'Dewan Kolonel' Kena Sanksi, Sebut Hanya Sosialisasikan Puan
Ganjar Ngerem Para Relawan
‘Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan), maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang’
JAKARTA,NusaBali
Sempat melejit dengan berbagai gerakan para relawan untuk maju sebagai Capres di Pemilu 2024, politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sedikit ngerem. Gubernur Jawa Tengah ini meminta para relawan mengatasnamakan sebagai pendukung dirinya, agar ikut menjaga situasi kondusif jelang memasuki tahun politik. Sementara ‘Dewan Kolonel’ yang notabene pendukung Puan Maharani mengaku terbentuk bukan untuk menyerang Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mengatakan, tidak pernah membentuk relawan untuk maju Capres 2024. "Ini kan bahaya, apalagi dia pakai nama Ganjar lagi. Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan), maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang," kata Ganjar saat melakukan kunjungan kerja, di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (1/11).
Ganjar meminta semua pihak menahan diri, serta tidak boleh lagi ada pihak apalagi yang mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo yang membentur-benturkan satu pihak dengan pihak lain atau membenturkan partai politik.
Hal itu disampaikan terkait adanya relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo yang melaporkan Puan Maharani ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, termasuk upaya membenturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan.
"Sudah saya sampaikan, di tengah proses demokratisasi yang berjalan, saya minta semuanya menahan diri. Jangan membentur-benturkan," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap semua pihak bersabar dan memberikan proses seleksi yang ada sepenuhnya pada partai politik. "Bahwa relawan nanti akan berkontribusi, iya, tapi nanti, bukan sekarang. Nanti bisa kok, jadi jangan buat isu yang nggak baik," katanya lagi.
Ganjar menyesalkan apa yang terjadi saat ini, awalnya dirinya mengaku hanya diam saja, namun karena banyaknya informasi yang diterima, akhirnya buka suara. "Karena tiap hari saya dapat informasi itu, lama-lama ya saya harus ngomong juga. Janganlah membentur-benturkan apalagi membenturkan Pak Presiden Jokowi dengan partai termasuk dengan partai saya di PDIP. Kedua, kemarin ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK. Saya cari itu orangnya," katanya menegaskan.
Sementara, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP yang menjadi loyalis mendukung Capres Puan Maharani hingga membentuk ‘Dewan Kolonel’ mendapat sanksi peringatan dari PDIP. Johan Budi sebagai inisiator ‘Dewan Kolonel’ buka suara soal sanksi tersebut.
"Saya belum melihat surat itu (sanksi) ya, tapi kalau yang lain saya nggak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya nggak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," kata Johan Budi kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Selasa (1/11/2022).
Dia lantas menjelaskan latar belakang terbentuknya ‘Dewan Kolonel’. Johan Budi mengatakan ‘Dewan Kolonel’ dibuat oleh sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP untuk mensosialisasikan Puan Maharani, bukan untuk menyerang Ganjar.
"Dewan Kolonel itu kan sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDI Perjuangan, ini bukan organisasi loh. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita, kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," ujarnya.
Johan Budi mengaku bangga ada kader PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi, termasuk Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sebagai calon presiden di lembaga survei selalu 3 besar. Namun, dia mengatakan semua orang punya haknya dalam menentukan pilihan. Johan Budi mendukung Puan Maharani.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani," ujarnya.*
Ganjar Pranowo mengatakan, tidak pernah membentuk relawan untuk maju Capres 2024. "Ini kan bahaya, apalagi dia pakai nama Ganjar lagi. Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan), maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang," kata Ganjar saat melakukan kunjungan kerja, di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (1/11).
Ganjar meminta semua pihak menahan diri, serta tidak boleh lagi ada pihak apalagi yang mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo yang membentur-benturkan satu pihak dengan pihak lain atau membenturkan partai politik.
Hal itu disampaikan terkait adanya relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo yang melaporkan Puan Maharani ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, termasuk upaya membenturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan.
"Sudah saya sampaikan, di tengah proses demokratisasi yang berjalan, saya minta semuanya menahan diri. Jangan membentur-benturkan," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap semua pihak bersabar dan memberikan proses seleksi yang ada sepenuhnya pada partai politik. "Bahwa relawan nanti akan berkontribusi, iya, tapi nanti, bukan sekarang. Nanti bisa kok, jadi jangan buat isu yang nggak baik," katanya lagi.
Ganjar menyesalkan apa yang terjadi saat ini, awalnya dirinya mengaku hanya diam saja, namun karena banyaknya informasi yang diterima, akhirnya buka suara. "Karena tiap hari saya dapat informasi itu, lama-lama ya saya harus ngomong juga. Janganlah membentur-benturkan apalagi membenturkan Pak Presiden Jokowi dengan partai termasuk dengan partai saya di PDIP. Kedua, kemarin ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK. Saya cari itu orangnya," katanya menegaskan.
Sementara, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP yang menjadi loyalis mendukung Capres Puan Maharani hingga membentuk ‘Dewan Kolonel’ mendapat sanksi peringatan dari PDIP. Johan Budi sebagai inisiator ‘Dewan Kolonel’ buka suara soal sanksi tersebut.
"Saya belum melihat surat itu (sanksi) ya, tapi kalau yang lain saya nggak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya nggak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," kata Johan Budi kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Selasa (1/11/2022).
Dia lantas menjelaskan latar belakang terbentuknya ‘Dewan Kolonel’. Johan Budi mengatakan ‘Dewan Kolonel’ dibuat oleh sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP untuk mensosialisasikan Puan Maharani, bukan untuk menyerang Ganjar.
"Dewan Kolonel itu kan sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDI Perjuangan, ini bukan organisasi loh. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita, kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," ujarnya.
Johan Budi mengaku bangga ada kader PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi, termasuk Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sebagai calon presiden di lembaga survei selalu 3 besar. Namun, dia mengatakan semua orang punya haknya dalam menentukan pilihan. Johan Budi mendukung Puan Maharani.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani," ujarnya.*
Komentar