Ganjar-RK 'Dijodohkan', PDIP Tak Jadi Masalah

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai lumrah dan wajar ungkapan dari Bima Arya Sugiarto bahwa pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil (RK) berpotensi dijagokan KIB jika tak diusung PDIP. Hasto mengatakan sosok Bima Arya adalah teman politik yang dia kenal baik sebagai sesama politisi muda. Hasto mengaku, sejak lama sering berdialog tentang bagaimana peran politisi muda bagi bangsa dan negara.

"Semua bisa berpendapat dan itu suatu kemajuan dalam demokrasi kita," kata Hasto di sela-sela Kursus Politik Pembekalan Anggota Baru PDI Perjuangan Se-Indonesia Tahun 2022 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (30/10). Hasto menyebut langkah-langkah dan manuver politik soal capres cawapres bukan hal tabu lagi untuk dibicarakan di alam demokrasi.

Berbeda dengan era orde baru saat Indonesia dicengkram otoritarianisme. "Kalau kita ingat masa orde baru yang namanya capres dan cawapres itu didominasi oleh kekuasaan. Bahkan, ditabukan untuk berbicara sehingga statemen itu merupakan hal yang bisa disampaikan ke publik menjadi bagian dari wacana publik yang jodoh menjodohkan," jelas Hasto.

Kendati demikian, Hasto menggariskan, bagi PDIP disiplin partai sangat jelas. Terkait capres dan cawapres yang akan diusung PDIP merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Mekanismenya sangat jelas dan sudah diterapkan dengan baik, bagaimana capres dan cawapres itu. Di mana nanti pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh Ibu Megawati," tegas Hasto.

Ditanya soal peluang Ganjar-RK, Hasto menilai semua sangat dinamis. Terlebih instrumen survei yang tentunya harus diumumkan secara terbuka agar menihilkan bias-bias kepentingan didalamnya. "Bagi PDIP pemimpin dipersiapkan dengan baik. Bukan muncul karena pencitraan, tapi karena kerja kolektif untuk rakyat, karena komitmen untuk masa depan dan itu dipersiapkan melalui kaderisasi parpol," tegas Hasto. Disinggung kapan momentum capres dari PDIP diumumkan, Hasto mengatakan momentum itu akan diawali dengan pertemuan secara khusus antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi serta ketua umum partai politik yang akan bergabung dengan koalisi.

Hal tersebut, berdasarkan pada Pilpres 2019 lalu. Di mana Megawati bertemu dengan Jokowi untuk berdialog panjang perihal capres dan cawapres. "Nanti juga sama, akan ada pertemuan-pertemuan yang intens antara Ibu Mega, Pak Jokowi. Kemudian pertemuan dengan para ketua umum yang akan bersama-sama membangun kerja sama," kata Hasto. Meski begitu, Hasto menegaskan, momentum pertemuan itu akan dilakukan setelah berbagai persoalan ekonomi bangsa dapat diatasi. Pasalnya, dalam beberapa kali sambutan Presiden Jokowi dan Megawati menyampaikan, bahwa tahun 2023 bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Tentu, berkaitan dengan perang besar antara Rusia dan Ukraina. Lalu terjadinya krisis pupuk, pangan dan energi di sejumlah negara di dunia. Selanjutnya, menguatnya Presiden Xi Jinping, maka persoalan Taiwan yang sebelumnya secara gencar AS memback up penuh Taiwan akan menimbulkan persolan-persoalan geopolitik sehingga situasi eksternal global penuh ancaman dan mengganggu keamanan global.

Sementara, tantangan di dalam negeri saat ini adalah berjuang mengatasi berbagai tekanan dan persiapan menggelar G20 dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. "Hal-hal itu yang harus kita lakukan dulu supaya energi bangsa ini betul-betul terkonsentrasi pada tugas kita yang telah dipercaya dunia internasional untuk menjadi pemimpin G20. Itu yang seharusnya jadi fokus kita," imbuh Hasto. *k22