Soal Menteri Nyapres Tidak Perlu Mundur

JAKARTA, NusaBali

 Menurut Dasco, memang seharusnya menteri tak perlu mundur. Melainkan cukup izin cuti dari presiden. Meskipun demikian, tidak akan berpengaruh pada kinerja para menteri.

"Kami sambut baik putusan MK tersebut. Menteri itu, memang pembantu presiden. Apabila, dia mau nyapres selayaknya izin cuti kepada presiden. Lantaran itu merupakan kewenangan dari presiden," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).

Dengan adanya putusan MK itu, kata Dasco, menteri-menteri yang akan maju sebagai capres/cawapres akan lebih leluasa bertarung di Pemilu 2024 nanti dengan seizin presiden. Dasco yakin, meski menteri tidak mundur ketika nyapres, tak akan mempengaruhi kinerja mereka.

Begitu pula dengan integritas mereka tidak perlu diragukan walau tidak mundur. Pasalnya, tahapan Pemilu sudah diketok. Masa kampanye hanya tiga bulan. Kampanye pun, tidak setiap hari dilakukan secara fisik. Melainkan sebagian ada fisik dan ada sebagian virtual.

"Ada kalanya, saat cuti kampanye bisa sekalian kerja. Oleh karena itu, menurut saya tidak akan terganggu proses pekerjaan menteri maupun proses dalam menjalani tahapan Pemilu," terang pria yang juga menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subiyanto sendiri adalah salah satu Capres yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo bahkan sudah dideklarasikan Gerindra untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Disinggung mengenai pertemuan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (28/10) lalu, apakah terkait pencapresannya. Dasco menjelaskan, dalam pertemuan itu Prabowo melaporkan hasil kunjungannya ke berbagai negara.

Termasuk ke Pentagon, Amerika Serikat. "Pak Prabowo menyampaikan pesan kepala pemerintahan dan menteri pertahanan dari negara-negara yang dikunjunginya secara rinci kepada Presiden Jokowi terkait isu-isu keamanan global yang saat ini kondisinya dinamis," papar Dasco. *k22