DPRD Bali Dorong Pj Bupati Buleleng Kejar Ketertinggalan

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mendorong Penjabat Bupati (Pj) Buleleng I Ketut Lihadnyana untuk mengejar ketertinggalan Buleleng.

Lihadnyana sendiri akan bertugas sebagai Pj Bupati Buleleng sampai Pilkada serentak 2024 dan dilantiknya kepala daerah yang baru. Menurut Sugawa Korry, di bawah Pj Bupati Lihadnyana, Buleleng harus segera mulai ditata untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan.

“Dengan dilantiknya saudara Lihadnyana sebagai Pj Bupati, banyak pihak berharap mengejar ketertinggalan di bidang pembangunan selama 10 tahun terakhir ini. Buleleng tertinggal capaian pembangunannya dari kabupaten lain, maupun capaian Provinsi Bali,” ujar politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Sugawa Korry membeber, berbagai data statistik, seperti untuk capaian angka Indeks Pembangunan Manusia ( IPM), pada tahun 2011 Buleleng berada pada peringkat ke-5 (67,73) dari kabupaten/kota lain, dan jauh di bawah Provinsi Bali (70,87). Pada tahun 2021 posisi Buleleng merosot keperingkat ke-6 (72,56) dan di bawah Provinsi Bali dengan capaian  75,69.

Begitu pula kalau dilihat indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita, pada tahun 2011, Buleleng ada pada peringkat ke-5 (Rp 23 juta) di bawah Provinsi Bali (Rp 25, 2 juta). Kemudian tahun 2021, Buleleng melorot ke peringkat ke-6 (Rp 27 juta), di bawah Provinsi Bali ( Rp 32,9 juta).

Sementara, tingkat pertumbuhan ekonomi Buleleng tahun 2020 berada di peringkat ke-4 ( 6,78 persen), tetapi tahun 2019 ( sebelum Covid-19) berada pada peringkat ke-6 ( 5,51 persen). Pada saat Covid-19 tahun 2021, Buleleng berada di peringkat ke 3 pertumbuhan ekonomi minus terbesar yakni -0,91 persen.

Selanjutnya, apabila dilihat dari tingkat indeks keparahan kemiskinan, kemiskinan dan tahun 2021, Buleleng menempati peringkat ke-3 (0,14) tingkat keparahan kemiskinan. “Dari berbagai indikator pembangunan, Buleleng kedepan perlu berbenah dengan lebih serius agar jangan semakin jauh tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota di Bali,” ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.

“Kami menaruh harapan besar kepada pejabat bupati yang telah ditetapkan. Dengan berbagai pengalaman beliau (Lihadnyana) di birokrasi, diharapkan segera dilakukan penataan dan meletakkan dasar-dasar kebijakan untuk kemajuan Buleleng lebih cepat lagi,” tegas mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini..

Sugawa menyatakan mendukung kebijakan Pj Bupati Lihadnyana menata sumber daya manusia dan birokrasi di Buleleng, termasuk upaya pemberian hak-hak perangkat desa tepat waktu, pada Januari 2023 mendatang. “Menata orientasi pembangunan berbasis kearifan lokal dan potensi wilayah Buleleng, perlu segera ditindaklanjuti, serta penataan pembangunan yang belum tepat arah dibenahi, seperti pembangunan Pasar Banyuasri, Buleleng yang pemanfaatannya belum maksimal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya.

“Khusus untuk sektor pariwisata, agar pariwisata berbasis pariwisata kerakyatan lebih mendapat perhatian Pj Bupati,” pangkas penggagas PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara ini. *Nat