Program Dihambat, Dewan Luapkan Kekesalan

Penyebabnya, karena banyak program-program yang difasilitasi dewan yang dihambat. Bahkan kekesalannya juga disebabkan karena jajaran setingkat Kepala Bidang (Kasi) tanpa koordinasi mengambil keputusan sepihak.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dan didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, juga dihadiri oleh Sekda yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung I Wayan Adi Arnawa.

Parwata dalam kesempatan tersebut menyayangkan jika program-program dewan yang diusulkan malah diputuskan sepihak. Baik itu melalui Pokir yang diimplementasikan pada pemberian Hibah atau program kegiatan dan program-program lainnya seperti BKK. “Sekelas Kabid sampai berani membuat disposisi tidak skala prioritas program. Inilah yang kami ingatkan. Jadi kita ini sudah sama-sama terus kalau di tingkat elit, baik dengan kepala dinas, Pak Sekda apalagi Pak Bupati yang baresnya luar biasa. Tapi jangan mentang-mentang dalam pelaksanaan tugas masing-masing, baik itu Kabid, Kasi apalagi staf, tolong hargai bahwa kita sama-sama,” ucap Parwata.

Politis PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini menilai tugas Kabid maupun Kasi adalah menjalankan perintah atasan. Bukan membijaksanai setiap program yang diajukan dewan. “Kalau ada program dari DPRD, apalagi itu sudah disepakati dalam rapat, jika ada teknisnya yang menyimpang, jangan mengambil keputusan di luar jangkauan kewenangan yang bersangkutan. Saya sedih sekali sampai pimpinan ada catatan untuk tidak salah prioritas. Memangnya DPRD ini tidak mengerti mana yang prioritas dan tidak,” kata Parwata.

Parwata pun mengaku kecewa terhadap jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti program-program dewan. Padahal sesuai UU, pemerintah yang menggerakkan roda pemerintahan adalah pemerintahan bersama. Tidak hanya dilaksanakan eksekutif saja. “Saya memberikan apresiasi etikad pimpinan, Pak Bupati, Pak Sekda dan jajaran kepala dinas sudah memahami hal ini. Saya tidak mau terulang lagi bahwa program-program DPRD Badung dihambat. Janganlah kami pimpinan dan anggota di pimpong-pimpong,” tegas Sekretaris DPC PDIP Badung ini.

Kekesalan yang sama juga diluapkan Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa. Dia juga menyayangkan sekelas Kabid membuat disposisi tidak skala prioritas. “Harusnya kalau ada kekeliruan, diberitahu dari awal, jangan injuri time. Kalau mau verifikasi teknis, beritahu kami kekeliruannya. Jangan mengambil keputusan sepihak,” ucapnya disambut dukungan dari semua anggota dewan yang hadir.

Menurut Suyasa, dewan telah memenuhi aturan dalam mengimplentasikan program, baik mengisi E-Hibah maupun penerapan SIPD. Namun hak dewan justru dipersulit. “Dewan diharuskan memasukan e-hibah, SIPD. Tapi endingnya implementasinya tidak ada, dipersulit. Kata Kabid tidak masuk sistem. Ini uang rakyat bukan uangnya Suyasa. Harus komunikasi karena ini hak dewan, bukan semena-mena,” tegas politisi Golkar asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi ini.

Suyasa menambahkan, apa yang telah tertuang dalam APBD, terlebih telah disahkan menjadi Perda selayaknya diimplementasi dengan baik. Jangan sampai dewan diajak membahas anggaran, namun hanya dianggap angin lalu. “RAPBD nantinya akan menjadi Perda APBD, sehingga rancangan yang sudah masuk di dalamnya harus dilaksanakan kalau sudah masuk by name by adress. Kita malu kalau diajak membahas anggaran jangan dianggap sekadar lewat saja. Kami hargai sepanjang untuk masyarakat, dan kita juga representatif dari masyarakat,” kata Suyasa.

Sementara itu, menanggapi kekecewaan DPRD Badung, Sekda Badung Adi Arnawa berjanji akan merapatkan jajarannya guna membahas aspirasi dewan yang belum terakomodir. “Kami akan segera rapat dengan pimpinan OPD untuk membahas beberapa aspirasi dewan yang belum terakomodir. Jangan sampai mengambil keputusan sepihak, bagaimana teknisnya nanti,” ujar Adi Arnawa. *ind