Relokasi Direncanakan untuk 45 KK Paling Terdampak

Sesuai pendataan sementara ada sekitar 45 kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi.  Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana, Rabu (26/10) mengatakan rencana relokasi yang masih diupayakan pemerintah itu, tidak akan dilakukan kepada seluruh KK terdampak. Namun rencana relokasi itu akan diprioritaskan kepada warga yang berada dekat sungai atau yang masuk ketegori rawan terdampak berat.

"Nanti yang direlokasi, diutamakan warga yang sudah tidak aman untuk menempati tempat tinggalnya yang sekarang. Tetapi kalau yang memang jauh (dari pinggir sungai), masih bisa dicarikan solusi lain," ucap Agus Artana. Sesuai data yang diterima BPBD Jembrana, diketahui ada 72 KK di Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring dan 59 KK di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, terdampak banjir bandang Sungai Biluk Poh, Minggu (16/10) malam lalu.

Dari total 131 KK itu, adapun yang dikategorikan perlu mendapat penanganan relokasi mencapai 45 KK. Terdiri dari 30 KK di Biluk Poh Kangin dan 15 KK di Banjar Anyar Kelod. "Data itu kita peroleh dari laporan Kaling (Kepala Lingkungan) dan Kelian di wilayah setempat. Nanti setelah selesai status keadaan darurat bencana (sampai tanggal 30 Oktober mendatang), baru akan kita dalami. Nanti akan kita kaji bersama tim provinsi, berapa yang perlu direlokasi," ucap Agus Artana.

Dalam rencana relokasi itu, kata Agus Artana, rencanaya akan direlokasi memanfaatkan lahan milik Pemprov Bali. Dari informasi awal, sudah ada ketersediaan lahan aset Pemprov Bali mencapai seluas 1 hektare di wilayah Desa Penyaringan. Kemudian untuk bantuan pembangunan rumah dalam bentuk perumahan, masih diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Nanti kalau memang benar relokasi, dari BNPB yang akan membantu membuatkan perumahan. Dalam sistem relokasi itu, nanti lahan milik warga akan menjadi lahan milik pemerintah. Itu juga untuk memastikan tidak ada warga yang kembali membangun di wilayah yang rawan bencana," ucap Agus Artana.

Dari informasi di lapangan, kata Agus Artana, masyarakat yang rawan terdampak banjir bandang di Sungai Biluk Poh, sangat setuju dengan adanya rencana relokasi. Hanya saja, beberapa warga berharap agar mereka bisa direlokasi di wilayah lingkungan/banjar atau maksimal direlokasi di wilayah desa/kelurahan setempat.

Terkait harapan warga tersebut, kata Agus Artana, akan dibahas lebih lanjut. Terutama pembahasan bersama warga terdampak di Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring. Mengingat di wilayah tersebut, diketahui hanya ada lahan Pemprov seluas 26 are, dan dipastikan tidak cukup untuk 30 KK yang perlu direlokasi di wilayah setempat.

"Dari BNPB juga ada standar lahan bantuan untuk pembangunan perumahan warga yang direlokasi. Standarnya, per KK disediakan lahan minimal 1,5 are. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Karena sebelum relokasi dilaksanakan, nanti pasti ada tahap sosialisasi," ujar Agus Artana. Di samping rencana relokasi warga yang rawan terdampak banjir bandang Biluk Poh, Agus Artana mengatakan sebelumnya dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) juga ada rencana membangun ulang Jembatan Biluk Poh pada tahun 2023 nanti. Rencananya, jembatan yang baru akan ditinggikan 2 meter dan dibangun agak ke utara dari jembatan yang ada saat ini.

"Nanti rencananya (jembatan baru) digeser agak ke utara agar posisinya lurus dengan alur sungai. Nanti di tengah jembatan juga tidak pakai tiang pancang dengan kontruksi pembangunan jembatan yang terbaru," ucap Agus Artana. Menurut Agus Artana, rencana pembangunan ulang Jembatan Biluk Poh itu akan menjadi salah satu langkah mengantisipasi luapan banjir bandang di wilayah setempat. Di samping itu, Jembatan Biluk Poh yang ada saat ini usianya tergolong sudah cukup lama.

Terlebih jembatan penghubung Jalur Umum Denpasar-Gilimanuk itu juga sudah berulangkali diterjang banjir bandang. "Dengan jembatan ditinggikan dan dibangun tanpa berisi tiang pancang di tengahnya, bisa mencegah agar tidak terjadi sumbatan material banjir. Itu juga bisa menjadi solusi," pungkas Agus Artana. *ode