Pansus Godok Ranperda P3LH

Bila ranperda ini disetujui dan sudah ketok palu, memungkinkan Pemkab Badung memberikan insentif kepada daerah lain yang memberikan kontribusi positif terhadap penyelamatan lingkungan.

Meski begitu dalam rapat kerja (raker) Pansus DPRD Badung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kerbersihan (LHK) dan Bagian Hukum, Selasa (8/11) di Puspem Badung, belum memutuskan besaran insentif yang bisa diberikan. Walau demikian besarannya akan mengacu kepada ketentuan dari pemerintah pusat.

Ketua Pansus Ranperda P3LH, Kadek Suastiari mengatakan ranperda yang kini tengah dibahas mengakomodir pemberian insentif bagi daerah penyangga yang memberikan kontribusi positif terhadap penyelamatan lingkungan. “Kami merasa daerah lain seperti halnya Bangli, yang sudah menjaga alamnya berdampak positif terhadap ketersediaanya air di Badung, sehingga Badung bisa memberikan insentif. Ini sudah kami akomodir dalam ranperda,” jelasnya.

Menurutnya, Kabupaten Bangli, Tabanan serta kabupaten lainnya memungkinkan mendapatkan insentif dari pemkab, karena Badung mendapatkan dampak positif dari upaya daerah tersebut menjaga lingkungan. “Dengan pemberian insentif semua daerah bisa turut besinergi dalam menjaga lingkungan. Semua harus berkontribusi menjaga lingkungan untuk kesinambungan hidup,” kata Suastiari sembari menyatakan ranperda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tetap mengakomodir konsep Tri Hita Karana.

Selain itu, keterlibatan masyarakat adat juga telah diakomodir dalam ranperda tersebut. Sebab banyak usaha yang didirikan tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungan. “Jadi insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat di antaranya bisa melalui lomba-lomba desa, sehingga masyarakat menjaga dan menata lingkungannya,” kata Suastiari. *asa