 titik lokasi dengan kebutuhan dana Rp 21,9 miliar, dan rumah pribadi sebanyak 63 titik lokasi dengan kerugian Rp 2,4 miliar. Sehingga total estimasi anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 70 miliar.

Kemudian di sektor pertanian, terjadi di 28 titik lokasi. Termasuk bendungan jebol di Marga (Tukad Menjangan) yang mengaliri sekitar 748 hektare atau 4 subak. Ada pula saluran irigasi Subak Antosari jebol dan estimasi dampak kerusakan mengaliri 40 hektare sawah dan saat ini masih olah lahan. *des