Menkumham Yassona Laoly Dorong Layanan Publik Berbasis IT

Hal ini sebagai upaya mempercepat pelayanan dan mencegah pungutan liar (pungli), khususnya di unit pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. “Ini kemajuan yang terus kami lakukan. Kami di Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong seluruh unit pelayanan publik yang kami miliki untuk menerapkan IT dan mempercepat pelayanan publik. Dengan demikian bisa efesien, cepat dan, bebas pungli,” kata Yassona Laoly saat ditemui di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Anvaya, Kuta, Senin (31/10).

Menurut dia, dengan adanya pelayanan berbasis IT, semuanya dipermudah dan memangkas banyak waktu. Salah satu pelayanan yang memberi dampak positif adalah Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Menurut Yasonna Laoly ini merupakan inovasi revolusioner Kemenkumham dengan melakukan penyelarasan bisnis proses perpanjangan merek dengan waktu kurang dari 10 menit. Dia berharap pencanangan ini dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Dengan begitu daerah berkembang dalam menciptakan daya saing besar produk mereka melalui peningkatan nilai tambah dari produk unggulan lokal,” katanya.

Yassona Laoly juga berharap setiap daerah mampu memiliki kemandirian, kreatif, dan berinisiatif mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan demikian merek Indonesia akan bisa menyaingi merek-merek besar luar negeri. Diuraikan, bahwa para pemilik merek dapat memanfaatkan sistem POP Merek untuk layanan pencatatan perjanjian lisensi, petikan resmi merek, dan perpanjangan jangka waktu pelindungan merek.

“Kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, Bali salah satu pemerintah daerah yang sangat aktif dan cepat dalam pelayanan publik,” katanya. *dar