5 Fraksi DPRD Kritisi Kinerja Pemkab

GIANYAR, NusaBali
Pengkritisan itu terlontar dalam sidang dengan agenda Pandangan Umum Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun 2016,  Jumat (5/5), di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar.

Lima fraksi tersebut PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat  dan Hanura-Nasdem. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Made Togog, dihadiri Wabup Gianyar Made Mahayastra. Selain kritik, lima fraksi juga memberikan saran dan apresiasi terhadap kinerja Bupati Gianyar yang bisa menyampaikan LKPJ tepat waktu, 25 April 2017. Apresiasi itu, antara lain tentang penyelarasan pelbagai bentuk pendapatan dan belanja.

Pandangan Fraksi PDIP dibacakan Ni Wayan Ratnadi menyoroti ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang belum memenuhi kebutuhan berdasar indikator Indonesia Sehat. Pihaknya menanyakan berapa jumlah dokter, perawat dan bidan yang dibutuhkan untuk pelayanan ksehatan di Gianyar. Fraksi ini menyarankan agar Pemkab mengubah pola bantuan terhadap masyarakat miskin berupa usaha mandiri dalam satu kelompok.

Fraksi Golkar melalui juru bicara I Gusti Ngurah Anom Masta menilai kebijakan pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Gianyar belum memuaskan. Hal ini karena makin mahalnya biaya pendidikan, masyarakat menginginkan pedidikan gratis, banyak tanah sekolah dasar yang bermasalah dan infrastruktur. Perlengkapan sekolah yang belum memadai dan SDM guru yang masih rendah dan banyak belum bersertifikasi.

Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan I Ketut Karda menyarankan agar Pemkab Gianyar mengevaluasi model promosi lewat fashion show dan kegiatan pameran di luar daerah. ‘’Karena promosi ini menelan biaya tinggi dan hal ini kerap menjadi pertanyaan masyarakat, apa output dari promosi tersebut,’’ tegas Ketut Karda.

I Made Wirasila dari Fraksi Gerindra mengungkap terkait adanya realisasi Belanja Langsung 86,81 persen. Ini artinya ada dana yang tidak termanfaatkan mencapai 13 persen. ‘’Nilai ini tentu cukup tinggi. Bila dimanfaatkan maksimal tentu akan dapat  mencapai cakupan rencana yang lebih luas,’’ jelasnya.

Fraksi Hanura-Nasdem melalui I Nyoman Artawa Putra, menyampaikan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, sarana dan prasarana masih perlu pembenahan. Ia minta ada keterbukaan dalam setiap kegiatan karena hal itu mutlak untuk masyarakat.

Wakil Ketua DPRD  Made Togog mengatakan dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, maka eksekutif telah memperoleh gambaran tentang saran, pendapat dan kritik dari masing-masing fraksi. “Semua pertanyaan, pernyataan, serta saran ini untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Gianyar,” kata Made Togog.

Pandangan umum ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di masing-masing Pansus beesama jajaran eksekutif. Dari 40 anggota DPRD, hadir 31 anggota dan 9 orang izin. *lsa