Perubahan Perda RTRW, Bupati Sedana Arta Paparan di Kementerian ATR

Bupati Sedana Arta memaparkan rencana perubahan RTRW Bangli 2022-2042, di hadapan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan,  dan peserta forum lintas sektor yang dihadiri oleh lembaga dan lintas kementrian. Bupati Sedana Arta didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika dan Wakil Ketua II DPRD Bangli I Komang Carles, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Bupati Sedana Arta mengatakan bahwa rencana tata ruang  ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemerintah  Kabupaten Bangli  untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang. Selain itu  memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Bangli. Menurut politisi PDIP ini perubahan rencana tata ruang ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai semangat UU Cipta Kerja.

"Kami mempresentasikan rencana tata ruang Kabupaten Bangli dihadapan lembaga dan lintas kementrian. Semoga ini bisa disetujui sehingga Ranperda ini bisa segera di Perdakan untuk mempercepat iklim investasi di Kabupaten Bangli," ungkapnya.

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Perkim Bangli Dede Agusta Sastrayana menambahkan, bahwa rapat koordinasi linsek merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2021. Rapat koordinasi linsek dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan penyampaian masukan dari kementerian/lembaga ke dalam Ranperda RTRW.

Jelasnya, melalui perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dapat terwujud. "Sesuai dengan ketentuan, setelah Rapat Koordinasi Lintas Sektor,  maksimal dalam waktu  20 hari kedepan, Persetujuan substansi RTRW Kabupaten Bangli 2022-2042 wajib sudah keluar, untuk selanjutnya paling lambat 2 bulan, Pemerintah Daerah dan DPRD menetapkan Ranperda menjadi Perda," jelasnya.*esa